Hadiri Kongres PBB, Mahfud MD Ajak Cegah Kejahatan Perikanan

Reporter

Menko Polhukam Mahfud MD menjadi pembicara kunci saat seminar nasional untuk memperingati HUT Ke-6 Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Jakarta, Selasa 15 Desember 2020. Seminar tersebut membahas tema Pengelolaan Perbatasan Laut Republik Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD hadir secara virtual dari Jakarta, dalam pertemuan The 14th United Nations (Persatuan Bangsa-bangsa) Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, yang berlangsung di Kyoto Jepang, Ahad, 7 Maret 2021.

Dalam kesempatan itu, Mahfud mengatakan Indonesia mengajak negara anggota PBB untuk semakin memperkuat kerja sama internasional pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Hal ini guna mendorong pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya Tujuan 16.2

"Pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum saling berkaitan dan memperkuat satu sama lainnya,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis.

Karena itu, ia mengatakan, kerja sama negara-negara dalam penanggulangan kejahatan dapat mendorong pencapaian Agenda 2030. Sebaliknya, Mahfud menyebut pencapaian SDGs dapat berkontribusi pada pemberantasan segala bentuk kejahatan, termasuk kejahatan lintas negara.

Mahfud menyebut Indonesia mengusulkan pembentukan norma dan standar internasional guna memenuhi SDG khususnya Tujuan 16.2, mengenai pengakhiran tindak kekerasan terhadap anak. Terutama anak yang terdampak teroris dan kelompok ekstrim.

"Standar tersebut akan fokus kepada tiga aspek, yaitu pencegahan, rehabilitasi dan reintegrasi, dengan menjunjung hak-hak anak," kata dia.

Mahfud juga menyebutkan bahwa Indonesia telah mengintegrasikan reformasi keadilan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Melalui RPJMN ini, Indonesia menetapkan tujuan untuk sistem peradilan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang mudah diakses dan terjangkau.

Pada sesi ke-14 Kongres PBB yang dihadiri 82 Pejabat Tingkat Menteri ini dan pejabat tingkat tinggi lainnya, Mahfud MD mengingatkan kembali negara-negara anggota PBB untuk memberikan perhatian pada kejahatan perikanan.

"Perlu adanya perhatian serius negara-negara PBB untuk mengatasi masalah kejahatan perikanan tersebut," kata Menko Mahfud.

Ia mengajak negara-negara PBB perlu menerapkan langkah penegakan hukum yang tegas, termasuk di Indonesia. Pasalnya, ia menilai terdapat keterkaitan erat antara kejahatan perikanan dengan kejahatan lintas negara lainnya, seperti penyelundupan manusia, perdagangan orang dan perdagangan narkoba.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Pemerintah Akan Kaji Legalitas KLB Demokrat






Bandit Bersenjata Serang Salat Jumat di Nigeria, 15 Jamaah Tewas

15 jam lalu

Bandit Bersenjata Serang Salat Jumat di Nigeria, 15 Jamaah Tewas

Sekelompok pria bersenjata menyerang sebuah masjid dan menewaskan sedikitnya 15 jamaah salat Jumat di negara bagian Zamfara, Nigeria


Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

23 jam lalu

Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu mulai rapat perdana di Surabaya


Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

1 hari lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

1 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

1 hari lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

1 hari lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

1 hari lalu

Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

Stafsus Sri Mulyani angkat bicara menanggapi pernyataan Mahfud MD soal dana Otsus Papua yang mencapai Rp 1.000 triliun.


Kepala BNPT Bilang Media Sosial Kerap Disalahgunakan Kelompok Teror

2 hari lalu

Kepala BNPT Bilang Media Sosial Kerap Disalahgunakan Kelompok Teror

Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan keberadaan media sosial kerap disalahgunakan kelompok teror untuk menebar propaganda menciptakan perpecahan.


Pelabuhan Ukraina Berhasil Ekspor 4,7 Juta Ton Gandum

2 hari lalu

Pelabuhan Ukraina Berhasil Ekspor 4,7 Juta Ton Gandum

Sebanyak 211 kapal dengan 4,7 juta ton produk pertanian telah meninggalkan Ukraina di bawah kesepakatan yang di tengahi oleh PBB dan Turki.


Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

2 hari lalu

Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dana Otsus Papua sejak 2001 yang dikeluarkan pemerintah mencapai angka Rp 1.000 triliun. Apa masalahnya?