Revisi UU ITE Tak Ada di Prolegnas, Simak Lagi Pasal Bermasalah Aturan Ini

Reporter

Ilustrasi pembungkaman kebebasan berpendapat. Shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan DPR tak memasukkan revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ke Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2020-2024.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pemerintah sedang menggelar diskusi dan kajian soal Undang-undang tersebut. Makanya, belum mengusulkan agar ada revisi.

"RUU ITE lagi dibahas dan public hearing karena terkait dengan RUU pidana (RKUHP) yang sudah dibahas mendalam. Dalam rangkaian ini karena kita sudah punya preseden," kata Yasonna dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa, 9 Maret 2021.

Ia mengatakan revisi Undang-undang ITE bisa saja menyusul untuk masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto mengatakan, pemerintah bisa mulai merevisi 9 pasal bermasalah dalam UU ITE. Berikut rinciannya:

1. Pasal 27 ayat 1

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

2. Pasal 27 ayat 3

3. Pasal 28 ayat 2

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

4. Pasal 29

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Damar mengatakan keempat pasal di atas selama ini dikenal sebagai pasal karet. "Karena pasal-pasal tersebut multitafsir. Pasal tersebut membuat duplikasi hukum karena sudah ada di aturan lain, tapi dimuat lagi dalam UU ITE," katanya.

5. Pasal 26 ayat 3

Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

6. Pasal 36

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

7. Pasal 40 ayat 1 

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

8. Pasal 40 ayat 2

Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat
penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pasal 45 ayat 3

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Damar mengatakan pasal-pasal dalam UU ITE ini rawan disalahgunakan. Ia pun berharap pemerintah memulai dialog dengan mengajak lembaganya dan paguyuban korban ITE untuk menyampaikan masalah yang timbul akibat penerapan aturan tersebut.

Baca juga: Kronologi Munculnya Wacana Revisi UU ITE





Pemerintah Umumkan Pasal Pencemaran Nama Baik Dihapus dari UU ITE

9 jam lalu

Pemerintah Umumkan Pasal Pencemaran Nama Baik Dihapus dari UU ITE

Pemerintah mengumumkan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akan dihapus lewat RKUHP.


Partai Demokrat Menolak Revisi UU IKN

3 hari lalu

Partai Demokrat Menolak Revisi UU IKN

Partai Demokrat menolak perubahan UU IKN untuk masuk dalam perubahan Prolegnas RUU Prioritas. Alasannya?


2 Polisi Teriak Penghinaan SARA ke Pelapor Kehilangan, Kapolsek Palmerah: Diperiksa Provos

3 hari lalu

2 Polisi Teriak Penghinaan SARA ke Pelapor Kehilangan, Kapolsek Palmerah: Diperiksa Provos

Dodi Abdurohim mengemukakan, dua personel sedang menjalani pemeriksaan oleh Provos Polres Metro Jakarta Barat karena diduga melakukan penghinaan.


Dewi Perssik Kembali Polisikan Haters di Polres Metro Depok

9 hari lalu

Dewi Perssik Kembali Polisikan Haters di Polres Metro Depok

Alasan Dewi Perssik melaporkan haters atau orang-orang yang membencinya tersebut karena kontrak kerjanya terganggu akibat kegaduhan di medsos.


Namanya Dicatut Pi Network, Wamendag Bakal Ambil Langkah Hukum

18 hari lalu

Namanya Dicatut Pi Network, Wamendag Bakal Ambil Langkah Hukum

Aset kripto Pi Network belum terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).


Namanya Dicatut untuk Promosikan Kripto Ilegal Pi Network, Wamendag: Info Tidak Benar

18 hari lalu

Namanya Dicatut untuk Promosikan Kripto Ilegal Pi Network, Wamendag: Info Tidak Benar

Wamendag menanggapi beredarnya rekaman video yang mengatasnamakan dirinya mempromosikan perusahaan penyelenggara aset kripto Pi Network.


Menteri Yasonna Klaim Keberhasilan Pemerintah di Bidang HAM dalam Sidang UPR di Markas PBB

18 hari lalu

Menteri Yasonna Klaim Keberhasilan Pemerintah di Bidang HAM dalam Sidang UPR di Markas PBB

Yasonna mengklaim sejumlah keberhasilan dan tantangan dalam pembangunan nasional di bidang HAM selama 5 tahun terakhir di hadapan anggota PBB.


Selain ke Polda Metro Jaya, Faizal Assegaf Juga Dilaporkan ke Polda DIY

19 hari lalu

Selain ke Polda Metro Jaya, Faizal Assegaf Juga Dilaporkan ke Polda DIY

Faizal Assegaf juga dilaporkan ke Polda DIY soal cuitannya yang menyinggung Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.


Menkumham Yasonna Laoly Bakal Pimpin Delegasi RI dalam Sidang UPR di Dewan HAM PBB

20 hari lalu

Menkumham Yasonna Laoly Bakal Pimpin Delegasi RI dalam Sidang UPR di Dewan HAM PBB

Yasonna Laoly akan memimpin delegasi Indonesia dalam sidang Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM PBB


Pembahasan RKUHP Dijadwalkan Tuntas Bulan Ini, DPR: Minim Partisipasi Publik

20 hari lalu

Pembahasan RKUHP Dijadwalkan Tuntas Bulan Ini, DPR: Minim Partisipasi Publik

Benny Kabur Harman, menilai sosialisasi pemerintah soal RKUHP masih terkesan tertutup. Dia menilai pemeintah kurang memberi ruang partisipasi publik