Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

5 Fakta Mengenai Tudingan Duit di KLB Demokrat

Reporter

image-gnews
Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).  Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. ANTARA/Endi Ahmad
Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. ANTARA/Endi Ahmad
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kisruh Partai Demokrat berlanjut setelah segelintir kader dan mantan kader sukses menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat, 5 Maret lalu. KLB itu menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi Ketua Umum Demokrat melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Moeldoko terpilih lewat proses pemilihan yang berlangsung singkat, kurang dari 50 menit. Bersaing dengan mantan Sekretaris Jenderal Demokrat Marzuki Alie, ia menang lewat voting. Marzuki lantas diusulkan menjadi Ketua Dewan Pembina.

Salah satu isu yang mencuat dari terselenggaranya KLB tersebut adalah mengenai dugaan adanya tawaran dan janji pemberian uang menjelang perhelatan acara itu. Berikut adalah sejumlah faktanya.

1. Pengurus Pusat sebut kader ditawari uang agar datang KLB

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meyakini 1.200 orang yang hadir dalam Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat bukan pemilik suara sah.

“Melainkan hanya kader atau mantan kader yang dibuat seakan-akan pemilik suara sah dan mewakili kota, kabupaten atau provinsi tertentu,” kata Herzaky dalam keterangannya, Jumat, 5 Maret 2021.

Herzaky menuturkan, banyak bukti dan pengakuan dari kader yang bukan pemilik suara ditawarkan insentif uang asalkan bersedia hadir. Mereka yang datang akan dianggap mewakili kabupaten, kota atau provinsi itu.

Baca: Kata Marzuki Alie KLB Demokrat Kembalikan Marwah Partai

Menurut Herzaky, pelaksanaan KLB bodong itu merupakan bentuk kesewenang-wenangan oknum kekuasaan yang menyalahgunakan kekuasaan dan kemampuan finansialnya untuk merebut paksa kursi Ketua Umum Partai Demokrat yang sah berdasarkan hasil Kongres V Tahun 2020.

“Oknum kekuasaan tersebut bekerja sama dengan mantan-mantan kader yang bergerak atas dorongan insentif money politics, jabatan, dan proyek, seperti yang dituturkan para kader yang menolak hadir,” kata dia.

2. Testimoni kader yang hadir

Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kotamobagu Gerald Piter Runtuthomas mengatakan mulanya telah menolak untuk ikut KLB tersebut. Ia akhirnya ikut setelah diiming-imingi duit Rp 100 juta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kalau sudah tiba di lokasi akan dapat 25 persen, yaitu Rp 25 juta. Selesai KLB akan dapat sisanya Rp 75 juta," ujar dia dalam video testimoni yang ditayangkan AHY, Senin, 8 Maret 2021.

3. Memberontak lantaran hanya dibayar Rp 5 juta

Gerald mengatakan tetap menghadiri KLB di Deli Serdang meskipun tidak memiliki hak suara lantaran dijanjikan dapat duit Rp 100 juta. "Tapi nyatanya kita cuma dapat uang Rp 5 juta," tutur Gerald.

Mengetahui uang yang didapat tidak sesuai janji, Gerald dan sejumlah kader daerah pun memberontak di acara KLB tersebut. Ia mengungkapkan, daerah pertama yang memberontak adalah Maluku, diikuti Papua, lalu Sulawesi Utara. "Kami memberontak karena tidak sesuai harapan."

4. Dipanggil Nazaruddin

Gerald berujar pemberontakan kader itu akhirnya dapat diredam karena mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, memberikan tambahan uang Rp 5 juta.

"Tiba-tiba dipanggil dan ditambahin uang Rp 5 juta oleh Bapak Nazaruddin," ujarnya. Dengan adanya tambahan itu, total uang yang didapat peserta KLB adalah Rp 10 juta.

5. Bantahan Max Sopacua

Politikus Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) Max Sopacua membantah informasi yang menyebut pihaknya menjanjikan imbalan Rp 100 juta untuk para kader partai yang bersedia menghadiri KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat lalu.

“Saya kira tidak. Itu opini yang dibentuk saja oleh orang-orang tertentu,” kata Max saat dihubungi di Jakarta, Senin, 8 Maret 2021. Dia mengatakan ini perihal kesaksian seorang kader Partai Demokrat yang mengaku dijanjikan Rp 100 juta oleh panitia KLB. Namun, Max tidak menerangkan lebih lanjut langkah apa yang akan ditempuh pihaknya untuk merespons kabar tersebut.

