Hari Ini DPR dan Pemerintah Bahas Kelanjutan Prolegnas 2021

Reporter

Jaksa Agung ST Burhanuddin (kanan) bersama Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi (kiri)saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 26 Januari 2021. Rapat tersebut membahas penanganan kasus-kasus yang menarik perhatian publlik dan strategi peningkatan kualitas SDM, dan evaluasi kinerja Kejaksaan tahun 2020 serta rencana kerja Kejaksaan tahun 2021 beserta target dan capaian. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achamd Baidowi mengatakan Baleg pada Selasa, 9 Maret 2021 akan membahas kelanjutan daftar Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan masuk dalam Program Legislasi atau Prolegnas Prioritas 2021 bersama pemerintah dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI.

"Baleg DPR akan membahas RUU yang akan masuk dalam Prolegnas 2021 pukul 10.00 WIB," kata Achmad Baidowi mengutip Antara. Dia menjelaskan agenda utama rapat Baleg DPR bersama pemerintah dan PPUU DPD RI adalah penyempurnaan Prolegnas Prioritas 2021.

Politikus yang akrab disapa Awiek ini mengatakan dalam rapat tersebut tidak menutup kemungkinan ada RUU yang dikeluarkan ataupun dimasukkan dari list Prolegnas Prioritas 2021. "Keputusan itu (memasukkan atau mengeluarkan RUU) semuanya tergantung sikap fraksi-fraksi," ujarnya.

Sebelumnya, sudah dua kali Masa Sidang, DPR belum mengambil keputusan Tingkat II ihwal daftar RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Rapat Panja Baleg DPR RI pada 25 November 2020 yang dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan perwakilan DPD RI dengan agenda penetapan Prolegnas Prioritas 2021. Dalam rapat tersebut Baleg telah menginventarisir 38 RUU yang diusulkan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Dari 38 RUU tersebut dengan rincian 26 RUU usulan dari DPR, 10 RUU usulan dari pemerintah, dan 2 RUU usulan dari DPD RI. Namun rapat pada 25 November tersebut belum berhasil mengambil kesepakatan soal Prolegnas 2021 dan direncanakan pengambilan keputusan pada Jumat, 27 November 2020 namun rapat batal.

Hingga akhir penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2020-2021 pada 11 Desember 2020, keputusan akhir soal  38 RUU tersebut belum tercapai sehingga penetapan Prolegnas Prioritas 2021 harus ditunda.

Sementara itu dalam Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta PPUU DPD RI pada Kamis, 14 Januari 2021 telah mengesahkan 33 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2021. Sebanyak 33 RUU tersebut terdiri dari 21 RUU usulan DPR, 10 RUU usulan Pemerintah, dan 2 RUU usulan DPD RI.

Namun hingga Rapat Paripurna DPR pada Rabu, 10 Februari 2021 dengan agenda Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021, Prolegnas belum bisa diambil keputusan.

Baca juga: Pastikan Tarik RUU Pemilu dari Prolegnas, Baleg DPR: Revisi UU ITE Lihat Nanti






Menolak Lupa RUU Daerah Kepulauan

6 jam lalu

Menolak Lupa RUU Daerah Kepulauan

Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan mendorong agar RUU Daerah Kepulauan segera dibahas demi kemaslahatan masyarakat yang tinggal di kawasan perairan. Butuh penanganan berbeda dalam memahami kebutuhan masyarakat di daerah kepulauan.


Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

6 jam lalu

Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

Sri Mulyani Indrawati membuat ruang sidang rapat paripurna DPR RI, hari ini, Kamis, 29 September 2022 riuh.


DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

10 jam lalu

DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang APBN 2023 menjadi undang-undang.


Berharap RUU Daerah Kepulauan Dapat Perhatian Pemerintah

14 jam lalu

Berharap RUU Daerah Kepulauan Dapat Perhatian Pemerintah

Pemerintah pusat dan fraksi-fraksi di DPR diharapkan memperhatikan pentingnya RUU Daerah Kepulauan.


Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

1 hari lalu

Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

Puan berdialog dengan warga setelah melakukan kegiatan di sawah.


DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

1 hari lalu

DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

Komisi III DPR hari ini menggelar uji kelayakan bagi calon komisioner KPK pengganti Lili Pintauli Siregar. Dua calon itu diminta sampaikan visi misi.


Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

1 hari lalu

Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

Calon pimpinan KPK pengganti Lili Pintauli Siregar adalah Direktur Tata Usaha Negara Kejagung Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara


Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

1 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

Polda Metro Jaya menyebut demo tolak kenaikan BBM dari berbagai elemen masyarakat di Jakarta berlangsung aman.


BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

2 hari lalu

BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

Massa BEM SI hari menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR. Harga pupuk hingga pasca panen terpengaruh harga BBM naik.


Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

2 hari lalu

Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

Gabungan elemen masyarakat berunjuk rasa memperingati puncak Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR RI, Selasa siang, 27 September 2022.