Ditjen PRL: Status Zona Inti Kawasan Konservasi Bisa Diubah

Dirjen PRL, Tb. Haeru Rahayu.

INFO NASIONAL  – Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan beberapa peraturan turunan PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Peraturan turunan tersebut yang meliputi perubahan status zona inti di kawasan konservasi, kriteria dan persyaratan pendirian penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di laut serta pengendalian impor komoditas pergaraman. 

Sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, ditetapkannya PP Nomor 27 Tahun 2021 merupakan upaya pemerintah, khususnya KKP untuk mengurai tumpang tindih regulasi yang menghambat investasi.

Selain itu, peraturan ini juga untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan, seperti aturan tidak merusak terumbu karang, sehingga sumber daya kelautan dapat terjaga dan tetap berkelanjutan.

Dirjen PRL, Tb. Haeru Rahayu menegaskan zona inti di kawasan konservasi yang dapat diubah statusnya hanya dapat dilakukan demi kepentingan masyarakat yang lebih besar atau bersifat strategis nasional selama tetap memperhatikan keberlanjutan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.  “Perubahan zona inti hanya diperbolehkan bagi kegiatan pemanfaatan yang bersifat strategis nasional dan menopang hajat hidup masyarakat yang lebih baik dengan tetap menjaga kelestarian ekosistemnya,” ujar Tebe.

Dalam perubahan zona inti, Menteri Kelautan dan Perikanan  membentuk tim peneliti terpadu yang terdiri dari KKP dan kementerian/lembaga terkait, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perguruan tinggi, pemerintah provinsi dan kabupaten serta lembaga Swadaya Masyarakat, dan publik di sekitar kawasan konservasi.

Tim ini mengusulkan kegiatan Proyek Strategis Nasional (PSN) danbertugas menyampaikan rekomendasi perubahan status zona inti dan/atau kategori kawasan konservasi kepada Menteri. “Tim peneliti terpadu akan melakukan kajian dan melaksanakan konsultasi publik. Hasil rekomendasi tim peneliti terpadu menjadi dasar bagi Menteri untuk menetapkan kembali status perubahan zona inti dan/atau kategori kawasan konservasi,” katanya.

Tebe menggarisbawahi, perubahan status zona inti dan kategori kawasan konservasi ini tidak akan mengurangi alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), atau pola ruang dalam rencana tata ruang laut/rencana tata ruang wilayah nasional.

“Sesuai dengan komitmen global di Aichi target 11/SDGs 14, KKP akan tetap menargetkan luas kawasan konservasi seluas 32,5 juta hektar pada 2030,” ujar Tebe.

Tebe menekankan dalam penyusunan rancangan Permen KP tentang perubahan zona inti kawasan konservasi, Ditjen PRL siap berdiskusi untuk mendapatkan pemahaman yang sama, sehingga memudahkan implementasinya.“KKP siap menerima masukan dan saran konstruktif dari semua pihak untuk kemajuan sektor kelautan dan perikanan,” katanya.(*) 






KKP Susun RAN Konservasi Ikan Capungan Banggai

5 hari lalu

KKP Susun RAN Konservasi Ikan Capungan Banggai

KKP telah menetapkan Ikan capungan Banggai sebagai jenis ikan yang dilindungi terbatas.


Bulan Cinta Laut di Minahasa Utara Kumpulkan 1 Ton Sampah

6 hari lalu

Bulan Cinta Laut di Minahasa Utara Kumpulkan 1 Ton Sampah

Aksi Bulan Cinta Laut adalah gerakan bersama untuk menumbuhkan kesadaran seluruh nelayan untuk melawan sampah di laut.


KKP dan Pemda Papua Barat Tangani Bangkai Paus Ballen

21 hari lalu

KKP dan Pemda Papua Barat Tangani Bangkai Paus Ballen

Paus mati dengan kode 4 atau mengalami pembusukan lanjutan. Penguburan dilaksanakan menggunakan eskavator.


KKP Tegaskan Komitmen Kelola Kawasan Konservasi Nasional di Papua Barat

41 hari lalu

KKP Tegaskan Komitmen Kelola Kawasan Konservasi Nasional di Papua Barat

KKP sedang menyusun dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi SAP Waigeo Sebelah Barat. Laguna Wayag merupakan lokasi pembesaran pari manta karang.


KKP Sayangkan Aksi Ambil Daging Paus Biru di Alor

43 hari lalu

KKP Sayangkan Aksi Ambil Daging Paus Biru di Alor

Masyarakat menarik bangkai paus ke pantai dan langsung memotong dagingnya. Sebenarnya penanganan bangkai mamalia laut terdampat telah diatur Kepmen KP 79/2018.


Sepuluh Tahun Dilindungi, Ikan Terubuk Sudah Dikelola Optimum

45 hari lalu

Sepuluh Tahun Dilindungi, Ikan Terubuk Sudah Dikelola Optimum

Setelah masuk level "Dikelola Optimum" akan ditingkatkan ke level "Dikelola Berkelanjutan" agar mendatangkan manfaat ekologi dan ekonomi.


KKP Tenggelamkan Bangkai Paus Sperma Sepanjang 9 Meter di Bulukumba

50 hari lalu

KKP Tenggelamkan Bangkai Paus Sperma Sepanjang 9 Meter di Bulukumba

Paus Sperma ditemukan dengan luka berat sehingga tidak tertolong. Opsi awal ingin dikubur namun sumber daya terbatas sehingga memilih opsi penengelaman.


KKP Perkirakan Realisasi Investasi Semester I 2022 Tembus Rp 4,04 T

28 Juli 2022

KKP Perkirakan Realisasi Investasi Semester I 2022 Tembus Rp 4,04 T

KKP memperkirakan realisasi investasi semester 1-2022 diperkirakan mencapai Rp4,04 triliun atau meningkat 36,29 persen


Upaya KKP Melanjutkan Sertifikasi Pulau Kecil

25 Juli 2022

Upaya KKP Melanjutkan Sertifikasi Pulau Kecil

Sertifikasi pulau kecil diawali dengan survei lokasi serta koordinasi instansi terkait, termasuk masyarkat yang ada di pulau tersebut.


KKP Perluas Kawasan Konservasi Laut hingga 1,46 Juta Hektare

20 Juli 2022

KKP Perluas Kawasan Konservasi Laut hingga 1,46 Juta Hektare

KKP hingga semester pertama tahun ini telah memperluas kawasan konservasi laut hingga 1,46 juta hektare atau 73 persen dari target.