Polemik Masa Jabatan Presiden, PKS Yakin Jokowi Berpegang Sabda Pandita Ratu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima kehadiran Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar FPI di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa, 9 Maret 2021. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI dari PKS, Hidayat Nur Wahid meyakini Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak akan setuju jika ada yang mengusulkan amandemen UUD 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden maksimal tiga periode.

Hidayat mengatakan Jokowi pernah menegaskan bahwa ia merupakan produk UUD 1945 dengan amanat masa jabatan maksimal dua periode, saat isu itu mencuat pada 2019 lalu.

"Saya masih percaya, Pak Jokowi orang Jawa yang memegang ungkapan sabda pandita ratu tan kena wola wali," ujar Hidayat saat dihubungi Tempo, Ahad, 14 Maret 2021. Istilah ini berarti, seorang raja atau pemimpin tidak boleh berganti-ganti ucapan atau keputusan. Sebab, kata-kata seorang raja atau pemimpin akan menjadi pedoman, sumber rujukan, dan putusan hukum. 

"Jadi, kalau beliau sudah menyatakan demikian, memang baiknya dipegang, sebagai pendidikan politik yang baik, termasuk legacy yang diwariskan bahwa beliau tegak lurus terhadap UUD 1945," ujar Hidayat.

Sebelumnya, pendiri Partai Ummat, Amien Rais menuding ada upaya rezim pemerintahan akan mengambil langkah meminta sidang istimewa MPR untuk menyetujui amandemen UUD 1945. Salah satunya mengubah masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode.

Baca juga: Ini Respon Jokowi Soal Adanya Wacana Presiden 3 Periode






Bahlil Bela Jokowi soal Penanganan Krisis: Tak Ada Satu pun Dapat Meramal Ekonomi Global Hari Ini

15 menit lalu

Bahlil Bela Jokowi soal Penanganan Krisis: Tak Ada Satu pun Dapat Meramal Ekonomi Global Hari Ini

Bahlil menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Joko Widodo alias Jokowi masih tinggi.


Tragedi Kanjuruhan, Kapolri Kerahkan Seluruh Dokter RS Bhayangkara Malang, Kediri, dan Surabaya

1 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, Kapolri Kerahkan Seluruh Dokter RS Bhayangkara Malang, Kediri, dan Surabaya

Khusus kepada Kapolri, Jokowi meminta dilakukan investasi dan mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

10 jam lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Fadli Zon Anggap Kedekatan Prabowo dan Jokowi Tak akan Mengerucut pada Duet di Pilpres 2024

20 jam lalu

Fadli Zon Anggap Kedekatan Prabowo dan Jokowi Tak akan Mengerucut pada Duet di Pilpres 2024

Fadli Zon menilai isu duet Prabowo - Jokowi mesti ditinjau fatsun politiknya.


Persiapan Kunjungan Jokowi dan Xi Jinping, Kemenhub Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

20 jam lalu

Persiapan Kunjungan Jokowi dan Xi Jinping, Kemenhub Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Presiden Jokowi dan Xi Jinping direncanakan meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan menaiki kereta inspeksi.


Soal Duet Prabowo - Jokowi di Pilpres 2024, Fadli Zon Singgung Fatsun Politik

21 jam lalu

Soal Duet Prabowo - Jokowi di Pilpres 2024, Fadli Zon Singgung Fatsun Politik

Fadli mengatakan Prabowo tidak perlu menegaskan soal isu duet ini, mengingat para relawanlah yang melontarkan dan mendukung Prabowo-Jokowi.


Sandiaga Sumringah Jokowi Sindir Pejabat Hobi Wisata ke Luar Negeri

22 jam lalu

Sandiaga Sumringah Jokowi Sindir Pejabat Hobi Wisata ke Luar Negeri

Sandiaga berharap sindiran dan teguran Jokowi soal pilihan destinasi itu bisa dilaksanakan para pejabat dari tingkat bawah hingga atas.


Menteri PUPR Minta Pemanfaatan Bendungan Raknamo Kupang Dioptimalkan

1 hari lalu

Menteri PUPR Minta Pemanfaatan Bendungan Raknamo Kupang Dioptimalkan

Menteri PUPR menginstruksikan agar UPB dapat mengoptimalkan pemanfaatan Bendungan Raknamo yang telah diresmikan Jokowi pada tahun 2018 silam.


Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

1 hari lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

1 hari lalu

Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

Partai Demokrat menyayangkan upaya kriminalisasi Anies Baswedan. Isu penjegalan Anies ini sudah meruak di internal partai.