Revisi UU ITE Tak Ada di Prolegnas, Simak Lagi Pasal Bermasalah Aturan Ini

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pembungkaman kebebasan berpendapat. Shutterstock.com

    Ilustrasi pembungkaman kebebasan berpendapat. Shutterstock.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan DPR tak memasukkan revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ke Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2020-2024.

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pemerintah sedang menggelar diskusi dan kajian soal Undang-undang tersebut. Makanya, belum mengusulkan agar ada revisi.

    "RUU ITE lagi dibahas dan public hearing karena terkait dengan RUU pidana (RKUHP) yang sudah dibahas mendalam. Dalam rangkaian ini karena kita sudah punya preseden," kata Yasonna dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa, 9 Maret 2021.

    Ia mengatakan revisi Undang-undang ITE bisa saja menyusul untuk masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021.

    Sebelumnya, Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto mengatakan, pemerintah bisa mulai merevisi 9 pasal bermasalah dalam UU ITE. Berikut rinciannya:

    1. Pasal 27 ayat 1

    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

    2. Pasal 27 ayat 3


    Selengkapnya
    Grafis

    7 Tips Agar Lebih Mudah Bangun Sahur Selama Ramadan

    Salah satu tantangan selama puasa Ramadan adalah bangun dini hari untuk makan sahur.