DPD Demokrat Malut Ancam PAW Ketua DPRD Halmahera Utara karena Datang di KLB

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021. Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut kongres tersebut ilegal. ANTARA/Endi Ahmad

    Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021. Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut kongres tersebut ilegal. ANTARA/Endi Ahmad

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara (Malut) secara tegas akan memecat dan PAW terhadap pengurus dan kader yang terlibat di Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), termasuk Ketua DPRD Halmahera Utara.

    "DPP Demokrat ambil langkah tegas terhadap kader yang membelot, dan ada sejumlah kader PD Malut diduga mengikuti KLB di Deli Serdang yakni Ketua DPC Halmahera Utara Julius Dagilaha, Sekretaris DPD Malut Fahri Sangaji, Pengurus DPD Demokrat Malut Akbar Basra, dan Ketua DPC Halmahera Tengah Masri Hidayat," kata Ketua DPD Partai Demokrat Malut Hendrata Thes, di Ternate, Ahad 7 Maret 2021.

    Untuk Halmahera Utara (Halut), KLB Demokrat dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Halmahera Utara Julius Dagilaha yang juga Ketua DPC Demokrat. Sehingga, pihaknya memberikan sanksi kepada pengurus maupun kader yang hadir dalam KLB yang tidak memenuhi AD/ART dan dinilai ilegal.

    Hendrata yang juga Bupati Kepulauan Sula itu menyebut, anggota DPRD yang ikut menghadiri KLB sanksinya bukan hanya dipecat sebagai kader, namun akan dilakukan pergantian antarwaktu (PAW). Nama-nama yang hadir KLB telah dikantongi pihaknya, sehingga sesegera mungkin bakal diusulkan ke DPP untuk segera dipecat dan PAW.

    Baca: Hari Ini AHY dan 34 Ketua DPD Demokrat Datangi Kemenkumham, Ini Tujuannya

    "Kami sudah tahu siapa saja yang hadir pada KLB di Sibolangit, Deli Serdang, sehingga kami usulkan ke DPP sesegera mungkin untuk dipecat dan PAW khusus kepada anggota DPRD aktif," ujarnya pula.

    Menurutnya, Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sah sesuai dengan hasil Kongres V Partai Demokrat pada Maret 2020 lalu, sehingga KLB yang dilaksanakan disebut ilegal karena tidak sesuai dengan AD/ART. "Terlebih lagi pelaksana KLB ilegal tersebut merupakan orang-orang yang sudah dipecat dari keanggotaan Partai Demokrat," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Empat Macam Batal Puasa

    Ada beberapa macam bentuk batalnya puasa di bulan Ramadan sekaligus konsekuensi yang harus dijalankan pelakunya.