Mahfud Md Minta Bakamla Perbaiki Tata Kelola Keuangan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) menerima cenderamata dari Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia dalam seminar nasional untuk memperingati HUT Ke-6 Bakamla di Jakarta, Selasa 15 Desember 2020. Seminar tersebut membahas tema Pengelolaan Perbatasan Laut Republik Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) menerima cenderamata dari Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia dalam seminar nasional untuk memperingati HUT Ke-6 Bakamla di Jakarta, Selasa 15 Desember 2020. Seminar tersebut membahas tema Pengelolaan Perbatasan Laut Republik Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md meminta Badan Keamanan Laut (Bakamla) memperbaiki tata kelola keuangannya.

    "Tadi saya sudah menyampaikan, coba mulai tahun ini ditata, sehingga tidak lagi BPK itu memberikan opini disclaimer," kata Mahfud usai menghadiri rapat bersama Bakamla, di Markas Bakamla, Jakarta, Selasa, 16 Maret 2021.

    Bakamla pernah mendapatkan opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena adanya kasus penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan Perangkat Transportasi Informasi Terintegrasi (Backbone Coastal Surveillence System/BCST) pada 2016.

    "Di masa lalu mungkin Bakamla pernah punya kesan jelek dalam tata kelola keuangan, mungkin masih baru atau apa," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

    Saat ini, lanjut dia, Bakamla bisa melakukan tata kelola keuangan lebih terbuka dan administrasi-nya sudah berangsur baik.

    "Ini penting, administrasi itu kadang kala sering kali kesalahan itu ada di administrasi saja, sehingga kesalahannya menjadi fatal," tutur Mahfud.

    Dalam kesempatan itu, Mahfud mengaku telah memberikan pengarahan terkait penguatan personel dan alustista. "Seperti pembinaan personel, kelengkapan alat utama, yakni kapal, radar laut dan udara. Kita harus saling mendukung," ujar Mahfud.

    Dia menambahkan, saat ini Bakamla telah menjadi pusat koordinasi pengamanan laut Indonesia. "Bakamla menjadi sentral koordinasi," ucapnya.

    Kendati demikian kata dia hal itu tetap tak mengurangi kewenangan instansi lain dalam menjalankan tanggung jawabnya dan kewenangannya untuk mengamankan perairan Indonesia.

    "Koordinasi saja, tidak akan mengurangi kewenangan masing-masing (instansi) agar semuanya bisa terpadu langkah kita di dalam mengamankan laut," demikian Mahfud Md.

    Baca: Bertemu Jaksa Agung, Mahfud MD Bahas Penerapan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarik Ulur Vaksin Nusantara Antara DPR dan BPOM

    Pada Rabu, 14 April 2020, sejumlah anggota DPR disuntik Vaksin Nusantara besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto