Mahfud Md Minta Bakamla Perbaiki Tata Kelola Keuangan

Reporter

Editor

Amirullah

Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) menerima cenderamata dari Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia dalam seminar nasional untuk memperingati HUT Ke-6 Bakamla di Jakarta, Selasa 15 Desember 2020. Seminar tersebut membahas tema Pengelolaan Perbatasan Laut Republik Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md meminta Badan Keamanan Laut (Bakamla) memperbaiki tata kelola keuangannya.

"Tadi saya sudah menyampaikan, coba mulai tahun ini ditata, sehingga tidak lagi BPK itu memberikan opini disclaimer," kata Mahfud usai menghadiri rapat bersama Bakamla, di Markas Bakamla, Jakarta, Selasa, 16 Maret 2021.

Bakamla pernah mendapatkan opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena adanya kasus penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan Perangkat Transportasi Informasi Terintegrasi (Backbone Coastal Surveillence System/BCST) pada 2016.
 
"Di masa lalu mungkin Bakamla pernah punya kesan jelek dalam tata kelola keuangan, mungkin masih baru atau apa," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
 
Saat ini, lanjut dia, Bakamla bisa melakukan tata kelola keuangan lebih terbuka dan administrasi-nya sudah berangsur baik.
 
"Ini penting, administrasi itu kadang kala sering kali kesalahan itu ada di administrasi saja, sehingga kesalahannya menjadi fatal," tutur Mahfud.
 
Dalam kesempatan itu, Mahfud mengaku telah memberikan pengarahan terkait penguatan personel dan alustista. "Seperti pembinaan personel, kelengkapan alat utama, yakni kapal, radar laut dan udara. Kita harus saling mendukung," ujar Mahfud.
 
Dia menambahkan, saat ini Bakamla telah menjadi pusat koordinasi pengamanan laut Indonesia. "Bakamla menjadi sentral koordinasi," ucapnya.
 
Kendati demikian kata dia hal itu tetap tak mengurangi kewenangan instansi lain dalam menjalankan tanggung jawabnya dan kewenangannya untuk mengamankan perairan Indonesia.
 
"Koordinasi saja, tidak akan mengurangi kewenangan masing-masing (instansi) agar semuanya bisa terpadu langkah kita di dalam mengamankan laut," demikian Mahfud Md.





Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

1 hari lalu

Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

Direktur Tata Usaha Negara Kejagung, Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara, bakal menjalani uji kelayakan calon pimpinan KPK


Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

1 hari lalu

Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

Menurut Miko, Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perlu dikuatkan atau setara dengan pihak yang diawasi setelah hakim agung terjerat korupsi


Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

1 hari lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

2 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

2 hari lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati


Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

3 hari lalu

Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu mulai rapat perdana di Surabaya


Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

3 hari lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

4 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

4 hari lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

4 hari lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.