Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Moeldoko Rebut Demokrat Lewat KLB, Ini Reaksi Din Syamsuddin hingga Anwar Abbas

Reporter

image-gnews
Din Syamsuddin. Antaranews.com
Din Syamsuddin. Antaranews.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat, 5 Maret lalu menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi Ketua Umum Demokrat melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Moeldoko terpilih lewat proses pemilihan yang berlangsung singkat, kurang dari 50 menit. Bersaing dengan mantan Sekretaris Jenderal Demokrat Marzuki Alie, ia menang lewat voting. Marzuki lantas diusulkan menjadi Ketua Dewan Pembina.

Terpilihnya Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa Deli Serdang pun menuai komentar sejumlah tokoh, baik di internal maupun luar partai. Berikut ini adalah sejumlah pernyataan tokoh terhadap Moeldoko.

1. Susilo Bambang Yudhoyono mengaku malu

Presiden Indonesia ke-6 sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, mengaku malu dan merasa bersalah karena beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepada Moeldoko.

"Saya memohon ampun ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesalahan saya itu," katanya di Puri Cikeas, Jumat, 5 Maret 2021.

Baca: AHY Tayangkan Testimoni Peserta KLB Demokrat, Ungkap 4 Kejanggalan Kongres

Ia pun berujar partainya berkabung dengan adanya kejadian KLB tersebut. "Sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung. Berkabung karena akal sehat telah mati, sementara keadilan, supremasi hukum, dan demokrasi sedang diuji," katanya.

SBY mengibaratkan kudeta ini sebagai peperangan. "Perang yang kita lakukan adalah perang yang dapat dibenarkan, sebuah war of necessity, sebuah just war, perang untuk mendapatkan keadilan."

2. Dede Yusuf sebut ketua umum hasil KLB abal-abal

Anggota DPR dari Partai Demokrat Dede Yusuf mengingatkan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono adalah Ketua Umum Demokrat yang sah. Ia pun menyebut tak ada dualisme kepemimpinan di partainya.

"Saya tegaskan hanya satu kepemimpinan Partai Demokrat yaitu Ketum AHY, bilamana ada KLB itu KLB abal-abal, jadi Ketum juga abal-abal,” ujar dia dinukil dari Antara, Senin, 8 Maret 2021.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia mengaku geram dengan ulah segelintir mantan kader Demokrat yang dinilai melakukan adu domba, memperkeruh, dan memecah belah partai. Untuk itu, ia memastikan tidak akan tinggal diam dan akan melawan aksi tersebut. "Sesuai arahan Ketua Umum AHY, kita lawan dan hadapi."

3. Din Syamsuddin sebut Moeldoko layak dipecat Jokowi

Guru Besar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Jakarta Din Syamsuddin menilai Moeldoko layak dipecat dari jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan atas keterlibatannya dalam kongres luar biasa atau KLB Demokrat.

Din mengatakan pemecatan bisa dilakukan jika Moeldoko belum mendapat izin dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Jika beliau tidak pernah mengizinkan maka Jenderal (Purn) Moeldoko layak dipecat dari KSP karena merusak citra Presiden, dan jika dia memimpin partai politik maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP," kata Din Syamsuddin dalam keterangannya, Senin, 8 Maret 2021.

Din mengatakan jika Jokowi mengizinkan atau memberi restu maka dapat dianggap Presiden telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi. Menurut Din, KLB Demokrat menampilkan atraksi politik dan tragedi demokrasi yang fatal.

4. Anwar Abbas sarankan Moeldoko belajar dari Megawati Soekarnoputri

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyarankan Moeldoko, belajar dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk membentuk partai baru.

"Saya menyarankan Pak Moeldoko sebaiknya belajar dengan Ibu Megawati, dimana ketika Megawati menghadapi masalah di internal PDI dengan Soerjadi, beliau melakukan langkah-langkah yang sangat arif dan bijaksana yaitu dengan mendirikan partai baru dengan mengubah nama partainya yang semula PDI menjadi PDI Perjuangan," ujar Anwar lewat keterangan tertulis, Senin, 8 Maret 2021.

Dengan demikian, kata Anwar, tanpa ribut-ribut partai yang dipimpin Megawati itu mendapatkan legalitas sehingga dapat mengikuti Pemilu 1999.

