4 Fakta Kunjungan AHY ke Kemenkumham Usai KLB Demokrat

Reporter

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan berkas legalitas partai kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Cahyo R Muzhar di Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin, 8 Maret 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama 34 Ketua DPD Demokrat menyambangi Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin, 8 Maret 2021. Kedatangan itu untuk merespons kongres luar biasa atau KLB Demokrat yang digelar di Deli Serdang.  

AHY bersama rombongan tiba pukul 10.34 WIB. Mengenakan seragam partai berwarna biru, AHY mengatakan akan menyampaikan surat resmi kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan jajarannya.

"Saya hadir dengan niat yang baik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menkumham dan jajaran Kemenkumham untuk menyampaikan keberatan agar Kemenkumham menolak dan tentunya menyatakan bahwa gerakan pengambilalihan kekuasaan Partai Demokrat melalui para pelaku klaim sebagai KLB tanggal 5 Maret di Deli Serdang, Sumut, sebagai kegiatan yang ilegal, inkonstitusional, kami sebut KLB abal-abal," kata AHY.

Berikut ini adalah sejumlah fakta mengenai kedatangan AHY di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Serahkan Bukti KLB Tidak Sah

Agus Harimurti bersama timnya menyerahkan surat dan bukti-bukti tidak sahnya penyelenggaraan kongres luar biasa atau KLB Demokrat di Deli Serdang. Bukti dan surat ini diserahkan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo R Muzhar.

Salah satunya adalah bukti pengesahan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Demokrat yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 2020. "Jadi surat kepada Menkumham kami lampirkan juga. Kami juga serahkan surat kronologis dan surat pernyataan dari Majelis Tinggi Partai dan juga list berkas yang kami sampaikan ada 10 jenis berkas," kata dia.






PKS Ungkap AHY dan Khofifah Bisa Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024

7 jam lalu

PKS Ungkap AHY dan Khofifah Bisa Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024

Menurut PKS lumbung suara terbesar Anies Baswedan ada di Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera, dan Banten. Pasangannya harus kuat di Jateng dan Jatim.


Kini Paspor Berlaku 10 Tahun, Apa Saja yang Perlu Diketahui?

9 jam lalu

Kini Paspor Berlaku 10 Tahun, Apa Saja yang Perlu Diketahui?

Masa berlaku paspor di Indonesia sekarang menjadi 10 tahun dari yang semula hanya 5 tahun.


5 Fakta di Balik Kemenangan SBY dan JK Pada Pilpres 2004, Memicu Renggang dengan Megawati?

1 hari lalu

5 Fakta di Balik Kemenangan SBY dan JK Pada Pilpres 2004, Memicu Renggang dengan Megawati?

Hari ini, 4 Oktober 2004 diumumkan kemenangan SBY - JK sebagai presiden dan wapres periode 2004 - 2009. Berikut beberapa fakta menariknya.


Partai NasDem Tawarkan Anies Baswedan ke Calon Koalisi, Surya Paloh: Calon Kami Ganteng Apa Kagak?

1 hari lalu

Partai NasDem Tawarkan Anies Baswedan ke Calon Koalisi, Surya Paloh: Calon Kami Ganteng Apa Kagak?

Surya Paloh menyatakan akan menawarkan Anies Baswedan ke calon mitra koalisinya, PKS dan Partai Demokrat.


Mahkamah Agung Tolak Kasasi Moeldoko di Kasus KLB Partai Demokrat

2 hari lalu

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Moeldoko di Kasus KLB Partai Demokrat

MA menolak kasasi yang diajukan Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dalam kasus Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut.


Partai Demokrat Ungkap Kedekatan Anies Baswedan dengan AHY

2 hari lalu

Partai Demokrat Ungkap Kedekatan Anies Baswedan dengan AHY

AHY disebut-sebut bakal disodorkan menjadi cawapres oleh Partai Demokrat untuk mendampingi Anies Baswedan.


Survei Indikator: Elektabilitas AHY dan Puan Maharani Konsisten Menguat

3 hari lalu

Survei Indikator: Elektabilitas AHY dan Puan Maharani Konsisten Menguat

Dalam simulasi 19 nama semi terbuka, Ketua Umum Partai Demokrat AHY berada di peringkat 5 dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani di peringkat 7.


Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

4 hari lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

4 hari lalu

Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

Partai Demokrat menyayangkan upaya kriminalisasi Anies Baswedan. Isu penjegalan Anies ini sudah meruak di internal partai.


Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

5 hari lalu

Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Eddy Hiariej, menyatakan pemerintah sampai saat ini belum bisa melakukan pembahasan pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).