Kasus Lobster, 2 Asisten Pribadi Edhy Prabowo Disebut Dapat Mobil dan Apartemen

Reporter

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021. Edhy Prabowo kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Dua Asisten Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Anggia Putri Tesalonikacloer dan Fidya Yusri disebut dibelikan mobil dan apartemen. Duit untuk membeli kedua barang itu disebut berasal dari keuntungan ekspor benih lobster. Dugaan tersebut terungkap dalam sidang kasus suap lobster yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini.

"Ada perempuan-perempuan yang diberikan mobil, yang diinapkan di apartemen, uang dari mana?" tanya Ketua Majelis Hakim Albertus Usada saat sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021.

Hakim menanyakan hal tersebut kepada mantan Staf Khusus Edhy, Amiril Mukminin yang menjadi saksi sidang. Adapun duduk sebagai terdakwa adalah Suharjito, pengusaha yang didakwa menyuap Edhy untuk bisa mendapatkan izin ekspor benur.

Pertanyaan hakim kemudian dilanjutkan oleh jaksa KPK. Jaksa kemudian membacakan Berita Acara Pemeriksaan mengenai adanya perintah dari Edhy untuk membelikan Anggia mobil. Anggia yang pernah menjadi Miss Internet Indonesia asala Sulawesi Utara itu akhirnya dibelikan mobil HRV berkelir hitam. "Ada perintah dari Pak Edhy untuk dipakai untuk Anggia, karena Anggia belum punya mobil?" tanya jaksa. "Betul," kata Amiril.

Baca: Effendi Gazali Sebut Penasihat Ahli Tak Terkait Tim Due Diligence Ekspor Benur

Sementara untuk Fidya, Amiril mengatakan bahwa mantan presenter televisi itu tak lama setelah diangkat menjadi Sespri sempat mengeluhkan tidak punya tempat tinggal di Jakarta. Fidya, kata dia, kemudian meminta agar kementerian bisa memberikan kompensasi berupa dibayari kos.

Amiril mengaku menyampaikan pesan itu dan kemudian disetujui oleh Edhy Prabowo. Fidya disebut disewakan kamar di apartemen dengan biaya Rp 160 juta per tahun. Duit untuk membeli mobil dan menyewa apartemen itu disebut berasal dari keuntungan PT Aero Citra Kargo. PT ACK merupakan satu-satunya perusahaan yang mendapatkan izin ekspor benur. KPK menduga Edhy Prabowo merupakan pemilik sebenarnya perusahaan tersebut.

Dalam perkara ini, Suharjito didakwa menyuap Edhy Prabowo dkk sebanyak US$ 103 ribu dan Rp 706 juta untuk mengurus izin ekspor benur.






KPK Bakal Periksa 3 Saksi dari Swasta di Kasus Korupsi Bupati Pemalang

14 menit lalu

KPK Bakal Periksa 3 Saksi dari Swasta di Kasus Korupsi Bupati Pemalang

KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang dari swasta dalam kasus dugaan korupsi jual beli jabatan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.


Kasus Dugaan Suap Lukas Enembe, KPK Panggil 2 Saksi

37 menit lalu

Kasus Dugaan Suap Lukas Enembe, KPK Panggil 2 Saksi

Dua saksi di Kasus Lukas Enembe ialah karyawan swasta Tamara Anggany dan pegawai negeri sipil (PNS) bernama Wiyanti Hakim


Jokowi Minta Lukas Enembe Hormati Panggilan KPK

1 jam lalu

Jokowi Minta Lukas Enembe Hormati Panggilan KPK

Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut merespons singkat kasus gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Kepala negara meminta semua pihak, termasuk Lukas, untuk menghormati proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.


Jokowi Perintahkan Mahfud Reformasi Hukum Usai Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka

1 jam lalu

Jokowi Perintahkan Mahfud Reformasi Hukum Usai Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka

Jokowi mengaku telah memberi perintah khusus kepada Menko Polhukan Mahfud Md usai Hakim Agung Sudrajad Dimyati ditetapkan tersangka korupsi


Hakim Agung Terjerat OTT KPK, Pengamat: Ketua MA Jangan Kasih Wejangan Saja

2 jam lalu

Hakim Agung Terjerat OTT KPK, Pengamat: Ketua MA Jangan Kasih Wejangan Saja

Ahli Pidana Azmi Syahputra meminta Mahkamah Agung melakukan reformasi usai Hakim Agung Sudrajad Dimyati terjerat Operasi Tangkap Tangan KPK.


ICW Desak KPK Layangkan Ultimatum Jemput Paksa ke Lukas Enembe

3 jam lalu

ICW Desak KPK Layangkan Ultimatum Jemput Paksa ke Lukas Enembe

ICW mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan ultimatum penjemputan paksa ke Gubernur Papua Lukas Enembe.


KPK akan Dalami Dugaan TPPU Lukas Enembe di Kasino

3 jam lalu

KPK akan Dalami Dugaan TPPU Lukas Enembe di Kasino

KPK akan mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe di kasino.


Keinginan Lukas Enembe untuk Berobat ke Singapura, KPK Bakal Mempertimbangkan Setelah Ada Pemeriksaan Medis

3 jam lalu

Keinginan Lukas Enembe untuk Berobat ke Singapura, KPK Bakal Mempertimbangkan Setelah Ada Pemeriksaan Medis

KPK mengharapkan Lukas Enembe dapat memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan dalam dugaan gratifikasi


Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

4 jam lalu

Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu mulai rapat perdana di Surabaya


Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

5 jam lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang