Langkah Cepat dan Mudah Cek NPWP Secara Online, Begini Caranya

Reporter

Seorang wajib pajak menunggu proses validasi nomor pokok wajib pajak (NPWP) saat penyerahan SPT, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Dirjen Wilayah Jatim 1, Surabaya, 31 Maret 2015. TEMPO/FULLY SYAFI

TEMPO.CO, Jakarta - Dewasa ini, dunia digital semakin berkembang pesat. Berbagai urusan kini dapat selesai cukup dengan modal gadget. Salah satunya dalam cek NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga turut melakukan terobosan. Kini, mengecek NPWP dapat dilakukan secara online. Tak perlu mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, sesuai domisili di KTP. Pengecekan NPWP ini untuk pengecekan status keaktifan atau validasi NPWP.

Pengecekan NPWP tersebut bisa pula melalui situs resmi pajak yaitu ereg.pajak,go.id/ceknpwp atau layanan telepon Kring Pajak di nomor 1500200, live chat di pajak.go.id, dan twitter @kring_pajak pada hari dan jam kerja. Tentu saja dapat mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Baca: Kemenkeu Usul Layanan Pemerintah Gunakan NIK dan NPWP

Sedangkan, faksimili Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP serta e-mail pengaduan@pajak.go.id tidak dapat untuk melayani pengecekan NPWP.

Terkait wajib pajak ingin mengetahui NPWP karena lupa maupun hilang, wajib pajak dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar atau melalui  situs ereg.pajak.go.id/ceknpwp. Dan, jika kehilangan kartu NPWP maka wajib pajak bisa mencetak kartu NPWP sendiri dengan terlebih dahulu login di situs web pajak kemudian masuk ke tab informasi.

Dengan demikian, proses untuk pengecakan NPWP  bahkan mencetak kartu NPWP sendiri bisa dilakukan, sehingga dapat lebih efisien dan efektif.

ANNISA FEBIOLA

Ralat: Artikel ini telah melalui proses ralat pada 5 April 2021, pukul 12.10 WIB.






DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

1 hari lalu

DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang APBN 2023 menjadi undang-undang.


Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

1 hari lalu

Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai saat ini Indonesia menghadapi tantangan perekonomian global yang cukup sulit.


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

3 hari lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

4 hari lalu

Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

Sri Mulyani juga terhitung telah mengumpulkan pajak pinjol Rp 107,25 miliar hingga Agustus--terhitung sejak Mei.


Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

8 hari lalu

Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

Pemutihan pajak ini diberikan selama tiga bulan, mulai 19 September sampai dengan 19 Desember 2022 dan berlaku di seluruh Samsat di Provinsi Jambi.


Adidas Dituduh Lakukan Penggelapan Pajak Besar-besaran di Rusia

10 hari lalu

Adidas Dituduh Lakukan Penggelapan Pajak Besar-besaran di Rusia

Rusia menuduh Adidas melakukan penggelapan pajak besar-besaran setelah hengkang dari negara itu.


DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Daerah 15 September-15 Desember 2022

14 hari lalu

DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Daerah 15 September-15 Desember 2022

Pemprov DKI berharap wajib pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya


Ingatkan Kemenkeu, Pakar Siber Soroti Peluang Kebocoran Data NPWP

15 hari lalu

Ingatkan Kemenkeu, Pakar Siber Soroti Peluang Kebocoran Data NPWP

Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom Alfons Tanujaya menyoroti adanya peluang kebocoran data NPWP.


DKI Hapus Denda Pajak Daerah Hingga 15 Desember 2022

16 hari lalu

DKI Hapus Denda Pajak Daerah Hingga 15 Desember 2022

Bapenda DKI memberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak dan denda untuk berbagai pajak daerah.


Industri CPO dan Turunannya Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja, Kemenperin: Menghidupi 20 Juta Orang

17 hari lalu

Industri CPO dan Turunannya Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja, Kemenperin: Menghidupi 20 Juta Orang

Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika memaparkan peran strategis dari industri CPO dan turunannya di Indonesia.