Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penggagas KLB Demokrat Tak Akan Minta Moeldoko Mundur dari KSP

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).  Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. ANTARA/Endi Ahmad
Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. ANTARA/Endi Ahmad
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penggagas kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat, Darmizal, mengatakan tak akan mendorong Moeldoko untuk mundur dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan, bila keputusan KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dinyatakan sah.

"Masalah jabatan Pak Moeldoko di KSP (ke depannya), hanya 3 pihak yang tahu, yaitu Pak Jokowi, dia sendiri, dan Tuhan," kata Darmizal, saat ditemui Tempo, Selasa, 10 Februari 2021 di kawasan Jakarta Selatan.

Ia menyerahkan keputusan itu sepenuhnya pada Moeldoko sendiri yang saat ini menjabat dan juga pada Presiden Joko Widodo sebagai pemegang hak prerogatif. "Mau diapakan oleh presiden, kan presiden yang punya wewenang. Kami gak punya wewenang," kata Darmizal.

Meski begitu, Darmizal mengklaim bahwa Moeldoko tak berdosa dalam urusan penyelenggaraan KLB Demokrat yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Karena itu, ia menilai tak ada urusannya jika Moeldoko harus mundur dari jabatannya hanya karena KLB itu melawan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Saya merasa paling bersalah. Karena sayalah yang menjadi arranger utama yang menjembatani orang-orang Partai Demokrat yang tadinya meminta beliau jadi pengayom partai," kata Darmizal.

KLB Partai Demokrat yang menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum sendiri sebenarnya belum dinyatakan sah secara hukum. Pasalnya, hingga saat ini pihak KLB belum menyerahkan hasil kongres pada pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Kunjungi NTT Selang Sehari Ganjar Pranowo Kampanye di Sana

7 menit lalu

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo didampingi Wakil Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, TGB Zainul Majdi (kedua kiri) dan Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat (kedua kanan) berolahraga di Car Free Day Jalan Udayana Mataram, NTB, Minggu, 3 Desember 2023. Pada rangkaian kampanyenya di NTB, Ganjar Pranowo dijadwalkan menghadiri pertemuan dengan Tim Pemenangan Daerah (TPD) dan mengunjungi Ponpes Qomarul Huda Bagu. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Jokowi Kunjungi NTT Selang Sehari Ganjar Pranowo Kampanye di Sana

Jokowi melawat ke NTT selang sehari setelah Ganjar Pranowo melakukan kampanye di sana. Begini respons Ganjar.


Aminuddin Ma'ruf Ikut Gibran Kampanye, Sudah Sebulan Mundur dari Stafsus Jokowi

2 jam lalu

Aminuddin Ma'ruf, pria kelahiran Karawang, 27 Juli 1986 merupakan staf khusus Jokowi dari kalangan anak muda Nahdlatul Ulama (NU), yang juga pernah menjadi Sekretaris Jenderal Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi). Twitter/@aminmaruf27
Aminuddin Ma'ruf Ikut Gibran Kampanye, Sudah Sebulan Mundur dari Stafsus Jokowi

Jadi sorotan di media sosial, Aminuddin Ma'ruf sudah mengundurkan diri dari posisi Stafsus Presiden Jokowi lebih dari satu bulan lalu.


Jokowi Klaim Aksi Tanam Pohon Langkah Konkret Hadapi Perubahan Iklim

3 jam lalu

Presiden Jokowi menan pohon bersama warga dan pelajar di Embung Anak Munting, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa, 5 Desember 2023. (Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jokowi Klaim Aksi Tanam Pohon Langkah Konkret Hadapi Perubahan Iklim

Jokowi menyebut kegiatan penanaman pohon tersebut akan terus dilakukan secara bersama-sama di seluruh Tanah Air.


Agus Rahardjo Bicara KPK Diintervensi, Pengamat Bilang Kekuasaan Jokowi Mau Berakhir

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) menyapa relawan saat  menghadiri Konsolidasi Nasional Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat,  Sabtu  7 Oktober 2023. Konsolidasi nasional yang bertajuk Taat Instruksi, 2024 Apa Kata Jokowi tersebut dihadiri oleh 16.000 relawan perwakilan dari seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Agus Rahardjo Bicara KPK Diintervensi, Pengamat Bilang Kekuasaan Jokowi Mau Berakhir

Jokowi balik mempertanyakan motif Agus yang menyinggung soal intervensi kepala negara di lembaga anti-rasuah terkait kasus E-KTP.


Kala Jokowi Girang Ketemu Harga Cabai Rp 50 Ribu di Pasar Danga: Jawa Sampai Rp 100 Ribu

5 jam lalu

Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Danga, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa, 5 Desember 2023. BPMI Setpres/Muchlis Jr
Kala Jokowi Girang Ketemu Harga Cabai Rp 50 Ribu di Pasar Danga: Jawa Sampai Rp 100 Ribu

Jokowi mendapati harga cabai di Pasar Danga, Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT, menyentuh harga Rp 50 ribu pada Selasa 5 Desember 2023.


Moeldoko Curiga Pernyataan Agus Rahardjo soal Intervensi Jokowi ke KPK Bermotif Politik

5 jam lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Moeldoko Curiga Pernyataan Agus Rahardjo soal Intervensi Jokowi ke KPK Bermotif Politik

Moeldoko mencurigai ada motif politik di balik pernyataan eks Ketua KPK Agus Rahardjo mengenai intervensi Presiden Jokowi ke lembaga anti-rasuah.


8 Kampus Terbaik di Singapura Versi EduRank 2023, Ada Kampus Anaknya Jokowi

5 jam lalu

Taman Merlion, Singapura. REUTERS/Edgar Su/File Photo
8 Kampus Terbaik di Singapura Versi EduRank 2023, Ada Kampus Anaknya Jokowi

Daftar kampus terbaik di Singapura versi EduRank 2023


Jokowi Senang Harga Cabai di NTT Lebih Rendah Dibandingkan di Jawa

5 jam lalu

Usai berkegiatan di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Presiden Joko Widodo bertolak kembali ke Kabupaten Manggarai Barat, pada Selasa, 5 Desember 2023. Helikopter Super Puma TNI AU yang membawa Presiden Jokowi lepas landas dari Helipad Bendungan Mbay sekira pukul 12.20 WITA. (Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jokowi Senang Harga Cabai di NTT Lebih Rendah Dibandingkan di Jawa

Presiden Jokowi gembira melihat harga cabai di Pasar Danga, Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTTlebih rendah dibandingkan dengan harga di pulau Jawa


Jokowi Bagikan Bansos Beras dan BLT ke Penerima Baru di Nagekeo NTT

6 jam lalu

Usai berkegiatan di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Presiden Joko Widodo bertolak kembali ke Kabupaten Manggarai Barat, pada Selasa, 5 Desember 2023. Helikopter Super Puma TNI AU yang membawa Presiden Jokowi lepas landas dari Helipad Bendungan Mbay sekira pukul 12.20 WITA. (Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jokowi Bagikan Bansos Beras dan BLT ke Penerima Baru di Nagekeo NTT

Presiden Jokowi menyapa masyarakat serta membagikan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada sejumlah keluarga penerima manfaat di NTT


Pengamat Sebut IKN Punya Potensi Jadi Proyek Bancakan Korupsi

7 jam lalu

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin. ANTARA/HO-Universitas Al-Azhar Jakarta/am.
Pengamat Sebut IKN Punya Potensi Jadi Proyek Bancakan Korupsi

Pengamat Politik Ujang Komarudin mengatakan proyek IKN yang menjadi prioritas pembangunan pemerintahan Joko Widodo punya potensi bancakan korupsi.