Komisi IX Minta Vaksin Nusantara Dikawal Konsorsium Seperti Vaksin Merah Putih

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021. Kepala BPOM Penny K. Lukito beralasan proses penelitian dan pengembangan vaksin Nusantara tidak memenuhi kaidah etika penelitian dan pengembangan vaksin. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021. Kepala BPOM Penny K. Lukito beralasan proses penelitian dan pengembangan vaksin Nusantara tidak memenuhi kaidah etika penelitian dan pengembangan vaksin. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, berharap Vaksin Nusantara bisa masuk Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19, seperti halnya Vaksin Merah Putih.

    "Sebagaimana vaksin Merah Putih yang dikawal oleh konsorsium, saya meminta pemerintah memberikan kesempatan kepada para peneliti Vaksin Nusantara untuk membuktikan bahwa vaksin tersebut memenuhi standar dan rekomendasi ilmiah," ujar Netty, Sabtu, 13 Maret 2021.

    Sebelumnya, BPOM menyatakan uji klinis fase I Vaksin Nusantara belum memenuhi kaidah medis. Meski begitu, dalam rapat di DPR pada Rabu lalu, Kepala BPOM Penny Lukito menyatakan telah bersurat ke tim peneliti dan Kementerian Kesehatan untuk melakukan panel hearing terkait vaksin Nusantara ini. Pertemuan sudah disepakati akan berlangsung pada 16 Maret 2021.

    Netty berharap pertemuan itu nantinya bisa  mendudukkan perbedaan pemahaman antara tim peneliti dan BPOM terkait vaksin dendritik alias vaksin Nusantara. Para peneliti juga diharapkan bisa membuktikan bahwa Vaksin Nusantara  memenuhi aspek keamanan, khasiat, dan mutunya dengan data uji klinis.

    "Pemerintah baik Kemenkes maupun BPOM seharusnya mendorong dan memfasilitasi setiap vaksin yang dikembangkan oleh anak bangsa apapun namanya melalui tahapan uji klinis sebagaimana standar yang berlaku. Hal ini sejalan dengan imbauan presiden untuk mencintai produk lokal. Kenapa untuk vaksin impor bisa dipermudah sementara upaya anak bangsa dipersulit?," tuturnya.

    Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), Bambang PS Brodjonegoro sebelumnya menjelaskan, pengembangan vaksin Nusantara memang tidak masuk dalam Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 dan Konsorsium Vaksin Merah Putih.

    "Kenapa belum ada vaksin Nusantara di dalam Konsorsium Vaksin Merah Putih, terus terang kita berusaha jemput bola, tetapi istilahnya bola yang jemput itu tidak kelihatan sehingga kami terus terang belum berani untuk memasukkan itu di dalam konsorsium apalagi kalau sudah bicara dengan pemanfaatan anggaran," kata Bambang, dikutip dari Antara.

    Bambang mengaku baru mengetahui detail lengkap soal Vaksin Nusantara ini pekan lalu. Ia kemudian menugaskan Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 yang saat itu masih dipimpin Ali Ghufron Mukti untuk mengecek langsung ke Balitbangkes.

    "Informasi itu belum kami dapatkan, tidak kami dapatkan sama sekali, sehingga masih dalam gelap. Kita hanya mendengar dengar Balitbangkes bikin vaksin," kata Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu.

    Jika memang ada pengembangan vaksin, ia akan mengajak Balitbangkes masuk ke konsorsium sehingga pengembangan vaksin dapat difasilitasi dengan baik. Namun memang tahapan fase pengembangan vaksin Nusantara sudah masuk uji klinis, sementara vaksin Merah Putih masih di tahap laboratorium.

    Bambang menyatakan Kemenristek dan Kemenkes akan berbagi tugas. Kemenristek siap untuk mengalokasikan anggaran sampai di bibit vaksin dan semua infrastruktur yang dibutuhkan, meskipun sebenarnya vaksin Nusantara sudah di tahap uji klinis. Sementara Kemenkes akan menangani uji klinisnya.

    Baca juga: Terawan Beraharap Kemenkes dan BPOM Dukung Vaksin Nusantara


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarik Ulur Vaksin Nusantara Antara DPR dan BPOM

    Pada Rabu, 14 April 2020, sejumlah anggota DPR disuntik Vaksin Nusantara besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto