Lawan Kudeta KLB Demokrat, Ini Daftar Lembaga Negara yang AHY Kunjungi

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat tiba di kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin, 8 Maret 2021. AHY menuturkan bahwa berkas tersebut merupakan bukti terkait penyelenggaraan KLB tidak memenuhi AD/ART partai. TEMPO/Muhammad Hidayat

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Setelah mengunjungi Kemenkumham dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muhzar, AHY dan rombongan langsung bertolak ke kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada hari yang sama.  

Seperti pada saat di Kemenkumham, di KPU, AHY juga menyerahkan sejumlah dokumen dan berkas ke Komisioner KPU Ilham Saputra. Dokumen itu, kata AHY, sebagai bukti m bahwa acara yang diklaim sebagai KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, tidak sah.

3. Menteri Koordinator Polhukam Mahfud Md 

Sebagai kunjungan terakhir di hari Senin lalu, AHY menemui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud Md. Pertemuan ini digelar di Kantor Kemenko Polhukam. 

Dalam rekaman video yang diunggah di YouTube Kemenko Polhukam, ia didampingi Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, dan sejumlah kader.

Agus mengucapkan terima kasih kepada Mahfud. Ia pun berbicara mengenai kondisi Partai Demokrat saat ini.

Ia mengatakan sudah menggelar apel siaga Partai Demokrat untuk menyikapi persoalan. 

"Jadi memang situasinya ini karena AD/ART kami 2020 yang sudah disahkan. Wah ini tidak bisa ini begini, sama saja kami direbut kedaulatannya," kata putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.






Menjelang Pilpres 2024, AHY: Kita Terus Yakinkan agar Terjadi Poros Perubahan

14 jam lalu

Menjelang Pilpres 2024, AHY: Kita Terus Yakinkan agar Terjadi Poros Perubahan

AHY mengaku intensif membangun komunikasi dengan Nasdem dan PKS agar terbentuk poros perubahan pada Pemilu 2024.


AHY Kutuk Bom Polsek Astana Anyar Bandung

14 jam lalu

AHY Kutuk Bom Polsek Astana Anyar Bandung

AHY menyatakan aksi bom Polsek Astana Anyar tak bisa dibenarkan. Dia mengajak masyarakat untuk menjadikan terorisme sebagai musuh bersama.


AHY Minta Kader Jalankan Mesin Partai Menjelang Pemilu 2024

19 jam lalu

AHY Minta Kader Jalankan Mesin Partai Menjelang Pemilu 2024

AHY meminta para kader Partai Demokrat untuk tidak terlena dan segera menggerakkan mesin politik menjelang Pemilu 2024.


Isi Kuliah Umum di Kupang, AHY Singgung Politik Identitas

1 hari lalu

Isi Kuliah Umum di Kupang, AHY Singgung Politik Identitas

AHY memberikan kuliah umum pada ratusan mahasiswa Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang.


RKUHP Disahkan DPR, Mahfud Md: Bagus

1 hari lalu

RKUHP Disahkan DPR, Mahfud Md: Bagus

Menkopolhukam Mahfud Md menilai pengesahan RKUHP hari ini sudah bagus.


Demokrat Mulai Panaskan Mesin Politik, AHY Lantik Pengurus Partai di NTT

2 hari lalu

Demokrat Mulai Panaskan Mesin Politik, AHY Lantik Pengurus Partai di NTT

AHY akan melantik pengurus Partai Demokrat di NTT pada hari ini. Bagian pemanasan menjelang Pemilu 2024?


Penolakan Terhadap Pengesahan RKUHP Terus Menguat, Ini Tanggapan Menkopolhukam Mahfud MD

2 hari lalu

Penolakan Terhadap Pengesahan RKUHP Terus Menguat, Ini Tanggapan Menkopolhukam Mahfud MD

Menkopolhukam Mahfud Md mempersilakan pihak yang tak puas dengan RKUHP menempuh mekanisme hukum yang ada.


Menkopolhukam: Pemerintah Izinkan BRI Liga 1 Kembali Bergulir Tanpa Penonton

2 hari lalu

Menkopolhukam: Pemerintah Izinkan BRI Liga 1 Kembali Bergulir Tanpa Penonton

Pemerintah memberikan izin kompetisi BRI Liga 1 kembali bergulir, namun tak boleh ada penonton yang hadir di stadion.


AHY Berpendapat Masyarakat Indonesia Perlu Meningkatkan Literasi Politik

3 hari lalu

AHY Berpendapat Masyarakat Indonesia Perlu Meningkatkan Literasi Politik

Literasi politik, kata AHY, merupakan salah satu cara melawan cara-cara kotor dalam berpolitik di dalam negeri.


Mahfud MD Akui Aparat Hukum Perlu Dibenahi Soal Mafia Jelang Pemilu 2024

5 hari lalu

Mahfud MD Akui Aparat Hukum Perlu Dibenahi Soal Mafia Jelang Pemilu 2024

Mahfud Md mengakui perlu adanya pembenahan terhadap aparat keamanan dan penegak hukum menjelang Pemilu Serentak 2024.