KPU Usul Anggaran Pemilu 2024 Rp 86 Triliun, Pilkada Rp 26 Triliun

Komisioner KPU Ilham Saputra (keempat kiri) didampingi Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan (kedua kanan) beserta sejumlah saksi menunjukkan berkas rekapitulasi Provinsi Bali dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Negeri dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, Jumat 10 Mei 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta-Komisi Pemilihan Umum mengatakan keperluan anggaran untuk Pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun. Pelaksana tugas Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan angka ini merupakan alokasi anggaran tambahan dari pagu yang diterima lembaganya pada 2021.

"Kami mohon dukungan Komisi II DPR dan pemerintah terkait anggaran Pemilu 2024, sehingga bisa jadi dasar kami untuk menyiapkan tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024," kata Ilham dalam rapat di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 15 Maret 2021.

Ilham merinci anggaran KPU tahun 2021 sebesar Rp 8,4 triliun. Selanjutnya, KPU mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp 13,2 triliun untuk 2022; Rp 24,9 triliun untuk 2023; Rp 36,5 triliun untuk 2024; dan Rp 3 triliun untuk 2025. Total keseluruhan usulan anggaran ini yakni Rp 86 triliun.

Adapun untuk Pilkada 2024, lanjut Ilham, diperlukan kebutuhan anggaran sebesar Rp 26,2 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 dan 2024.

Ilham mengatakan ada pula usulan dari KPU provinsi maupun kabupaten kota agar anggaran pilkada tak lagi bersumber dari APBD, tapi juga dari APBN. Alasannya, ujar Ilham, berkaca dari Pilkada 2020, pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkendala di sejumlah daerah.

"Tidak adanya keserentakan persetujuan dan pencairan NPHD, pengalaman 2020 di Pemda tenggat waktunya Oktober, ternyata ada beberapa daerah yang Desember belum cair," ucap Ilham.

Kedua, Ilham mengatakan tak ada kesamaan besar anggaran antardaerah. Mengingat tahapan Pemilu 2024 akan digelar di tengah Pilkada 2024, KPU menilai faktor keserentakan dan kesamaan besaran anggaran Pilkada di setiap daerah menjadi semakin penting dan mendesak.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca Juga: KPU Usulkan Pemilu 2024 Digelar Februari atau Maret, Pilkada November






PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

2 jam lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


Menjelang Pemilu 2024, Kenali Istilah Elektabilitas dalam Politik

10 jam lalu

Menjelang Pemilu 2024, Kenali Istilah Elektabilitas dalam Politik

Elektabilitas menjadi perbincangan menjelang pemilu 2024. Apa makna sebenarnya?


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

11 jam lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

19 jam lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

1 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

1 hari lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

1 hari lalu

Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tempat pembuangan sampah gabungan.


Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

1 hari lalu

Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi Core Values dan Employee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK.


Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

1 hari lalu

Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

DPR RI akan menyelenggarakan kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)


Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

1 hari lalu

Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

Komnas HAM membentuk tim pemantauan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk Pemilu 2024.