TEMPO.CO, Jakarta - Dua berita menjadi perhatian publik selama awal pekan ini. Keduanya masih seputar kongres luar biasa atau KLB Demokrat. Berita pertama berkaitan dengan keterlibatan Muhammad Nazaruddin dalam KLB Demokrat. Berita kedua perihal AHY yang menyerahkan dokumen untuk membuktikan KLB di Deli Serdang abal-abal dan tanggapan dari Dirjen AHU Kemenkumham.
1. Hadir di KLB Demokrat Deli Serdang, Nazaruddin Disebut Jadi Panitia
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin terlihat hadir di Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat, 5 Maret lalu. Foto-foto Nazaruddin mengenakan baju biru Demokrat juga beredar.
Salah satu panitia KLB Deli Serdang, Ilal Ferhard, menyebut Nazaruddin termasuk salah satu panitia. Namun dia tak merinci apa jabatan Nazaruddin dalam kepanitiaan.
"Duduknya di barisan depan samping kiri saya, VVIP," kata Ilal ketika dihubungi, Ahad, 7 Maret 2021.
Baca: 5 Fakta Mengenai Tudingan Duit di KLB Demokrat
Menurut Ilal, Nazaruddin juga bakal masuk struktur kepengurusan Demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko, Kepala Staf Presiden yang ditetapkan menjadi Ketua Umum Demokrat di KLB Demokrat Deli Serdang. Nama lain yang disebutnya bakal masuk struktur adalah Jhoni Allen Marbun, Darmizal, hingga Marzuki Alie.
"Harus masuk, termasuk saya sebagai pendiri Partai Demokrat," kata dia.
Nazaruddin merupakan mantan kader Demokrat yang sudah dipecat pada 2011 setelah terseret dalam kasus korupsi Wisma Atlet. Pada 2012, ia divonis tujuh tahun penjara untuk perkara korupsi ini.
Kemudian pada 2016, Nazaruddin kembali dijatuhi hukuman enam tahun penjara untuk kasus pencucian uang. Sehingga total hukuman yang dijalaninya adalah 13 tahun penjara sejak 2012. Meski seharusnya baru bebas pada 2025, Nazaruddin telah keluar dari tahanan pada 14 Agustus 2020.
Di Partai Demokrat sebelumnya, ia menjabat bendahara umum pada tahun 2010-2011. Dia juga menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari daerah pemilihan Jawa Timur V. Di parlemen, pria kelahiran Simalungun, Sumatera Utara ini duduk di Komisi III yang membidangi hukum dan HAM.
Pasca-KLB Deli Serdang, Ilal Ferhard mengatakan Moeldoko membuka pintu lebar bagi siapa pun yang hendak bergabung dengan mereka. Dia menyebut kubu Moeldoko tak akan melakukan pecat-memecat partai seperti yang dilakukan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
"SBY dan AHY sudah demisioner, tidak perlu dendam dengan hasil KLB. Ketum baru Pak Moeldoko membuka pintu selebar-lebarnya jika ingin bergabung dengan kami," kata Ilal.
Adapun kubu AHY berkukuh menyatakan KLB Deli Serdang yang diinisiasi Jhoni Allen, Nazaruddin dan sejumlah mantan kader, ilegal. AHY dan SBY juga mengecam sikap Moeldoko yang disebut tak terpuji dan tak mencerminkan sikap kesatria sebagai seorang mantan prajurit TNI.
2. Ini Jawaban Dirjen AHU Kemenkumham Setelah Menerima Dokumen dari AHY
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Cahyo R. Muzhar mengatakan anak menelaah dokumen-dokumen yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Tentunya berdasarkan pertemuan tadi apa yang dijelaskan dan disampaikan oleh Pak AHY kami akan catat dan kemudian melakukan telaah lebih lanjut terhadap dokumen-dokumen tersebut," kata Cahyo di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin, 8 Maret 2021.
Cahyo mengaku telah menerima kunjungan AHY dan jajarannya, serta mendengarkan laporan mereka. AHY membawa dokumen berupa surat kronologis, pernyataan dari Majelis Tinggi Partai, serta bukti-bukti terkait penyelenggaraan kongres luar biasa atau KLB di Deli Serdang. "Nanti akan kami pelajari," ujar Cahyo.
AHY mengatakan ada 10 berkas yang disampaikan kepada Cahyo, serta 5 kontainer plastik berisi bukti-bukti penyelenggaraan KLB di Deli Serdang tidak sesuai AD/ART Demokrat. "Berkas ini melengkapi semua data dan fakta yang kami kumpulkan bahwa apa yang terjadi di Deli Serdang tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apa pun," kata AHY.
Kemelut Partai Demokrat dimulai pada awal Februari lalu ketika Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan adanya gerakan pengambilalihan partai yang dimotori oleh kader senior, mantan kader, dan seseorang di lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Belakangan terungkap nama Jhoni Allen Marbun, Darmizal, Muhammad Nazaruddin, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai aktor kudeta.
Para kader senior Partai Demokrat itu pun mengadakan kongres luar biasa atau KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021. Hasilnya, Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum.
Dalam KLB ini, peserta KLB Demokrat yang hadir mengusulkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie untuk menggantikan AHY. Berdasarkan voting cepat, Moeldoko lebih banyak didukung daripada Marzuki. Sehingga diputuskan secara langsung Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026 hasil Kongres Luar Biasa.
PUTRI | FRISKI RIANA
