DPR Minta Pemerintah Antisipasi Jemaah Haji yang Tak Bisa Divaksin

Reporter

Umat Muslim menjaga jarak saat melakukan umrah di Masjidil Haram setelah otoritas Saudi meringankan pembatasan untuk mencegah penularan penyakit Covid-19, di kota suci Mekkah, Arab Saudi, Ahad, 1 November 2020. Ibadah haji tahun ini digelar hanya dengan sedikit jemaah. Kantor Pers Saudi/Handout via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Agama DPR Yandri Susanto meminta Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan mengantisipasi calon jemaah haji yang sudah lunas pembayarannya, namun tidak bisa divaksin karena memiliki komorbid.

“Dari paparan Pak Sekjen (Kemenkes) ada kemungkinan calon jemaah haji sudah lunas tidak bisa divaksin. Artinya harus mencari daftar tunggu berikutnya, jangan sampai kuota sekian persen dari Saudi tidak terpenuhi gara-gara enggak divaksin,” kata Yandri dalam rapat kerja di DPR, Senin, 15 Maret 2021.

Dalam paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi, jemaah haji Indonesia setiap tahunnya yang memiliki risiko tinggi, berkisar 63-67 persen dari total jemaah. Penyakit terbanyak pada jemaah haji adalah kronis degenerative, seperti jantung, paru obstruktif kronis atau PPOK yang membuat penderitanya akan menjadi rentan jika terkena Covid-19.

Yandri pun meminta agar Kementerian Kesehatan memberikan perlakuan khusus terkait vaksinasi kepada calon jemaah haji. Misalnya vaksinasi yang digelar secara serentak atau targetnya berbeda dengan target nasonal. Sebab, kata dia, ibadah haji mempunyai waktu khusus yang tidak bisa diundur maupun dimajukan.

Adapun target vaksinasi kepada calon jemaah haji yang direncanakan Kemenkes akan selesai pada Mei 2021. “Makin cepat memvaksin daftar lunas 2020, jangan nunggu Mei. Karena efektivitas vaksin 2 bulan baru diakui. Nah kalau kita mepet waktunya sementara Saudi memberikan kuota cukup besar. Kalau tidak terpenuhi, kita yang rugi,” katanya.

Yandri menyarankan, Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan bisa melakukan pencanangan atau membuat surat keputusan bersama untuk vaksinasi khusus calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini.  “Untuk mengantisipasi bila mana ada komorbid. Artinya dia tidak bisa divaksin kita harus cari penggantinya.”

FRISKI RIANA

Baca Juga: 70 Persen Jemaah Haji Reguler dan Khusus Lunasi Biaya Haji






Update Covid Hari Ini: Bertambah 1.857 Kasus, Meninggal 19 Orang

10 jam lalu

Update Covid Hari Ini: Bertambah 1.857 Kasus, Meninggal 19 Orang

Update Covid hari ini Jumat 30 September 2022 bertambah 1.857 kasus sehingga total mencapai 6.431.624 orang.


Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

11 jam lalu

Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tempat pembuangan sampah gabungan.


Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

11 jam lalu

Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi Core Values dan Employee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK.


Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

11 jam lalu

Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

DPR RI akan menyelenggarakan kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)


Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

12 jam lalu

Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

Arsul Sani singgung atensi atau perhatian Komnas HAM yang berbeda di beberapa kasus seperti Brigadir J, Lukas Enembe, Wadas dan KM 50.


Australia Hapus Wajib Isolasi Mandiri Covid-19, Ahli Kesehatan Khawatir

14 jam lalu

Australia Hapus Wajib Isolasi Mandiri Covid-19, Ahli Kesehatan Khawatir

Australia akan menghapus wajib isolasi mandiri di rumah lima hari untuk orang yang terinfeksi Covid-19, yang membuat ahli kesehatan khawatir


Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

14 jam lalu

Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

Komisi III DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Ada 14 kandidat yang akan di uji oleh komisi III DPR RI.


Nadiem Klarifikasi Soal Tim Bayangan, Kenapa Masih Dianggap tak Jelas?

15 jam lalu

Nadiem Klarifikasi Soal Tim Bayangan, Kenapa Masih Dianggap tak Jelas?

Istilah 'shadow organization' atau tim bayangan yang disampaikan Menteri Nadiem Makarim di Forum PBB masih beresonansi kuat di Tanah Air.


Kemenkes Masih Wajibkan Vaksin Meningitis Jamaah Umrah Meski Saudi Cabut Syarat

16 jam lalu

Kemenkes Masih Wajibkan Vaksin Meningitis Jamaah Umrah Meski Saudi Cabut Syarat

Polemik vaksin meningitis ini mencuat setelah sejumlah jemaah umrah dari Bandara Juanda, Surabaya, gagal berangkat. Pasokan menipis.


Kemenkes Stok Ulang Vaksin Meningitis untuk Jemaah Umroh Awal Oktober

18 jam lalu

Kemenkes Stok Ulang Vaksin Meningitis untuk Jemaah Umroh Awal Oktober

Menipisnya stok vaksin meningitis ini sempat berdampak pada batalnya keberangkatan sejumlah jemaah umrah dari Bandara Juanda, Surabaya.