Moeldoko Rebut Demokrat Lewat KLB, Ini Reaksi Din Syamsuddin hingga Anwar Abbas

Reporter

Din Syamsuddin. Antaranews.com

TEMPO.CO, Jakarta - KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat, 5 Maret lalu menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi Ketua Umum Demokrat melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Moeldoko terpilih lewat proses pemilihan yang berlangsung singkat, kurang dari 50 menit. Bersaing dengan mantan Sekretaris Jenderal Demokrat Marzuki Alie, ia menang lewat voting. Marzuki lantas diusulkan menjadi Ketua Dewan Pembina.

Terpilihnya Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa Deli Serdang pun menuai komentar sejumlah tokoh, baik di internal maupun luar partai. Berikut ini adalah sejumlah pernyataan tokoh terhadap Moeldoko.

1. Susilo Bambang Yudhoyono mengaku malu

Presiden Indonesia ke-6 sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, mengaku malu dan merasa bersalah karena beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepada Moeldoko.

"Saya memohon ampun ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesalahan saya itu," katanya di Puri Cikeas, Jumat, 5 Maret 2021.

Baca: AHY Tayangkan Testimoni Peserta KLB Demokrat, Ungkap 4 Kejanggalan Kongres

Ia pun berujar partainya berkabung dengan adanya kejadian KLB tersebut. "Sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung. Berkabung karena akal sehat telah mati, sementara keadilan, supremasi hukum, dan demokrasi sedang diuji," katanya.

SBY mengibaratkan kudeta ini sebagai peperangan. "Perang yang kita lakukan adalah perang yang dapat dibenarkan, sebuah war of necessity, sebuah just war, perang untuk mendapatkan keadilan."

2. Dede Yusuf sebut ketua umum hasil KLB abal-abal

Anggota DPR dari Partai Demokrat Dede Yusuf mengingatkan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono adalah Ketua Umum Demokrat yang sah. Ia pun menyebut tak ada dualisme kepemimpinan di partainya.

"Saya tegaskan hanya satu kepemimpinan Partai Demokrat yaitu Ketum AHY, bilamana ada KLB itu KLB abal-abal, jadi Ketum juga abal-abal,” ujar dia dinukil dari Antara, Senin, 8 Maret 2021.

Ia mengaku geram dengan ulah segelintir mantan kader Demokrat yang dinilai melakukan adu domba, memperkeruh, dan memecah belah partai. Untuk itu, ia memastikan tidak akan tinggal diam dan akan melawan aksi tersebut. "Sesuai arahan Ketua Umum AHY, kita lawan dan hadapi."

3. Din Syamsuddin sebut Moeldoko layak dipecat Jokowi

Guru Besar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Jakarta Din Syamsuddin menilai Moeldoko layak dipecat dari jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan atas keterlibatannya dalam kongres luar biasa atau KLB Demokrat.

Din mengatakan pemecatan bisa dilakukan jika Moeldoko belum mendapat izin dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Jika beliau tidak pernah mengizinkan maka Jenderal (Purn) Moeldoko layak dipecat dari KSP karena merusak citra Presiden, dan jika dia memimpin partai politik maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP," kata Din Syamsuddin dalam keterangannya, Senin, 8 Maret 2021.

Din mengatakan jika Jokowi mengizinkan atau memberi restu maka dapat dianggap Presiden telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi. Menurut Din, KLB Demokrat menampilkan atraksi politik dan tragedi demokrasi yang fatal.

4. Anwar Abbas sarankan Moeldoko belajar dari Megawati Soekarnoputri

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyarankan Moeldoko, belajar dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk membentuk partai baru.

"Saya menyarankan Pak Moeldoko sebaiknya belajar dengan Ibu Megawati, dimana ketika Megawati menghadapi masalah di internal PDI dengan Soerjadi, beliau melakukan langkah-langkah yang sangat arif dan bijaksana yaitu dengan mendirikan partai baru dengan mengubah nama partainya yang semula PDI menjadi PDI Perjuangan," ujar Anwar lewat keterangan tertulis, Senin, 8 Maret 2021.

Dengan demikian, kata Anwar, tanpa ribut-ribut partai yang dipimpin Megawati itu mendapatkan legalitas sehingga dapat mengikuti Pemilu 1999.

"Untuk itu, saya menyarankan Moeldoko mengikuti langkah-langkah seperti yang ditempuh Megawati tersebut dengan mendirikan partai baru, yang namanya bisa Partai Demokrat Baru atau Partai Demokrat Bersinar, sehingga kedua partai ini nanti bisa sama-sama mendapatkan legalitas untuk ikut Pemilu 2024," ujar Anwar.

CAESAR AKBAR | FRISKI RIANA | ANTARA






Puan Maharani soal Dewan Kolonel: Itu Hanya Nama dan Bentukan

13 jam lalu

Puan Maharani soal Dewan Kolonel: Itu Hanya Nama dan Bentukan

Hari ini di Taman Makam Pahlawan, mereka yang mengisi Dewan Kolonel hadir mendampingi Puan Maharani.


Megawati Ingin Bangun Kantor Partai di Empat Pulau Terluar, Ini Alasannya

1 hari lalu

Megawati Ingin Bangun Kantor Partai di Empat Pulau Terluar, Ini Alasannya

Ketua Umum PDIP Megawati ingin memiliki kantor partai di Sabang, Merauke, Miangas, dan Pulau Rote


Kemendagri Bantah Ada Utusan Jokowi ke Demokrat Bahas Pengisian Wagub Papua

1 hari lalu

Kemendagri Bantah Ada Utusan Jokowi ke Demokrat Bahas Pengisian Wagub Papua

Kemendagri membantah soal adanya utusan Jokowi ke Partai Demokrat untuk membahas pengisian posisi kursi Wagub Papua.


PDIP Terus Singgung Pemilu 2009 Curang, Ini Kata Pengamat

1 hari lalu

PDIP Terus Singgung Pemilu 2009 Curang, Ini Kata Pengamat

Pengamat menilai alasan PDIP menganggap Pemilu 2009 diwarnai kecurangan cukup kuat.


Lukas Enembe Minta Jokowi Izinkan Dirinya Berobat ke Luar Negeri

1 hari lalu

Lukas Enembe Minta Jokowi Izinkan Dirinya Berobat ke Luar Negeri

Pengacara Lukas Enembe memohon agar Presiden Jokowi memberikan izin kliennya berobat ke luar negeri.


Lukas Enembe Dipastikan Tak Akan Penuhi Panggilan KPK Senin Mendatang

1 hari lalu

Lukas Enembe Dipastikan Tak Akan Penuhi Panggilan KPK Senin Mendatang

Pengacara Lukas Enembe memastikan kliennya tak akan memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan pada Senin mendatang.


Profil Johan Budi Inisiator Dewan Kolonel: Dari Jurnalis, Jubir KPK, Staf Khusus Presiden, Anggota DPR F-PDIP

2 hari lalu

Profil Johan Budi Inisiator Dewan Kolonel: Dari Jurnalis, Jubir KPK, Staf Khusus Presiden, Anggota DPR F-PDIP

Puan Maharani mendapat dukungan dari sekelompok Anggota DPR fraksi PDIP yang disebut Johan Budi sebagai Dewan Kolonel. Ini profil eks Jubir KPK.


Megawati Tegaskan Tidak Ada Dewan Kolonel

3 hari lalu

Megawati Tegaskan Tidak Ada Dewan Kolonel

Hasto mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan para kader partai bahwa Dewan Kolonel tidak eksis.


Jubir Demokrat Minta Hasto PDIP Berhenti Sebut Pemilu 2009 Curang

3 hari lalu

Jubir Demokrat Minta Hasto PDIP Berhenti Sebut Pemilu 2009 Curang

Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut tidak ada kecurangan vertikal pada Pemilu 2009.


Hasto Sebut Megawati Minta Kader PDIP Bersabar Soal Capres 2024

3 hari lalu

Hasto Sebut Megawati Minta Kader PDIP Bersabar Soal Capres 2024

Hasto menjelaskan, Megawati dalam rapat koordinasi meminta para kader bersabar untuk urusan capres cawapres.