Minta Pendapat Soal Polemik Demokrat, AHY Kunjungi Jimly Asshiddiqie Sore Ini

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat tiba di kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin, 8 Maret 2021. AHY menuturkan bahwa berkas tersebut merupakan bukti terkait penyelenggaraan KLB tidak memenuhi AD/ART partai. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akan mengunjungi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie pada sore hari ini, Selasa, 9 Maret 2021.

Kunjungan ini menambah daftar safari AHY dalam dua hari terakhir setelah adanya polemik Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Kami rencana akan mengunjungi Pak Jimly Asshiddiqie sore ini," kata Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Demokrat Herman Khaeron kepada Tempo, Selasa, 9 Maret 2021.

Herman mengatakan kunjungan AHY itu dalam rangka meminta pandangan dan saran terkait polemik yang dihadapi Partai Demokrat. Jimly Asshiddiqie pun pernah berkomentar ihwal polemik Demokrat lewat akun Twitternya, @JimlyAs.

Jimly menulis, ada dua hal yang dapat dilakukan pemerintah jika hendak memastikan sikap netralnya dalam perkara tersebut. Pertama dengan tak mengesahkan pengurus hasil KLB. Adapun yang kedua mengangkat Kepala Staf Presiden baru menggantikan Moeldoko, yang telah ditetapkan menjadi Ketua Umum Demokrat versi KLB.

Pada Senin kemarin, 8 Maret 2021, AHY juga menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, serta mendatangi Kementerian Hukum dan HAM dan Komisi Pemilihan Umum.

AHY dan rombongannya datang dengan membawa berkas-berkas yang membuktikan legalitas partai di bawah kepemimpinan dirinya. Mereka sekaligus ingin menunjukkan bahwa KLB Demokrat di Deli Serdang itu tidak sah lantaran tak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Baca juga: AHY Sebut Moeldoko Tidak Mencintai Demokrat






Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

5 jam lalu

Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

Jimly Asshiddiqie mengatakan DPR tidak punya wewenang untuk mencopot hakim konstitusi.


Mahfud Md dan 8 Mantan Hakim Konstitusi Berkumpul Bahas Pencopotan Aswanto

6 jam lalu

Mahfud Md dan 8 Mantan Hakim Konstitusi Berkumpul Bahas Pencopotan Aswanto

Jimly mengatakan Mahfud Md selaku Menko dan mantan Ketua MK telah mendengar semua kesimpulan dari para mantan hakim.


Komponen Mobil Listrik Masih Impor, Moeldoko Minta BRIN Kembangkan Produk Lokal

1 hari lalu

Komponen Mobil Listrik Masih Impor, Moeldoko Minta BRIN Kembangkan Produk Lokal

Ketua Periklindo Moeldoko mengatakan komponen impor membuat produksi dan harga mobil listrik menjadi mahal. BRIN sedang melakukan riset.


Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

2 hari lalu

Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

Said Abdullah mengungkapkan bahwa Puan Maharani tetap akan berkunjung ke Partai Demokrat terlepas dari kritikan yang sering dilontarkan.


19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

2 hari lalu

19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan kondisi perekonomian di Indonesia dalam keadaan baik.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

2 hari lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


AHY Sebut Lukas Enembe Sudah Empat Kali Terkena Stroke

2 hari lalu

AHY Sebut Lukas Enembe Sudah Empat Kali Terkena Stroke

AHY mengatakan telah bertemu dengan Lukas Enembe kemarin. Dia mengungkapkan kader Partai Demokrat itu telah terkena 4 kali serangan stroke.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

2 hari lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

2 hari lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Taruna, Moeldoko: Prajurit untuk Perang, Bukan Berbaris

2 hari lalu

Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Taruna, Moeldoko: Prajurit untuk Perang, Bukan Berbaris

Moeldoko mendukung langkah Panglima TNi Jenderal Andika Perkasa yang mengubah batas minimal tinggi tubuh calon taruna dan taruni Akmil.