Saran dan Pendapat Para Tokoh untuk AHY Hadapi Konflik Demokrat

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat tiba di kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin, 8 Maret 2021. AHY yang turut didampingi pimpinan DPP dan anggota Fraksi Demokrat di DPR juga membawa dua kotak kontainer plastik berisi berkas-berkas. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat tiba di kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin, 8 Maret 2021. AHY yang turut didampingi pimpinan DPP dan anggota Fraksi Demokrat di DPR juga membawa dua kotak kontainer plastik berisi berkas-berkas. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menemui sejumlah tokoh. Pertemuan-pertemuan ini digelar untuk membicarakan kondisi partai setelah kongres luar biasa atau KLB Deli Serdang bergulir.  

    Pada 14 Maret lalu, misalnya, ia sowan ke kediaman Jusuf Kalla, untuk membicarakan dinamika politik. "Kami berdiskusi tentang kebangsaan, dinamika ekonomi, dan sosial politik hari ini," kata AHY lewat akun Twitternya, @AgusYudhoyono, Ahad malam, 14 Maret lalu.

    Lima hari sebelumnya, ia bertemu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie. Agus juga menyambangi Direktur Eksekutif Kantor Hukum Lokataru, Haris Azhar hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.

    Dalam safari itu, Agus memperoleh pelbagai masukan. Berikut saran dan pendapat para tokoh kepada putra pertama Susilo Bambang Yudhoyono ini.

    1. Mahfud Md

    Mahfud Md mengatakan pemerintah masih mencatat kepengurusan resmi Partai masih dipegang oleh Agus . Pernyataan itu diungkapkan pada 6 Maret atau sehari setelah KLB berlangsung.

    Menurut dia, pemerintah belum bisa menentukan sah tidaknya kepengurusan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, mengingat belum ada secara resmi laporan tentang KLB itu. "Jadi nggak ada masalah hukum sekarang," kata Mahfud.

    Pemerintah menganggap belum ada kasus KLB Demokrat karena bila KLB mestinya ada pemberitahuan resmi sebagai KLB. "Pengurusnya siapa? Sehingga yang ada di misalnya di Sumut itu kita anggap dia sebagai temu kader yang itu tidak bisa dihalangi. Kalau kita menghalangi berarti melanggar ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kebebasan menyatakan pendapat," ujar Mahfud.

    Tetapi, kata dia, kondisinya akan berbeda jika nantinya kelompok KLB Deli Serdang melapor kepada pemerintah. Pemerintah akan menilai keabsahan dan memutuskan hal itu.

    2. Jimly Asshiddiqie

    Pada 9 Maret, Agus mengunjungi Jimly Asshiddiqie. Informasi itu disampaikan Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Demokrat Herman Khaeron. 

    Jimly Asshiddiqie pernah berkomentar ihwal polemik Demokrat lewat akun Twitternya, @JimlyAs. Jimly menulis, ada dua hal yang dapat dilakukan pemerintah jika hendak memastikan sikap netralnya dalam perkara tersebut.

    Pertama dengan tak mengesahkan pengurus hasil KLB. Adapun yang kedua mengangkat Kepala Staf Presiden baru menggantikan Moeldoko, yang telah ditetapkan menjadi Ketua Umum Demokrat versi KLB.

    3. Haris Azhar

    Dalam pertemuan pada 12 Maret lalu, Agus menceritakan situasi Partai Demokrat KLB kepada Haris Azhar. Haris mengatakan persoalan partainya bukan pertarungan antara mayor--pangkat Agus sebelum keluar dari militer--melawan jenderal, pangkat Moeldoko sebelum pensiun dari TNI. Menurut dia, Agus perlu merespons dengan menunjukkan bahwa persoalan ini tentang perbedaan generasi dalam politik.

    "Bahwa ada yang mau melihat ini sebagai politik TNI silakan, tapi menurut saya sekarang di luar banyak anak muda bangsa ini. Ini soal new age, soal generasi baru dalam politik, dan Anda harus menunjukkan itu," kata Haris bercerita.

    AHY, kata Haris, mengatakan akan bertempur habis-habisan dengan cara sebaik-baiknya. Dia pun berujar tak ada persoalan terkait itu. "Tapi tunjukin juga ini ada substansi demokrasi yang harus diselamatkan," kata Haris.

    Haris berharap ada komunitas politik yang berkorespondensi dengan kelompok masyarakat sipil untuk bersuara tentang demokrasi dan hak-hak asasi yang kerap dia suarakan. Sedangkan di sisi lain, kini sudah semakin banyak masyarakat yang kian kritis terhadap pemerintah.

    "Pada titik ini saya bilang, enggak ada komunitas politik yang punya waktu, concern, tenaga lebih (untuk itu). Saya bilang, saya berharap Anda ke sana," kata Haris.

    Selain bicara tentang kondisi Demokrat, kata Haris, mereka memang membicarakan ihwal situasi demokrasi dalam pertemuan tersebut. Haris mengatakan dirinya berkepentingan ada oposisi pada hari ini dan Partai Demokrat perlu memperjelas posisinya di dalam pemerintahan.

    4. Jusuf Kalla

    AHY sowan kepada Jusuf Kalla alias JK pada Ahad pagi, 14 Maret. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, mereka membicarakan isu-isu terkini dan masalah kebangsaan.

    Agus menyebut Kalla juga memberikan nasihat dan dukungan terhadap partainya untuk terus memperjuangkan demokrasi dan harapan rakyat. "Terima kasih, Pak JK," kata Agus melalui media sosialnya.

    Kalla mengatakan Demokrat sudah memberi contoh baik tentang regenerasi di partai politik. Namun Kalla, ucap AHY, juga mengingatkan agar Demokrat tetap memikirkan pemilih tradisional.Adapun terkait permasalahan yang menimpa Demokrat akhir-akhir ini, Agus menyebut Kalla berpesan agar dia dan pimpinan Demokrat bersabar. Kalla disebutnya mengatakan bahwa Golkar pernah mengalami persoalan serupa.

    Di akhir pertemuan, kata AHY, Kalla berpesan agar dia terus menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh nasional lainnya.

    Baca juga: Kata Mahfud, Begini Sikap Jokowi Soal Konflik Demokrat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Empat Macam Batal Puasa

    Ada beberapa macam bentuk batalnya puasa di bulan Ramadan sekaligus konsekuensi yang harus dijalankan pelakunya.