Mahfud: KLB Demokrat Masalah Internal Partai, Bukan Persoalan Hukum, Kecuali...

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021. Kepala Staf Presiden Moeldoko tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. ANTARA/Endi Ahmad

    Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021. Kepala Staf Presiden Moeldoko tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. ANTARA/Endi Ahmad

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan pemerintah menganggap kongres luar biasa atau KLB Demokrat di Deli Serdang sebagai masalah internal partai.

    “Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum,” kata Mahfud dalam cuitannya di Twitter, Sabtu, 6 Maret 2021.

    Mahfud menjelaskan, KLB tersebut akan menjadi masalah hukum jika hasilnya didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Hingga kini, kata Mahfud, belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah dari Partai Demokrat. Sehingga, pemerintah saat ini hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai.

    Jika hasil KLB didaftarkan, pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasarkan undang-undang dan AD/ART partai. “Keputusan Pemerintah bisa digugat ke Pengadilan. Jadi pengadilan lah pemutusnya. Dus, sekarang tidak atau belum ada masalah hukum di Partai Demokrat,” katanya.

    Terkait penyelenggaraan KLB, Mahfud mengatakan bahwa sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998, pemerintah tidak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang. 

    Ia kemudian membandingkan sikap pemerintahan Megawati Soekarnoputri ketika Matori Abdul Jalil mengambil Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Gus Dur. Belakangan Matori kalah di pengadilan pada 2003. Saat itu, kata Mahfud, Mega tidak melarang maupun mendorong secara hukum karena menganggapnya masalah internal PKB.

    “Sama juga dengan sikap pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal,” ujarnya.

    Menurut Mahfud, sejak era Megawati, SBY, hingga Jokowi, pemerintah tidak pernah melarang KLB atau munas luar biasa yang dianggap sempalan karena menghormati independensi parpol. Risikonya, kata dia, pemerintah dituding cuci tangan. “Tapi kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah,” ucapnya soal KLB Demokrat.

    Baca juga: 7 Poin Pernyataan SBY Soal KLB Demokrat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Waspada Generalized Anxiety Disorder, Gangguan Kecemasan Berlebihan

    Generalized Anxiety Disorder (GAD) adalah suatu gangguan yang menyerang psikis seseorang. Gangguannya berupa kecemasan dan khawatir yang berlebih.