Pemerintah Diminta Tak Diam Soal Konflik Partai Demokrat

Reporter

Akademisi Bivitri Susanti, (tengah) memberikan pemaparan terkait penahanan Robertus Robet oleh polisi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Kamis, 7 Maret 2019. TEMPO/Faisal Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mengatakan pemerintah seharusnya tak tinggal diam dalam menanggapi konflik kepengurusan Partai Demokrat.

Ia menegaskan pemerintah punya tanggung jawab untuk menjaga demokrasi tetap berjalan. "Tak tepat dikatakan bahwa ini urusan internal partai demokrat. Buat saya negara harus menjalankan tanggung jawabnya untuk menjaga demokrasi," kata Bivitri dalam diskusi daring, Ahad, 7 Maret 2021.

Bivitri mengingatkan bahwa dalam Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat yang terpilih menjadi ketua umum adalah Moeldoko yang merupakan Kepala Staf Kepresidenan. Hal ini menegaskan Moeldoko adalah bagian dari negara dan secara langsung berada di bawah Presiden Jokowi.

Padahal, selama ini Demokrat tak bergabung dengan koalisi partai pemerintah. Hal ini, kata Bivitri, memungkinkan semakin kecilnya oposisi dalam demokrasi. Padahal oposisi memegang peran penting dalam berdemokrasi sebagai pengkritik utama kebijakan pemerintah.

"Tak ada kekuatan penyeimbang, sehingga kekuatan berjalan tanpa kontrol. Dan ini sudah terjadi kan. Revisi UU KPK, UU Minerba, UU Cipta Kerja, pilkada di masa pandemi yang dipaksakan," kata Bivitri.

Bivitri menegaskan pemerintah tak bisa berlindung di balik alasan bahwa konflik internal Partai Demokrat ini serupa dengan konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, Bivitri mengatakan konflik tak melibatkan pihak luar.

"Beda. Ini orang luar tiba-tiba masuk. Jadi secara konstitusional keliatan juga kerangka berpikirnya yang sudah di luar batas," kata Bivitri ihwal peristiwa KLB Demokrat.

Baca juga: KLB Demokrat: Menguji Sikap Pemerintahan Jokowi






Jokowi Buka Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia di Bali

2 jam lalu

Jokowi Buka Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia di Bali

Jokowi berharap Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia dapat menjadi forum untuk bertukar pikiran dan bertukar pengalaman.


Presiden Jokowi: Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan

4 jam lalu

Presiden Jokowi: Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan

Jokowi juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum mengaudit total seluruh stadion yang digunakan kompetisi Liga 1, Liga 2 dan Liga 3.


Sidak Stadion Kanjuruhan, Jokowi: Problemnya pada Pintu yang Terkunci

5 jam lalu

Sidak Stadion Kanjuruhan, Jokowi: Problemnya pada Pintu yang Terkunci

Jokowi memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk mengaudit Stadion Kanjuruhan dan stadion lainnya.


Jokowi Akan Audit Stadion untuk Liga Indonesia, Libatkan FIFA

5 jam lalu

Jokowi Akan Audit Stadion untuk Liga Indonesia, Libatkan FIFA

Presiden Jokowi meminta Kementerian PUPR untuk mengaudit seluruh stadion yang dipakai Liga Indonesia imbas tragedi Kanjuruhan.


Jokowi: FIFA Siap Bantu Perbaiki Tata Kelola Sepak Bola Indonesia

6 jam lalu

Jokowi: FIFA Siap Bantu Perbaiki Tata Kelola Sepak Bola Indonesia

Jokowi terbang langsung ke Malang setelah memimpin upacara peringatan HUT TNI ke077 di Istana Merdeka, Jakarta, pagi tadi.


Jokowi Jenguk Korban Tragedi Kanjuruhan: Saya Ingin Tahu Akar Masalah

6 jam lalu

Jokowi Jenguk Korban Tragedi Kanjuruhan: Saya Ingin Tahu Akar Masalah

Jokowi juga menyampaikan kepada para korban bahwa seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh pemerintah pusat dan daerah.


Erick Thohir dan Presiden IOC Bahas Kontribusi Olahraga di Tengah Ancaman Resesi Global

7 jam lalu

Erick Thohir dan Presiden IOC Bahas Kontribusi Olahraga di Tengah Ancaman Resesi Global

Erick Thohir menyatakan olahraga internasional harus turut berperan mengatasi persoalan dunia yang kian kompleks.


Jokowi dan Menhub Budi Karya Resmikan Terminal VVIP Bandara Halim Perdanakusuma

7 jam lalu

Jokowi dan Menhub Budi Karya Resmikan Terminal VVIP Bandara Halim Perdanakusuma

Bandara Halim telah beroperasi kembali untuk melayani penerbangan komersial sejak 1 September 2022.


Jokowi Panggil Panglima TNI Usai Megawati Soroti Sistem Pertahanan Maju Mundur

7 jam lalu

Jokowi Panggil Panglima TNI Usai Megawati Soroti Sistem Pertahanan Maju Mundur

Presiden Jokowi memanggil Panglima TNI dan tiga kepala staf angkatan pada Senin lalu. Pertemuan itu untuk merespons pernyataan Megawati.


DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

9 jam lalu

DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

DPR ingin agar Presiden Jokowi menerbitkan Kepres penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto.