TEMPO.CO, Jakarta - Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani meminta wacana masa jabatan presiden tiga periode, dihentikan. Sebab, ujar Jaleswari, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menegaskan sikap tidak mengehendaki amandemen UUD 1945 untuk masa jabatan tiga periode.
"Presiden berkomitmen merawat warisan reformasi. Hentikan menghembuskan wacana bahwa Presiden Joko Widodo menghendaki amandemen UUD 1945 untuk masa jabatan tiga periode. Jangan mengganggu ketenangan masyarakat dengan agenda yang tersembunyi," ujar Jaleswari lewat keterangan tertulis, Selasa, 16 Maret 2021.
Kata Jaleswari, wacana masa jabatan presiden tiga periode ini sesungguhnya sudah muncul sejak periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Wacana tersebut kini diembuskan oleh beberapa pihak dengan agenda tersembunyi, yang pada intinya ingin menjerumuskan presiden. Pihak-pihak ini ingin mengganggu stabilitas politik dan mengalihkan konsentrasi kerja presiden dalam mengatasi pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi dan kerja-kerja pembangunan lainnya," ujar dia.
Baca Juga: Jabatan Presiden 3 Periode, KSP: Jokowi Sudah Tegas Menolak Usulan Itu
Usul tentang Amendemen UUD 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode mulanya disampaikan oleh bekas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono
Pendiri Partai Ummat, Amien Rais kemudian menuding ada upaya rezim pemerintahan Joko Widodo akan mengambil langkah meminta sidang istimewa MPR untuk menyetujui amandemen UUD 1945 yang mencakup perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa ia sama sekali tak memiliki niat untuk menjadi presiden 3 periode. Undang-Undang Dasar 1945, kata dia, telah mengatur masa jabatan presiden selama dua periode yang tentunya harus dipatuhi bersama.
"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak berminat juga menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama," ujar Jokowi dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 15 Maret 2021.
