Partai Demokrat Sebut Mayoritas Warganet Setuju Rakyat Selamatkan Demokrasi

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat tiba di kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin, 8 Maret 2021. Kedatangannya tersebut dilakukan untuk menyerahkan berkas resmi kepengurusan Partai yang disertai Surat kuasa pemilih suara yang sah serta bukti mereka tidak memberikan suara untuk Moeldoko. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat tiba di kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin, 8 Maret 2021. Kedatangannya tersebut dilakukan untuk menyerahkan berkas resmi kepengurusan Partai yang disertai Surat kuasa pemilih suara yang sah serta bukti mereka tidak memberikan suara untuk Moeldoko. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang Partai Demokrat Yan Harahap menyatakan sebanyak 85 persen netizen menyetujui rakyat menyelamatkan demokrasi. Menurut Yan, hasil tersebut didapat dari polling Twitter yang dilakukan akun @info_jakarta pada Senin 8 Mare 2021.

    Netizen, menurut dia, gerah melihat kesewenang-wenangan upaya merampas kepemimpinan Partai Demokrat yang dilakukan pihak eksternal partai. "(Jajak pendapat) diikuti oleh hampir 60 ribu netizen. Hasilnya, 85 persen warganet setuju rakyat bergerak selamatkan demokrasi," kata Yan.

    Yan juga menjelaskan dalam jajak pendapat lain yang juga diselenggarakan oleh akun @info_jakarta, 87 persen dari hampir 60 ribu  warganet yang memberi suara, juga berpendapat tidak setuju persoalan pencaplokan kepemimpinan ini merupakan masalah internal Partai Demokrat saja.

    Yan mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap enteng aspirasi kegelisahan publik ini, karena situasi seperti itu bisa saja ibarat api dalam sekam. "Di permukaan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi di bawah permukaan ada gejolak," kata dia.

    Yan berharap pemerintah bersikap adil dan rasional dalam memutuskan kasus KLB Demokrat yang merupakan perampasan partai politik yang sah. "Pemerintah harus menolak hasil KLB ilegal ini untuk menjaga kepastian hukum dan kestabilan politik keamanan," ujarnya.

    Menurut dia, sebaiknya konsentrasi energi dan waktu bangsa harusnya difokuskan untuk mengatasi soal krisis kesehatan dan ekonomi yang sedang dialami saat ini. Karena itu ia meminta pemerintah adil dalam menyikapi kemelut Partai Demokrat.

    Baca: Kader Partai Demokrat DKI Gelar Cap Jempol Darah Dukung Ketua Umum AHY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Apa itu European Super League?

    Pada 19 April 2021, sebanyak 12 mega klub sepakbola Eropa mengumumkan bahwa mereka akan membuat turnamen baru yang bernama European Super League.