Demokrat Kalteng Bakal Umumkan 10 Nama Kader yang Dianggap Berkhianat

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat tiba di kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin, 8 Maret 2021. AHY menuturkan bahwa berkas tersebut merupakan bukti terkait penyelenggaraan KLB tidak memenuhi AD/ART partai. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat tiba di kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin, 8 Maret 2021. AHY menuturkan bahwa berkas tersebut merupakan bukti terkait penyelenggaraan KLB tidak memenuhi AD/ART partai. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - DPD Partai Demokrat Kalimantan Tengah dalam waktu dekat berencana membeberkan nama-nama kader pengkhianat yang mengikuti kegiatan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.

    Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Demokrat Kalimantan Tengah, Edi Rustian mengatakan, nama-nama 10 orang yang mengatasnamakan kader partai dan yang mengikuti kegiatan KLB Demokrat, sudah diterima pengurus partai.

    "Nama-nama orang yang mengikuti kegiatan itu sudah diverifikasi, baik di dari DPC maupun DPD. Kami pastikan juga mereka yang ikut KLB itu bukan orang yang memiliki suara sah," kata Edi saat dihubungi, Senin, 8 Maret 2021.

    Ia membeberkan, pengurus partai juga tidak pernah merekomendasikan kadernya di tingkat DPD dan DPC untuk ikut KLB. Apabila benar itu kader Partai Demokrat yang hadir di KLB itu, kata dia, maka pengurus partai akan merekomendasikan ke pengurus pusat agar segera ditindak tegas.

    "Salah satunya Kartu Tanda Anggota yang bersangkutan dicabut. Apabila dari 10 nama-nama tersebut bukan kader, maka pihak kami akan mengambil langkah hukum karena sudah mencatut nama ketua Demokrat Kalteng agar mereka bisa berangkat," katanya.

    Ia menegaskan ketua umum DPP Partai Demokrat yang sah hanya satu, yaitu AHY. Sedangkan dari kaca mata hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan lembaga yang menjaga kredibilitasnya di negara ini diharapkan tidak akan mudah melegalkan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.

    AHY sebelumnya menyatakan KLB di Deli Serdang ilegal dan inkonstitusional. "Saya tegaskan sekali lagi tidak ada dualisme kepengurusan Partai Demokrat pusat, kami tetap mengakui bahwa ketua umum kami adalah AHY," katanya. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Empat Macam Batal Puasa

    Ada beberapa macam bentuk batalnya puasa di bulan Ramadan sekaligus konsekuensi yang harus dijalankan pelakunya.