CAESAR AKBAR | FRISKI RIANA | ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Reaksi Pemimpin Parpol atas Putusan MK dalam Perkara Sengketa Pilpres

18 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (tengah) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna
Reaksi Pemimpin Parpol atas Putusan MK dalam Perkara Sengketa Pilpres

Surya Paloh mengajak seluruh elite politik menghargai dan menghormati putusan MK.


Harapan Politikus hingga Pakar Hukum Jelang MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

1 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Harapan Politikus hingga Pakar Hukum Jelang MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

AHY menaruh harapan pada putusan sengketa Pilpres 2024 dalam sidang MK hari ini.


Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

3 hari lalu

Koordinator Tim Kuasa Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Mehbob memberi keterangan kepada wartawan saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa 23 Maret 2021. ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

Salah satu caleg Demokrat dilaporkan atas dugaan politik uang.


Prabowo Kunjungi SBY di Cikeas, Demokrat: Pertemuan Presiden ke-6 dan ke-8

10 hari lalu

Calon presiden Prabowo Subianto menyambangi Presiden Kelima RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu, 17 Februari 2024. Foto TKN Prabowo-Gibran
Prabowo Kunjungi SBY di Cikeas, Demokrat: Pertemuan Presiden ke-6 dan ke-8

Prabowo bersilaturahmi ke rumah SBY dalam suasana Lebaran.


Tak Datang Open House di Istana, SBY Titip Salam ke Jokowi Lewat AHY

12 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Ruang Garuda, Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 10 Oktober 2019. Pertemuan dilakukan di tengah isu Demokrat menyatakan siap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Meskipun, PDIP telah mengutarakan sinyal penolakan ada parpol di luar koalisi Jokowi-Ma'ruf yang gabung usai Pilpres 2019. TEMPO/Subekti.
Tak Datang Open House di Istana, SBY Titip Salam ke Jokowi Lewat AHY

SBY tak menghadiri acara open house di Istana Negara yang digelar Jokowi. SBY menitipkan salam untuk Jokowi kepada AHY.


Setelah Salat Id dengan SBY di Cikeas, AHY Akan Datang ke Open House Jokowi di Istana

13 hari lalu

Presiden Jokowi melakukan sarapan dengan AHY di Yogya, Minggu, 28 Januari 2024. FOTO/Humas Demokrat.
Setelah Salat Id dengan SBY di Cikeas, AHY Akan Datang ke Open House Jokowi di Istana

AHY akan datang ke open house Jokowi di Istana Negara. Tidak bersama SBY.


Pemain Jakarta LavAni AlloBank Buka Bersama SBY dan AHY, Sehari Kemudian Langsung Berlatih untuk Proliga 2024

13 hari lalu

Agus Yudhyono dan pemain asing Jakarta LavAni AlloBank Renan Buiatti. (Instagram/@agusyudhoyono)
Pemain Jakarta LavAni AlloBank Buka Bersama SBY dan AHY, Sehari Kemudian Langsung Berlatih untuk Proliga 2024

Jakarta LavAni AlloBank sudah berpacu untuk menyambut Proliga 2024. Mereka melakukan buka bersama di kediaman lalu menggelar latihan perdana.


SBY dan AHY Akan Hadir di Open House Jokowi usai Salat Id

13 hari lalu

Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono disambut Presiden Jokowi dan Ibu Iriana saat peringatan hari kemerdekaan ke-72 di Istana Merdeka Jakarta, 17 Agustus 2017. SBY hadir dengan mengenakan pakaian adat daerah Palembang. TEMPO/Subekti.
SBY dan AHY Akan Hadir di Open House Jokowi usai Salat Id

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan hadir di open house Jokowi usai salat id di Cikeas, Jawa Barat.


Politikus Golkar dan Demokrat Sebut UU MD3 Belum Tentu Direvisi Meski Masuk Prolegnas

17 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 April 2024. Rapat Paripurna tersebut menyetujui 7 calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masa jabatan periode 2024-2029 dan pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Politikus Golkar dan Demokrat Sebut UU MD3 Belum Tentu Direvisi Meski Masuk Prolegnas

Revisi UU MD3 disebut tidak tentu terjadi. Setiap tahun masuk prolegnas prioritas DPR.


Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

18 hari lalu

Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (kg) di Gudang Perum Bulog, Jakarta, Senin 11 September 2023. Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua mulai pekan depan, Senin 11 September 2023. Penyaluran ini akan dilakukan kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan ke depan. Tempo/Tony Hartawan
Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah merencanakan bansos jauh sebelum rangkaian kegiatan Pilpres 2024 bergulir.