Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

5 Fakta Mengenai Tudingan Duit di KLB Demokrat

Reporter

image-gnews
Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).  Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. ANTARA/Endi Ahmad
Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. ANTARA/Endi Ahmad
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kisruh Partai Demokrat berlanjut setelah segelintir kader dan mantan kader sukses menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat, 5 Maret lalu. KLB itu menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi Ketua Umum Demokrat melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Moeldoko terpilih lewat proses pemilihan yang berlangsung singkat, kurang dari 50 menit. Bersaing dengan mantan Sekretaris Jenderal Demokrat Marzuki Alie, ia menang lewat voting. Marzuki lantas diusulkan menjadi Ketua Dewan Pembina.

Salah satu isu yang mencuat dari terselenggaranya KLB tersebut adalah mengenai dugaan adanya tawaran dan janji pemberian uang menjelang perhelatan acara itu. Berikut adalah sejumlah faktanya.

1. Pengurus Pusat sebut kader ditawari uang agar datang KLB

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meyakini 1.200 orang yang hadir dalam Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat bukan pemilik suara sah.

“Melainkan hanya kader atau mantan kader yang dibuat seakan-akan pemilik suara sah dan mewakili kota, kabupaten atau provinsi tertentu,” kata Herzaky dalam keterangannya, Jumat, 5 Maret 2021.

Herzaky menuturkan, banyak bukti dan pengakuan dari kader yang bukan pemilik suara ditawarkan insentif uang asalkan bersedia hadir. Mereka yang datang akan dianggap mewakili kabupaten, kota atau provinsi itu.

Baca: Kata Marzuki Alie KLB Demokrat Kembalikan Marwah Partai

Menurut Herzaky, pelaksanaan KLB bodong itu merupakan bentuk kesewenang-wenangan oknum kekuasaan yang menyalahgunakan kekuasaan dan kemampuan finansialnya untuk merebut paksa kursi Ketua Umum Partai Demokrat yang sah berdasarkan hasil Kongres V Tahun 2020.

“Oknum kekuasaan tersebut bekerja sama dengan mantan-mantan kader yang bergerak atas dorongan insentif money politics, jabatan, dan proyek, seperti yang dituturkan para kader yang menolak hadir,” kata dia.

2. Testimoni kader yang hadir

Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kotamobagu Gerald Piter Runtuthomas mengatakan mulanya telah menolak untuk ikut KLB tersebut. Ia akhirnya ikut setelah diiming-imingi duit Rp 100 juta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kalau sudah tiba di lokasi akan dapat 25 persen, yaitu Rp 25 juta. Selesai KLB akan dapat sisanya Rp 75 juta," ujar dia dalam video testimoni yang ditayangkan AHY, Senin, 8 Maret 2021.

3. Memberontak lantaran hanya dibayar Rp 5 juta

Gerald mengatakan tetap menghadiri KLB di Deli Serdang meskipun tidak memiliki hak suara lantaran dijanjikan dapat duit Rp 100 juta. "Tapi nyatanya kita cuma dapat uang Rp 5 juta," tutur Gerald.

Mengetahui uang yang didapat tidak sesuai janji, Gerald dan sejumlah kader daerah pun memberontak di acara KLB tersebut. Ia mengungkapkan, daerah pertama yang memberontak adalah Maluku, diikuti Papua, lalu Sulawesi Utara. "Kami memberontak karena tidak sesuai harapan."

4. Dipanggil Nazaruddin

Gerald berujar pemberontakan kader itu akhirnya dapat diredam karena mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, memberikan tambahan uang Rp 5 juta.

"Tiba-tiba dipanggil dan ditambahin uang Rp 5 juta oleh Bapak Nazaruddin," ujarnya. Dengan adanya tambahan itu, total uang yang didapat peserta KLB adalah Rp 10 juta.

5. Bantahan Max Sopacua

Politikus Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) Max Sopacua membantah informasi yang menyebut pihaknya menjanjikan imbalan Rp 100 juta untuk para kader partai yang bersedia menghadiri KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat lalu.

“Saya kira tidak. Itu opini yang dibentuk saja oleh orang-orang tertentu,” kata Max saat dihubungi di Jakarta, Senin, 8 Maret 2021. Dia mengatakan ini perihal kesaksian seorang kader Partai Demokrat yang mengaku dijanjikan Rp 100 juta oleh panitia KLB. Namun, Max tidak menerangkan lebih lanjut langkah apa yang akan ditempuh pihaknya untuk merespons kabar tersebut.

CAESAR AKBAR | FRISKI RIANA | ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kata Partai Demokrat jika AHY Ditunjuk Jadi Menko di Kabinet Prabowo

18 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. ANTARA/HO - Kementerian ATR/BPN
Kata Partai Demokrat jika AHY Ditunjuk Jadi Menko di Kabinet Prabowo

Demokrat menyatakan AHY menjadi prioritas utama partai untuk ditugaskan membantu jalannya pemerintahan Prabowo mendatang.


