Bela Demokrat, Bambang Widjojanto: Kalau Parpol Sah Diobok-obok, Negara Terancam

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kuasa hukum Partai Demokrat kubu AHY, Bambang Widjojanto, mendaftarkan gugatan kepada 10 orang, termasuk eks kader yang dipecat, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 12 Maret 2021. Tempo/Friski Riana

    Kuasa hukum Partai Demokrat kubu AHY, Bambang Widjojanto, mendaftarkan gugatan kepada 10 orang, termasuk eks kader yang dipecat, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 12 Maret 2021. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Pembela Demokrasi Bambang Widjojanto memperkenalkan sejumlah advokat yang tergabung sebagai tim kuasa hukum Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Jumlahnya 13 orang," kata Bambang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat, 12 Maret 2021.

    Bambang Widjojanto mengatakan, sebagian advokat berasal dari DPP Partai Demokrat, sedangkan lainnya adalah advokat profesional. Mereka adalah Mehbob, Rony E. Hutahaean, Rony E. Hutahaean, Yandri Sudarso, Abdul Fickar Hadjar, Aura Akhman, Donal Fariz, Iskandar Sonhadji, Budi Setyanto, Boedhi Wijardjo, Diana Fauziah, Reinhard R. Silaban.

    Bambang mengungkapkan alasannya bersedia bergabung dalam tim hukum Demokrat karena ada persoalan fundamental. "Saya merasa ada masalah fundamental yang sekarang hari ini sedang ada di dalam bangsa ini. Kalau hak orpol yang diakui secara sah saja bisa diobok-obok dengan brutal kayak begini, maka kemudian negara kita sedang terancam," katanya.

    Tim Pembela Demokrasi telah mendaftarkan gugatan terhadap 10 orang, salah satunya Jhoni Allen dan Darmizal yang merupakan inisiator KLB Deli Serdang, atas perbuatan melawan hukum. Selain Jhoni dan Darmizal, tergugat lainnya adalah mereka yang terlibat, mengorganisir, dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kongres luar biasa atau KLB di Deli Serdang.

    Baca: Demokrat Gugat 10 Orang ke Pengadilan, Tunjuk Bambang Widjojanto Jadi Pengacara

    Dari 10 orang tergugat, Bambang mengatakan mereka dapat dibagi ke dalam tiga kategorisasi. Jika sebagian dari mereka bukan lagi menjadi anggota partai, maka sesuai Pasal 26 UU Partai Politik, mereka tidak punya hak dan mandat apapun untuk membentuk kepengurusan partai politik yang sama.

    Kemudian, tergugat yang sudah mengundurkan diri dari jabatannya juga tidak punya hak. Apalagi kader Demokrat yang sudah keluar dan masuk ke partai lalu ikut dalam KLB Demokrat. "Tidak punya hak mereka. Perbuatan-perbuatan ini yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum," ujarnya.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Empat Macam Batal Puasa

    Ada beberapa macam bentuk batalnya puasa di bulan Ramadan sekaligus konsekuensi yang harus dijalankan pelakunya.