Kewenangan MUI Memutuskan Aliran Sesat dari Sudut Pandang HAM

Reporter

Ketua Komisi Fatwa MUI Kalbar H Wajidi Sayadi (tengah) bersama Ketua MUI Kalbar KH M Hasyim Dahlan (kiri) memperlihatkan dokumen Teologi Abraham saat mengumumkan keputusan MUI Kalbar terkait Gafatar sebagai aliran sesat di Masjid Mujahidin Pontianak, 25 Januari 2016. ANTARA/Jessica Helena Wuysang

TEMPO.CO, Jakarta - Sejauh ini telah banyak aliran sesat atau ajaran yang dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Aliran tersebut difatwakan sesat sebab telah melanggar kaidah agama di Indonesia khususnya Islam.

Namun, sejauh mana MUI memiliki kewenangan fatwa aliran sesat jika ditilik dari sistem hukum perundang-undangan Republik Indonesia? Secara jelas disebutkan dalam UUD 1945 pada pasal 29 ayat 1 ditegaskan “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” dan ayat 2 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Bahkan lebih diperinci lagi pada Pasal 28 E UUD 1945 ayat 1 disebutkan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Ayat 2 “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” dan ayat 3 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Baca: Setelah Kerajaan Ubur Ubur Muncul Aliran Hakekok, Ini 6 Aliran Sesat Lainnya

Jika ditelaah, maka Undang-undang tersebut memberikan kebebasan untuk beragama sesuai hati nurani. Undang-undang tersebut tidak mengatur secara pokok ajaran setiap agama karena itu merupakan kewenangan majelis-majelis agama. Apakah suatu ajaran atau aliran dapat dinyatakan sesat, sepenuhnya tergantung kepada pimpinan majelis-majelis agama yang bersangkutan, berdasarkan ketentuan dalam agama tersebut. Misalnya, sebuah aliran menyimpang atau sesat dalam Islam ditentukan MUI melalui fatwa-fatwanya.

Menurut pegiat HAM DI Yogyakarta, Suparman Marzuki, dikutip oleh Rohidin dalam jurnal Perspektif Hukum dan HAM terhadap Eksistensi Aliran Keagamaan di Indonesia, berdasarkan sudut pandang HAM, fatwa sesat yang dikeluarkan MUI terhadap sejumlah aliran keagamaan, seperti Ahmadiyah, Lia Eden, dan al-Qiyadah al-Islamiyah, tersebut termasuk dalam mencederai ranah kebebasan beragama. Konsep kebebasan beragama versi HAM tersebut harus dipandang secara filosofis dan umum, sebagai hak yang mendasar bagi setiap individu yang bersifat hak yang tidak dapat dikurangi oleh siapa pun termasuk negara.

Negara, menurutnya boleh mengatur, misalnya jika aliran yang dipandang sesat itu dalam ibadahnya meresahkan orang lain dan melakukan pemaksaan, seperti dalam penyebaran agama, maka negara harus melarangnya.

Sebagai institusi utama buatan pemerintah, yang diberi wewenang untuk menilai suatu aliran dikatakan sesat atau tidak, MUI diberikan kewenangan untuk mengkaji dan merekomendasikan kepada pemerintah seperti pihak kepolisian dan kejaksaan yang memiliki otoritas penuh atas penegakan hukum. Menurut Sekretaris MUI Yogyakarta Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, bahwa kapasitas MUI dalam konteks itu hanya sebatas memberikan tausiah atau rekomendasi bukan memutuskan aliras tersebut aliran sesat atau tidak.

HENDRIK KHOIRULMUHID 






23 Tahun Tragedi Semanggi II: Nasi Bungkus Terakhir Mahasiswa UI Yap Yun Hap

1 hari lalu

23 Tahun Tragedi Semanggi II: Nasi Bungkus Terakhir Mahasiswa UI Yap Yun Hap

Yap Yun Hap adalah salah seorang korban penembakan pada 24 September 1999 dalam Tragedi Semanggi. Siapa pembunuh Yun Hap belum terungkap.


Inilah Fungsi Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia

1 hari lalu

Inilah Fungsi Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia

Dari peradilan hingga pengawasan, berikut adalah fungsi-fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.


Arti dan Sejarah Hari Bahasa Isyarat Internasional

2 hari lalu

Arti dan Sejarah Hari Bahasa Isyarat Internasional

Peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional hari ini mengacu pada hari pembentukan World Federation of The Deaf.


Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

3 hari lalu

Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

Pengadilan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, dimulai.


Mahfud Md Dorong Polri Lakukan Reformasi Kultural

4 hari lalu

Mahfud Md Dorong Polri Lakukan Reformasi Kultural

Mahfud Md mengatakan reformasi kultural di kepolisian berjalan stagnan, bahkan mengalami kemunduran.


Raja Charles III Berencana Revisi Undang-Undang

4 hari lalu

Raja Charles III Berencana Revisi Undang-Undang

Raja Charles III sedang mempertimbangkan untuk menulis ulang undang-undang wilayah yang berusia 85 tahun.


Uni Eropa Bekukan Sementara Pendanaan untuk Hongaria

6 hari lalu

Uni Eropa Bekukan Sementara Pendanaan untuk Hongaria

Pejabat eksekutif di Uni Eropa pada Minggu, 18 September 2022, merekomendasikan pembekuan sementara uang sebesar 7,5 miliar euro (Rp 112 triliun).


Menjelang Sidang Pleidoi Ade Yasin, MUI 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor Gelar Istighosah

7 hari lalu

Menjelang Sidang Pleidoi Ade Yasin, MUI 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor Gelar Istighosah

Istighosah serentak mendoakan Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin itu diadakan di 40 kecamatan selama 4 hari berturut-turut.


Azyumardi Azra Meninggal, Anwar Abbas Sebut Pandangan Beliau Banyak Dijadikan Rujukan

7 hari lalu

Azyumardi Azra Meninggal, Anwar Abbas Sebut Pandangan Beliau Banyak Dijadikan Rujukan

Azyumardi Azra disebut menyuburkan budaya akademik dan ilmiah di kalangan akademisi dan mahasiswa UNI Syarif Hidayatullah


Amerika dan Korea Selatan Mengecam Undang-undang Nuklir Korea Utara

8 hari lalu

Amerika dan Korea Selatan Mengecam Undang-undang Nuklir Korea Utara

Korea Utara mengesahkan undang-undang yang baru, yang memungkinkan negara itu menggunakan serangan nuklir sebagai bentuk perlindungan.