Soal Kisruh Demokrat, Pakar Sebut Pemerintah Masih Terlihat Bermain 2 Kaki

Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. ANTARA/Endi Ahmad

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan netralitas pemerintah diuji dalam menyikapi polemik Partai Demokrat setelah Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Feri mengatakan pemerintah harus menjalankan ketentuan sesuai yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

"Pemerintah harus mematuhi undang-undang itu, pihak-pihak yang tidak menjalankan proses sebagaimana ditentukan undang-undang harus ditolak," kata Feri kepada Tempo, Ahad, 7 Maret 2021.

Feri menilai, pemerintah saat ini masih menunjukkan bersikap dua kaki dalam merespons kisruh Partai Demokrat. Ia menyebut sikap ini terlihat dari sejumlah pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.

Menurut Feri, pemerintah tak menunjukkan sikap tidak setuju terhadap KLB Deli Serdang, tetapi juga tak mengabaikan legalitas kepengurusan AHY. Ia lantas menyinggung pola yang sama pernah terjadi dalam kisruh dualisme Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, hingga Partai Keadilan Sejahtera.

Baca: Hari Ini AHY dan 34 Ketua DPD Demokrat Datangi Kemenkumham, Ini Tujuannya

"Kalau dibaca sejarah perselisihan kepengurusan partai selalu pemerintah pasang dua kaki dan membiarkan bentrokan terjaga dan berjalan," ujar dia.

Meskipun, menurut Feri, polemik yang dialami Demokrat ini lebih mirip dengan yang terjadi pada PPP dan PKB. Ia menyebut, ada potensi negara terlalu jauh ikut campur hingga merugikan partai politik terkait.

"Kalau kita lihat peran negara ada, KSP terlibat. Mau tidak mau, tidak mungkin menafikan tuduhan Istana terlibat memelihara konflik ini," kata Feri.

Ia mengatakan bukan tak mungkin KLB Demokrat adalah bagian untuk menempatkan partai mercy itu dalam konflik tak berkesudahan. Imbasnya, partai politik akan dirugikan, misalnya kehilangan fokus hingga tak dapat mengikuti pemilihan, suara anjlok, dan sebagainya.

Selain merugikan partai politik, Feri mengatakan hal ini akan merugikan publik pemilih partai tersebut. Mereka disebutnya akan kebingungan dengan dualisme yang terjadi.

Maka dari itu, Feri mengatakan netralitas pemerintahan Jokowi diuji dalam menyikapi polemik Partai Demokrat ini. Ia mengatakan sikap pemerintah yang tak netral akan berbahaya bagi demokrasi serta tatanan koalisi dan oposisi. Hal ini mengingat Demokrat saat ini adalah satu dari dua partai oposisi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan tujuh fraksi lainnya merupakan koalisi pendukung pemerintah. "Bagaimana pun tukang koreksi itu harus ada, dibangun sedemikian rupa agar mereka juga punya kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politik yang berbeda ke pemerintah. Kalau tidak, hanya akan ada suara tunggal kebijakan tunggal yang oleh wakil rakyat disetujui, padahal publik bisa jadi tidak setuju," ujar Feri.

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Polri Sebut Aturan Pengamanan Sepak Bola Belum Selaras dengan Regulasi FIFA

12 jam lalu

Polri Sebut Aturan Pengamanan Sepak Bola Belum Selaras dengan Regulasi FIFA

Mabes Polri yang diwakilkan Wakil Komandan Korps Brimob menyatakan sudah ada prosedur pengamanan, tapi belum selaras dengan FIFA.


Anggaran KUR Pertanian 2023 Akan Ditambah Jadi Rp 100 T, Mentan: Terobosan Jokowi yang..

14 jam lalu

Anggaran KUR Pertanian 2023 Akan Ditambah Jadi Rp 100 T, Mentan: Terobosan Jokowi yang..

Pemerintah akan menambah alokasi anggaran KUR di sektor pertanian tahun depan menjadi Rp 100 triliun. Apa sebabnya?


Mentan Akan Tarik Penyuluh Pertanian di Bawah Koordinasi Kementan

15 jam lalu

Mentan Akan Tarik Penyuluh Pertanian di Bawah Koordinasi Kementan

Mentan mengaku, ia telah menyampaikan keinginan itu sejak bertahun-tahun lalu.


Penjelasan Setpres soal Momen Jokowi Tak Salami Kapolri di HUT TNI

16 jam lalu

Penjelasan Setpres soal Momen Jokowi Tak Salami Kapolri di HUT TNI

Kejadian tersebut terjadi selepas Jokowi menyaksikan parade defile dari TNI dari atas mimbar yang ada di depan Istana.


Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

16 jam lalu

Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

Jokowi menganggap tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara.


Enggan Ungkap Agenda Pertemuan dengan AHY, Anies Baswedan: Tunggu Besok Saja

17 jam lalu

Enggan Ungkap Agenda Pertemuan dengan AHY, Anies Baswedan: Tunggu Besok Saja

Anies Baswedan telah resmi jadi capres, namun belum diketahui siapa yang akan menjadi cawapresnya nanti.


PSSI Sebut FIFA Akan Beri Pendampingan untuk Reformasi Sepak Bola Indonesia

17 jam lalu

PSSI Sebut FIFA Akan Beri Pendampingan untuk Reformasi Sepak Bola Indonesia

Presiden Jokowi sebelumnya meminta agar stadion di Indonesia untuk diaudit. PSSI menyatakana akan melibatkan FIFA.


Anies Baswedan Dijadwalkan Bertemu AHY di Kantor DPP Demokrat Besok

17 jam lalu

Anies Baswedan Dijadwalkan Bertemu AHY di Kantor DPP Demokrat Besok

Kedatangan Anies Baswedan adalah silaturahmi politik dengan Ketua Umum Partai Demokrat AHY.


AHY dan Anies Baswedan Besok Pagi Bertemu di Kantor Demokrat

17 jam lalu

AHY dan Anies Baswedan Besok Pagi Bertemu di Kantor Demokrat

AHY akan menerima kedatangan Anies Baswedan di Kantor DPP Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat besok.


Ide Gila Memperpanjang Kekuasaan Jokowi

18 jam lalu

Ide Gila Memperpanjang Kekuasaan Jokowi

Gagasan memperpanjang kekuasaan Presiden Jokowi tak pernah berhenti. Belakangan, muncul rencana mendorong Jokowi berlaga dalam Pemilu 2024.