Kubu KLB Demokrat Deli Serdang Rahasiakan Kapan akan Lapor ke Kemenkumham

Salah satu penggagas Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, HM Darmizal Ms berbincang dengan Kepala Badan Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat versi KLB Razman Nasution saat melakukan konferensi pers di Jakarta, Selasa, 9 Maret 2021. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa KLB Demokrat Deli Serdang, Razman Nasution, enggan memastikan kapan mereka akan menyerahkan laporan hasil kongres ke Kementerian Hukum dan HAM.

"Kami silent saja, kami ada tim yang mendaftarkan itu. Dan kami tak info ke media. Ketika semua sudah matang, dan mudah-mudahah izin Kemenkumhamnya keluar, baru kami akan info ke media," ujar Razman, Rabu, 10 Maret 2021.

Razman mengatakan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik, ada tenggat waktu hingga 30 hari untuk menyerahkan laporan pada pemerintah sejak KLB selesai dilaksanakan. KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang, dilaksanakan pada 5 Maret 2021.

Razman menyebut mereka enggan terlalu terburu-buru dalam bertindak. Karena itu, jangka waktu 30 hari itu akan dimanfaatkan sesuai kebutuhan.

"Kami punya strategi tersendiri. Kami tak mau mengambil langkah seperti yang dilakukan AHY. Grasah-grusuh, safari politik, minta dukungan ke mana-mana. Enggak ada urgensinya," kata Razman.

Dari informasi yang dihimpun Tempo, saat ini tim formatur juga masih menyusun nama-nama calon pengurus Partai Demokrat versi KLB, yang akan dilaporkan ke Kemenkumham.

Razman enggan bicara terlalu banyak terkait siapa saja yang akan diajukan dalam kepengurusan KLB Demokrat Deli Serdang. "Yang jelas itu kan baru Ketua Umum dan Dewan Pembina itu Pak Moeldoko dan Pak Marzuki Alie. Sekjen saja belum secara terang dikasih tahu," kata Razman.

Baca juga: Kubu AHY Sebut Isu Setoran Wajib DPC dan DPD Demokrat Mengada-ada 






Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

13 jam lalu

Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Eddy Hiariej, menyatakan pemerintah sampai saat ini belum bisa melakukan pembahasan pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).


Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

16 jam lalu

Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

Pembuat paspor harus warga negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.


Komponen Mobil Listrik Masih Impor, Moeldoko Minta BRIN Kembangkan Produk Lokal

21 jam lalu

Komponen Mobil Listrik Masih Impor, Moeldoko Minta BRIN Kembangkan Produk Lokal

Ketua Periklindo Moeldoko mengatakan komponen impor membuat produksi dan harga mobil listrik menjadi mahal. BRIN sedang melakukan riset.


Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

1 hari lalu

Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

Said Abdullah mengungkapkan bahwa Puan Maharani tetap akan berkunjung ke Partai Demokrat terlepas dari kritikan yang sering dilontarkan.


19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

1 hari lalu

19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan kondisi perekonomian di Indonesia dalam keadaan baik.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

1 hari lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


AHY Sebut Lukas Enembe Sudah Empat Kali Terkena Stroke

1 hari lalu

AHY Sebut Lukas Enembe Sudah Empat Kali Terkena Stroke

AHY mengatakan telah bertemu dengan Lukas Enembe kemarin. Dia mengungkapkan kader Partai Demokrat itu telah terkena 4 kali serangan stroke.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

1 hari lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

1 hari lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Taruna, Moeldoko: Prajurit untuk Perang, Bukan Berbaris

1 hari lalu

Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Taruna, Moeldoko: Prajurit untuk Perang, Bukan Berbaris

Moeldoko mendukung langkah Panglima TNi Jenderal Andika Perkasa yang mengubah batas minimal tinggi tubuh calon taruna dan taruni Akmil.