TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan DPR tak memasukkan revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ke Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2020-2024.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pemerintah sedang menggelar diskusi dan kajian soal Undang-undang tersebut. Makanya, belum mengusulkan agar ada revisi.
"RUU ITE lagi dibahas dan public hearing karena terkait dengan RUU pidana (RKUHP) yang sudah dibahas mendalam. Dalam rangkaian ini karena kita sudah punya preseden," kata Yasonna dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa, 9 Maret 2021.
Ia mengatakan revisi Undang-undang ITE bisa saja menyusul untuk masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto mengatakan, pemerintah bisa mulai merevisi 9 pasal bermasalah dalam UU ITE. Berikut rinciannya:
1. Pasal 27 ayat 1
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Pasal 27 ayat 3
3. Pasal 28 ayat 2
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
4. Pasal 29
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
Damar mengatakan keempat pasal di atas selama ini dikenal sebagai pasal karet. "Karena pasal-pasal tersebut multitafsir. Pasal tersebut membuat duplikasi hukum karena sudah ada di aturan lain, tapi dimuat lagi dalam UU ITE," katanya.
5. Pasal 26 ayat 3
Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
6. Pasal 36
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
7. Pasal 40 ayat 1
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
8. Pasal 40 ayat 2
Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat
penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pasal 45 ayat 3
Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Damar mengatakan pasal-pasal dalam UU ITE ini rawan disalahgunakan. Ia pun berharap pemerintah memulai dialog dengan mengajak lembaganya dan paguyuban korban ITE untuk menyampaikan masalah yang timbul akibat penerapan aturan tersebut.
Baca juga: Kronologi Munculnya Wacana Revisi UU ITE