Masyarakat Antikorupsi Minta KPK Usut Dugaan Penyimpangan Dana Covid-19

Reporter

Gedung Merah Putih, Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA/Benardy Ferdiansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok yang menamakan diri Masyarakat Antikorupsi Sumatera Barat meminta penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan penyimpangan anggaran Covid-19 di Provinsi Sumatera Barata. Jumlah penyimpangan anggaran diduga mencapai Rp 150 miliar. "Penting bagi kita untuk terus mengawal kasus ini," kata perwakilan masyarakat, Haykal lewat keterangan tertulis, Senin, 15 Maret 2021.

Haykal mengatakan dugaan penyimpangan mengemuka berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan akhir 2020. Berdasarkan pemeriksaan itu, kata dia, dugaan penyimpangan mencapai Rp 150 miliar dari total Rp 490 miliar.

Ada dua temuan dugaan penyelewengan, yaitu pembelian cairan pembersih tangan atau hand sanitizer sejumlah Rp 4,9 miliar dan pembelian barang secara tunai yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Dia mengatakan pembelian hand sanitizer diduga dilakukan dengan harga yang tidak semestinya yaitu Rp 35 ribu. Perusahaan pengadaan, kata dia, diketahui juga bukan perusahaan medis, melainkan rekanan perusahaan batik.

Haykal menilai DPRD Sumatera Barat maupun penegak hukum lamban dalam menyelidiki temuan tersebut. DPRD misalnya baru membentuk panitia khusus dua bulan setelah LHP BPK tersebut disampaikan kepada para legislator. Begitu juga dengan pembentukan tim khusus di Polda Sumbar juga terkesan lambat.

Atas temuan tersebut, kelompok masyarakat yang terdiri dari beberapa organisasi salah satunya LBH Padang ini, meminta agar Pansus DPRD lebih transparan mengenai hasil pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan anggaran tersebut. Mereka meminta Pansus menggandeng aparat penegak hukum bila menemukan dugaan pelanggaran pidana dalam kasus ini. Masyarakat Antikorupsi juga meminta KPK dan kepolisian mengusut secara tuntas dugaan penyimpangan tersebut.

Baca juga: Kemendagri Jelaskan Mekanisme Penggantian Nama Sumbar Menjadi Minangkabau






KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

3 jam lalu

KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

Dalam pemeriksaan Dito Mahendra, KPK menelisik tentang dugaan aliran duit dari Nurhadi.


KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

4 jam lalu

KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

KPK memeriksa Dito Mahendra Saputro sebagai saksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU oleh Eks Sekertaris Mahkamah Agung, Nurhadi.


Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

6 jam lalu

Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

Presiden Jokowi siang ini memanggil sejumlah pimpinan lembaga penegak hukum untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK)


BPS Sebut Kunjungan Wisatawan Asing Melonjak 384 Persen Sepanjang 2022

7 jam lalu

BPS Sebut Kunjungan Wisatawan Asing Melonjak 384 Persen Sepanjang 2022

BPS menyebut jumlah kunjungan wisawatan asing melonjak sebesar 384,12 persen secara yoy dan secara kumulatif meningkat 251,28 persen.


Ukraina akan Ganti Menteri Pertahanan

13 jam lalu

Ukraina akan Ganti Menteri Pertahanan

Perombakan ini terjadi di saat Ukraina mengkhawatirkan serangan besar-besaran dari Rusia.


4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

16 jam lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

23 jam lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

23 jam lalu

Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

1 hari lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.