Pengamat Menilai Penyelenggaraan KLB Demokrat Tak Punya Moral Politik

Reporter

Editor

Amirullah

Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. ANTARA/Endi Ahmad

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, menilai keterlibatan pihak luar dalam penyelenggaran kongres luar biasa atau KLB Demokrat menunjukkan tidak ada nilai moral politik.

“Tidak ada nilai moral politik, etika politik. Etika itu kan di atas hukum. Jadi kontestasi kita belakangan ini sangat tidak sehat,” kata Siti dalam diskusi Polemik Trijaya, Sabtu, 6 Maret 2021.

Siti mengatakan, dari perspektif demokrasi, peristiwa KLB Demokrat di Sumatera Utara bisa dikatakan sebagai anomali politik dan demokrasi. Walaupun sejumlah partai juga pernah menyelenggarakan KLB, Siti menilai KLB Demokrat tidak lazim.

“Karena yang menggelar KLB itu tidak mengikuti AD/ART partai, dan ketum yang dimunculkan juga bukan kader,” ujarnya.

KLB tersebut, kata Siti, juga memprihatinkan karena menafikan etika dan norma, serta menjungkirbalikkan peraturan partai. Selain membuat publik bingung, KLB Demokrat juga menunjukkan atraksi politik di mana para elite hanya berkompetisi dan berpikir untuk 2024.

“Publik ini sudah jengah dengan masalah seperti ini. Dalam kaitan itu mengapa kita ini cenderung mengedepankan otot, dan bukan otak. Nilai budaya terpuji bangsa ini seolah-olah dinafikan begitu saja,” katanya.

KLB Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. Keputusan diambil dalam Kongres Luar Biasa di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021. Kongres ini diselenggarakan oleh sejumlah kader senior Demokrat yang kecewa dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).






Komponen Mobil Listrik Masih Impor, Moeldoko Minta BRIN Kembangkan Produk Lokal

23 jam lalu

Komponen Mobil Listrik Masih Impor, Moeldoko Minta BRIN Kembangkan Produk Lokal

Ketua Periklindo Moeldoko mengatakan komponen impor membuat produksi dan harga mobil listrik menjadi mahal. BRIN sedang melakukan riset.


Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

1 hari lalu

Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

Said Abdullah mengungkapkan bahwa Puan Maharani tetap akan berkunjung ke Partai Demokrat terlepas dari kritikan yang sering dilontarkan.


19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

1 hari lalu

19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan kondisi perekonomian di Indonesia dalam keadaan baik.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

1 hari lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


AHY Sebut Lukas Enembe Sudah Empat Kali Terkena Stroke

1 hari lalu

AHY Sebut Lukas Enembe Sudah Empat Kali Terkena Stroke

AHY mengatakan telah bertemu dengan Lukas Enembe kemarin. Dia mengungkapkan kader Partai Demokrat itu telah terkena 4 kali serangan stroke.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

1 hari lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

1 hari lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Taruna, Moeldoko: Prajurit untuk Perang, Bukan Berbaris

1 hari lalu

Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Taruna, Moeldoko: Prajurit untuk Perang, Bukan Berbaris

Moeldoko mendukung langkah Panglima TNi Jenderal Andika Perkasa yang mengubah batas minimal tinggi tubuh calon taruna dan taruni Akmil.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

1 hari lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

1 hari lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.