Ketua DPD RI Minta Pemerintah Kurangi Jumlah Daerah Tertinggal

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

INFO NASIONAL - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) menargetkan jumlah daerah tertinggal bisa menyentuh angka 37 daerah sampai tahun 2024. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai angka tersebut masih tinggi dan masih harus ditekan.

Target 37 daerah tertinggal itu merupakan roadmap pengembangan, pengelolaan daerah tertinggal dan transmigrasi hingga 2024 yang disampaikan Kemendes PDTT, Senin, 16 Maret 2021.

"Sesuai roadmap itu, di tahun 2024 kita masih memiliki 37 daerah di kabupaten dari 62 daerah di kabupaten yang dianggap masih tertinggal. Namun, jumlah itu masih sangat tinggi dan harus ada upaya untuk menekan angka daerah tertinggal," tutur LaNyalla Mattalitti.

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, pemerintah perlu merumuskan indikator daerah tertinggal yang diperbarui. Sehingga bisa diketahui seberapa jauh gap atau disparitas dengan daerah tidak tertinggal.

"Dengan menetapkan indikator-indikator daerah tertinggal yang diperbarui, kita bisa merumuskan skala prioritas. Apa yang akan kita selesaikan terlebih dahulu. Sehingga pengembangan menjadi lebih fokus," katanya.

Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu mengatakan, dengan indikator ketertinggalan suatu daerah, kita dapat mengukur seberapa tingkat ketertinggalan suatu daerah.

"Dari indikator itu kita bisa ketahui daerah mana yang perlu didahulukan dientaskan ketertinggalannya berdasarkan indikator tadi. Program pengentasan daerah tertinggal pun bisa lebih tepat sasaran," ujar alumnus Universitas Brawijaya Malang itu. (*)






Berharap RUU Daerah Kepulauan Dapat Perhatian Pemerintah

6 hari lalu

Berharap RUU Daerah Kepulauan Dapat Perhatian Pemerintah

Pemerintah pusat dan fraksi-fraksi di DPR diharapkan memperhatikan pentingnya RUU Daerah Kepulauan.


Anies Baswedan di Mata Fahira Idris: Bikin Lompatan, Pengganti Harus Berkualitas

21 hari lalu

Anies Baswedan di Mata Fahira Idris: Bikin Lompatan, Pengganti Harus Berkualitas

Fahira Idris menyebutkan Gubernur Anies Baswedan telah meletakkan standar tinggi bagi penggantinya.


Sylviana Murni Ingin Kompetisi Tari Moderen Diperbanyak, Jadi Agenda Tahunan

24 hari lalu

Sylviana Murni Ingin Kompetisi Tari Moderen Diperbanyak, Jadi Agenda Tahunan

Sylviana Murni mendukung Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta Bank DKI menyelenggarakan kegiatan tahunan kompetisi tarian moderen.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

37 hari lalu

Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Seluruh Fraksi MPR dan DPD Sepakat Terima Laporan tentang PPHN

25 Juli 2022

Seluruh Fraksi MPR dan DPD Sepakat Terima Laporan tentang PPHN

Seluruh fraksi dan DPD sepakat untuk membentuk Panitia Ad Hoc yang akan menyusun rumusan-rumusan bentuk hukum dari PPHN.


Sultan Tidore Apresiasi Perkembangan IWIP

19 Juli 2022

Sultan Tidore Apresiasi Perkembangan IWIP

Ia berharap agar program Corporate Social Responsibility (CSR) PT IWIP bisa lebih ditingkatkan, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.


Ketua DPD: Menaikkan Harga BBM Bukan Solusi

18 April 2022

Ketua DPD: Menaikkan Harga BBM Bukan Solusi

Menaikkan harga bukan solusi yang diharapkan.


Kunker Wakil Ketua DPD RI Kumpulkan Masalah Pembangunan di Kaltara

29 Maret 2022

Kunker Wakil Ketua DPD RI Kumpulkan Masalah Pembangunan di Kaltara

Masih banyak masyarakat di perbatasan dengan Malaysia yang menghadapi keterbatasan infrastruktur jalan.


Aplikasi Smeshub Indonesia Diluncurkan

26 Maret 2022

Aplikasi Smeshub Indonesia Diluncurkan

Smeshub atau Small enterprise Hub, merupakan super aplikasi digital yang khusus memberikan perhatian kepada kebutuhan bisnis pelaku UMKM Indonesia.


DPD Dorong Bakamla Jadi Pengendali Maritim dan Pertahanan Laut

22 Maret 2022

DPD Dorong Bakamla Jadi Pengendali Maritim dan Pertahanan Laut

Upaya menjadikan Bakamla lembaga tunggal pengendali sektor maritim dan pertahanan wilayah RI ini dilakukan lewat revisi terbatas UU Kelautan.