Kubu AHY Harap Pemerintah Kaji KLB Demokrat secara Hukum, Bukan Politis

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya saat menyapa kader Partai Demokrat usai melakukan konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin, 1 Februari 2021. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan tak ingin berandai-andai Kementerian Hukum dan HAM bakal mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa Deli Serdang yang dianggapnya ilegal. Riefky mengatakan Demokrat masih meyakini pemerintah akan menilai berdasarkan fakta hukum.

"Kami masih punya pemikiran bahwa Kemenkumham akan melihat ini benar-benar dalam pranata hukum. Semoga tidak dibawa ke ranah politis," kata Riefky ketika ditemui di DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Ahad, 7 Maret 2021.

Riefky mengatakan, jika berdasarkan hukum, kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sah. Ia menilai KLB Deli Serdang yang menetapkan Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai ketua umum ilegal adalah ilegal.

Riefky mengatakan Demokrat akan menyurati Kementerian Hukum dan HAM terkait hal ini. Demokrat, kata dia, akan merujuk pada Undang-undang Partai Politik dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta kepengurusan yang sah terdaftar di Kemenkumham pada 2020.

Baca: Hadiri KLB di Deli Serdang, Ketua DPD Demokrat Kepri Dipecat

"Jadi kami stick pada peraturan hukum, peraturan perundang-undangan, dan tentu jutaan publik juga akan melihat dari keputusan ataupun langkah-langkah yang akan diambil Kemenkumham," ujar dia.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md sebelumnya mengatakan pemerintah akan menangani perkara Partai Demokrat secara hukum. Dasar hukum yang dimaksudnya yakni UU Partai Politik dan AD/ART Demokrat yang berlaku saat ini.

"Bagi pemerintah AD/ART yang terakhir itu adalah AD/ART yang diserahkan pada tahun 2020. Berdasarkan itu yang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat sampai saat ini adalah AHY," ujar Mahfud, Ahad, 7 Maret 2021.

Mahfud mengatakan AD/ART Demokrat tahun 2020 itu adalah dasar utama penilaian pemerintah. Jika ada yang mengajukan perubahan, kata dia, pemerintah akan menanyakan bagaimana perubahan itu dilakukan, siapa yang mengubah, siapa yang hadir dalam forum perubahan tersebut, dan sebagainya. "Kami akan nilai secara terbuka, dari logika-logika hukum. Karena logika hukum itu logika masyarakat. Jadi kami tidak boleh main-main," kata Mahfud Md.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | EGI ADYATAMA






Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

11 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

1 hari lalu

Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

Said Abdullah mengungkapkan bahwa Puan Maharani tetap akan berkunjung ke Partai Demokrat terlepas dari kritikan yang sering dilontarkan.


AHY Sebut Lukas Enembe Sudah Empat Kali Terkena Stroke

1 hari lalu

AHY Sebut Lukas Enembe Sudah Empat Kali Terkena Stroke

AHY mengatakan telah bertemu dengan Lukas Enembe kemarin. Dia mengungkapkan kader Partai Demokrat itu telah terkena 4 kali serangan stroke.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

1 hari lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

1 hari lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

1 hari lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.


NasDem Sebut Deklarasi Koalisi dan Capres Partai Itu Digelar 10 November 2022

1 hari lalu

NasDem Sebut Deklarasi Koalisi dan Capres Partai Itu Digelar 10 November 2022

Partai NasDem menyebut pengumuman koalisi dan calon presiden yang akan diusung partai itu akan dilakukan pada 10 November 2022.


Koalisi PKS, NasDem dan Demokrat Diprediksi Alot Tentukan Cawapres

1 hari lalu

Koalisi PKS, NasDem dan Demokrat Diprediksi Alot Tentukan Cawapres

PKS, NasDem dan Demokrat disebut bisa sepakat soal Anies Baswedan sebagai capres, tetapi alot dalam menentukan siapa pendampingnya.


Soal Peluang Anies Baswedan Jadi Capres, Ini Kata PKS

2 hari lalu

Soal Peluang Anies Baswedan Jadi Capres, Ini Kata PKS

PKS tak membantah soal nama Anies Baswedan yang akan mereka usung sebagai calon presiden bersama NasDem dan Demokrat.


NasDem 90 Persen Usung Anies Baswedan, Koalisi Diumumkan November Mendatang

2 hari lalu

NasDem 90 Persen Usung Anies Baswedan, Koalisi Diumumkan November Mendatang

Anies Baswedan disebut sebagai calon presiden yang paling berpeluang untuk diusung oleh koalisi NasDem, Demokrat dan PKS.