Meutya Hafid Hingga AHY, 6 Tokoh yang Disinyalir Kuat Masuk Kabinet

1 hari lalu

Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Golkar Meutya Hafid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Meutya Hafid Hingga AHY, 6 Tokoh yang Disinyalir Kuat Masuk Kabinet

Selain Meutya Hafid ada 5 nama lainnya yang diduga kuat bakal mengisi sejumlah posisi strategis di kementerian Kabinet Prabowo mendatang.


Anak SBY, Adik AHY Jadi Wakil Ketua MPR, Rekam Jejak Politik Edhie Baskoro Yudhoyono

2 hari lalu

Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, yang merupakan putra kedua mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lolos ke DPR dengan meraih sekitar 265 ribuan suara di Dapil VII Jatim pada Pemilu 2019. TEMPO/Amston Probel
Anak SBY, Adik AHY Jadi Wakil Ketua MPR, Rekam Jejak Politik Edhie Baskoro Yudhoyono

Putra bungsu SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas terpilih sebagai Wakil Ketua MPR periode 2024-2029. Segini harta kekayaan adik AHY.


Kata Moeldoko Soal Keberlanjutan KSP di Pemerintahan Prabowo

2 hari lalu

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko saat menyampaikan keterangan di Kantor Staf Presiden Jakarta, Rabu (2/10/2024). ANTARA/Andi Firdaus
Kata Moeldoko Soal Keberlanjutan KSP di Pemerintahan Prabowo

Moeldoko menyatakan akan kembali menekuni proyek baterai untuk kendaraan listrik setelah masa jabatannya di KSP berakhir.


Partai Demokrat Siap Kadernya Ditempatkan di Mana Pun di Kabinet Prabowo

2 hari lalu

Presiden RI ke-6 dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kanan) bersama istrinya Annisa Pohan (kanan) foto bersama dalam syukuran HUT ke-23 Partai Demokrat di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin, 9 September 2024. Partai Demokrat merayakan HUT ke-23 yang bersamaan dengan HUT ke-75 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TEMPO/M Taufan Rengganis
Partai Demokrat Siap Kadernya Ditempatkan di Mana Pun di Kabinet Prabowo

Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya soal pembentukan kabinet kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Yakin AHY masuk kabinet.


Demokrat Prioritaskan AHY untuk Diusulkan Masuk Kabinet Prabowo

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) datang ke Kompleks Parlemen, Senayan untuk menemani adiknya Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas yang bakal dilantik sebagai salah satu pimpinan MPR periode 2024-2029. Tempo/Annisa Febiola.
Demokrat Prioritaskan AHY untuk Diusulkan Masuk Kabinet Prabowo

AHY menjadi prioritas Demokrat karena dianggap memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi seorang menteri di era kabinet Prabowo nanti.


AHY Temani Ibas Dilantik Jadi Pimpinan MPR Hari ini

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) datang ke Kompleks Parlemen, Senayan untuk menemani adiknya Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas yang bakal dilantik sebagai salah satu pimpinan MPR periode 2024-2029. Tempo/Annisa Febiola.
AHY Temani Ibas Dilantik Jadi Pimpinan MPR Hari ini

AHY datang ke Kompleks Parlemen, Senayan pagi ini untuk menemani adiknya Ibas dilantik sebagai salah satu pimpinan MPR periode 2024-2029.


AHY Ajak Masyarakat Daftarkan Tanah untuk Tingkatkan Nilai Ekonomi

8 hari lalu

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) menyerahkan sertifikat tanah kepada warga eks Timor Timur di Desa Oebola dalam, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu 14 September 2024. Kementerian ATR/BPN menyerahkan sebanyak 505 sertifikat tanah dari program redistribusi tanah kepada masyarakat eks Timor Timur. ANTARA FOTO/Mega Tokan
AHY Ajak Masyarakat Daftarkan Tanah untuk Tingkatkan Nilai Ekonomi

AHY juga mengatakan masyarakat merasa gembira setelah mendapatkan sertifikat, lantaran tanah mereka akhirnya memiliki kepastian hukum.


Ragam Respons Tokoh Soal Kaesang Pakai Rompi Putra Mulyono, Sosiolog: Sok Asyik, Pakar Hukum: Strategi Pembalikan Isu

8 hari lalu

Kaesang Pangarep memakai rompi bertuliskan Putra Mulyono. Istimewa
Ragam Respons Tokoh Soal Kaesang Pakai Rompi Putra Mulyono, Sosiolog: Sok Asyik, Pakar Hukum: Strategi Pembalikan Isu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep kembali mengundang polemik. Anak Jokowi itu mengenakan rompi bertuliskan Putra Mulyono. Apa maksudnya?


AHY Klaim Telah Melindungi Hak Tanah Ulayat Milik Masyarakat Adat

10 hari lalu

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) menyerahkan sertifikat tanah kepada warga eks Timor Timur di Desa Oebola dalam, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu 14 September 2024. Kementerian ATR/BPN menyerahkan sebanyak 505 sertifikat tanah dari program redistribusi tanah kepada masyarakat eks Timor Timur. ANTARA FOTO/Mega Tokan
AHY Klaim Telah Melindungi Hak Tanah Ulayat Milik Masyarakat Adat

Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengklaim telah melindungi hukum hak atas tanah ulayat milik masyarakat adat yang ada di seluruh Indonesia