TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menyebut sejumlah isu di masyarakat, termasuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), perlu menjadi fokus pengawasan DPR.
"Semua harapan rakyat tersebut perlu ditindaklanjuti melalui tugas dan fungsi DPR RI," kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Pembukaan Masa Persidangan IV, Senin, 8 Maret 2021.
Selain revisi ITE, isu lainnya yang menjadi fokus pengawasan DPR adalah tata kelola Lembaga Pengelola Investasi, pelaksanaan ibadah Haji 2021, permasalahan asuransi Jiwasraya, permasalahan dana investasi Asabri, kebakaran hutan di Riau dan Kalimantan Barat, dan masuknya virus Corona B117 ke Indonesia.
Di sisi lain, Puan mengatakan bahwa DPR akan menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021. DPR juga akan menindaklanjuti Surat Presiden tentang penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas RUU sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kepada seluruh Pimpinan dan anggota Komisi/Pansus, agar bersama-sama dengan Pemerintah dapat menjaga kinerja pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkualitas, meskipun dilakukan pada masa pendemi Covid-19," katanya.
Wacana revisi Undang-undang ITE sebelumnya disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam acara pengarahan kepada pimpinan TNI Polri, 15 Februari lalu, Jokowi meminta DPR bersama pemerintah merevisi Undang-undang ITE jika tidak bisa memberikan keadilan.
"Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama revisi UU ITE ini, karena di sinilah hulunya, hulunya ada di sini. Revisi," kata Jokowi dalam acara Pengarahan kepada Pimpinan TNI Polri, Senin, 15 Februari 2021.
Baca juga: Ini Deretan Pasal Bermasalah UU ITE
