TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono menduga Komisi IX DPR RI menekan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar segera menerbitkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis (PPUK) fase 2 terhadap Vaksin Nusantara.
Dugaan itu diungkapkan Pandu lewat cuitannya di akun Twitter @drpriono1. Pandu sudah mengizinkan cuitannya dikutip.
Dalam cuitannya itu, Pandu turut mengunggah hasil rapat Komisi IX DPR dengan Menkes, Kepala BRIN, Kepala BPOM, Direktur LBM Eijkman, Tim Peneliti RSUP dr. Kariadi Semarang, dan mantan Menkes Terawan Agus Putranto pada 10 Maret 2021.
Ia menyoroti poin 2b hasil rapat tersebut yang menyatakan, "BPOM untuk segera mengeluarkan PPUK fase 2 bagi kandidat Vaksin Nusantara agar penelitian ini dapat segera dituntaskan selambat-lambatnya tanggal 17 Maret 2021. Jika sampai pada batas waktu yang ditentukan tidak selesai, maka Komisi IX DPR akan membentuk tim mediasi untuk menyamakan persepsi dan pemahaman antara Tim Peneliti Vaksin Nusantara dan BPOM".
"Sejak awal Vaksin Dendritik sudah bermasalah. Sejak kunjungan kerja komisi IX ke RS Karyadi, Raker yang prosesnya menekan BPOM, bisa dilihat hasil Rapat item 2b, jelas sekali ada tekanan dengan intervensi @BPOM_RI untuk menyetujui Uji Klinis Fase 2. Kita harus #DukungIndependensiBPOM," kata Pandu lewat akun twitter-nya.
Sebelumnya, BPOM menyatakan uji klinis fase I Vaksin Nusantara belum memenuhi kaidah medis. Meski begitu, dalam rapat di DPR pada Rabu lalu, Kepala BPOM Penny Lukito menyatakan telah bersurat ke tim peneliti dan Kementerian Kesehatan untuk melakukan panel hearing terkait vaksin Nusantara ini. Pertemuan sudah disepakati akan berlangsung pada 16 Maret 2021.
Anggota Komisi IX DPR F-PKS Netty Prasetiyani membantah komisinya menekan BPOM. "Merujuk pada poin putusan rapat, tidak ada penekanan terhadap BPOM. Komisi IX hanya ingin mendudukkan perbedaan persepsi dan pemahaman terhadap vaksin dendritik alias vaksin Nusantara dapat segera dilakukan antara tim peneliti dengan BPOM," ujar Netty saat dihubungi, Sabtu, 13 Maret 2021.
DPR, kata Netty, berharap masyarakat mendapatkan penjelasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh para pihak tentang vaksin Nusantara. "Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang keliru," tuturnya.
Baca: BPOM Sebut Uji Klinis 1 Vaksin Nusantara Tak Sesuai Kaidah Medis
