Hasil Rapimnas, Golkar Tolak Revisi UU Pemilu

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kanan) berbincang dengan Wakil Ketua Umum Azis Syamsuddin (kanan), Sekretaris Jenderal Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri), Bendahara Umum Dito Ganinduto (kiri) saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat 5 Maret 2021. Rapimnas yang bertemakan 'Golkar Optimis Indonesia Sehat dan Sejahtera' tersebut membahas strategi pemenangan pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan juga Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 2024. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

    Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kanan) berbincang dengan Wakil Ketua Umum Azis Syamsuddin (kanan), Sekretaris Jenderal Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri), Bendahara Umum Dito Ganinduto (kiri) saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat 5 Maret 2021. Rapimnas yang bertemakan 'Golkar Optimis Indonesia Sehat dan Sejahtera' tersebut membahas strategi pemenangan pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan juga Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 2024. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golkar menyatakan menolak wacana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Keputusan itu diambil dalam Rapimnas I Partai Golkar 2021.

    "Partai Golkar mendukung langkah untuk tidak melakukan revisi terhadap UU nomor 7 tahun 2017, tentang pemilihan umum dengan penyelenggaraan pilkada 2024," kata Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di DPP Golkar, Jakarta, Sabtu, 6 Maret 2021.

    Airlangga mengatakan keputusan itu dipilih dengan pertimbangan untuk menjamin jalannya pemerintah yang efektif dan demokratis. Selain itu, pilihan diambil untuk menjaga stabilitas politik dan supaya pemerintah bisa lebih fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

    "Sejalan dengan itu, diinstruksikan kepada seluruh ketua DPRD dari Partai Golkar untuk menjadi ujung tombak Partai Golkar dalam pemerintahan dan pembangunan di daerah," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Empat Macam Batal Puasa

    Ada beberapa macam bentuk batalnya puasa di bulan Ramadan sekaligus konsekuensi yang harus dijalankan pelakunya.