"Untuk itu, saya menyarankan Moeldoko mengikuti langkah-langkah seperti yang ditempuh Megawati tersebut dengan mendirikan partai baru, yang namanya bisa Partai Demokrat Baru atau Partai Demokrat Bersinar, sehingga kedua partai ini nanti bisa sama-sama mendapatkan legalitas untuk ikut Pemilu 2024," ujar Anwar.

CAESAR AKBAR | FRISKI RIANA | ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Din Syamsuddin Pimpin Aksi Demo di DPR Tolak Kecurangan Pemilu

18 menit lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Din Syamsuddin Pimpin Aksi Demo di DPR Tolak Kecurangan Pemilu

Din Syamsuddin mengaku menggerakan aksi demo di DPR.


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

3 jam lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

23 jam lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. Dok.TEMPO/ Yosep Arkian
Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

Eks Danjen Kopassus Soenarko membenarkan pihaknya akan terlibat dalam unjuk rasa di depan KPU hari ini. Ini profil dan alasannya turut demo.


Satgas Anti-Mafia Tanah Temukan 82 Kasus dengan Kerugian Rp1,7 T, AHY: Kami Serius

1 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (ANTARA/HO-dokumen Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN)
Satgas Anti-Mafia Tanah Temukan 82 Kasus dengan Kerugian Rp1,7 T, AHY: Kami Serius

Tim Satgas Anti-Mafia Tanah berhasil mendapatkan data 82 kasus dugaan penyerobotan lahan dengan potensi kerugian Rp1,7 triliun mencakup tanah 4.569 ha


Rencana 3 Hari Demo Pemilu Curang di KPU dan DPR, Dihadiri Soenarko-Din Syamsuddin

1 hari lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. TEMPO/ Imam Sukamto
Rencana 3 Hari Demo Pemilu Curang di KPU dan DPR, Dihadiri Soenarko-Din Syamsuddin

Beredar poster ajakan demo kecurangan Pemilu 2024 sejak besok-Rabu di KPU RI dan Gedung DPR


Tolak Kezaliman Jokowi, Din Syamsuddin akan Gerakkan Demo di DPR Selasa Lusa

2 hari lalu

Ketua Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) Partai Pelita, Din Syamsuddin, dalam acara Rakernas 2022 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Senin, 16 Mei 2022. Sumber: youtube Partai Pelita
Tolak Kezaliman Jokowi, Din Syamsuddin akan Gerakkan Demo di DPR Selasa Lusa

Din Syamsuddin mengatakan banyak pihak yang akan hadir dalam demonstrasi tersebut.


AHY Klaim Komitmen Berantas Mafia Tanah Usai Satgas Ungkap Dua Kasus di Jawa Timur

2 hari lalu

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY (tengah) menunjukkan barang bukti yang disita dari tersangka mafia tanah saat merilis kasus itu di Mapolda Jatim, Surabaya, Sabtu, 16 maret 2024. Foto: ANTARA/HO-Bidhumas Polda Jatim
AHY Klaim Komitmen Berantas Mafia Tanah Usai Satgas Ungkap Dua Kasus di Jawa Timur

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut Satgas Anti Mafia Tanah mengungkap dua kasus dengan tiga tersangka di Jawa Timur


Rekapitulasi Suara di Sulteng: Golkar Berjaya, Disusul NasDem dan Demokrat

2 hari lalu

Suasana rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024. Pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara nasional pada 32 provinsi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Rekapitulasi Suara di Sulteng: Golkar Berjaya, Disusul NasDem dan Demokrat

Golkar berjaya dalam rekapitulasi suara nasional di Sulawesi Tengah. PKS jadi juru kunci.


AHY Sebut Nilai Ekonomi Sertifikasi Tanah Mencapai Rp 6.000 Triliun

2 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih ditemui usai Acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2023 di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, pada Kamis, 14 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
AHY Sebut Nilai Ekonomi Sertifikasi Tanah Mencapai Rp 6.000 Triliun

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan nilai sertifikasi tanah Rp 6 ribu triliun.


Alasan NasDem-PKB-PKS Usul Jadi Inisiator Hak Angket, Abaikan PDIP?

2 hari lalu

Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim (kiri), bersama Sekjen PKB Hasanuddin Wahid (tengah), dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi (kanan) di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (22/2/2024). ANTARA
Alasan NasDem-PKB-PKS Usul Jadi Inisiator Hak Angket, Abaikan PDIP?

Koalisi Perubahan mengusulkan agar mereka jadi inisiator hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Apa alasannya? Bagaimana dengan PDIP?