8 Poin Pidato Politik SBY Tanggapi KLB Demokrat Deli Serdang

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY menyampaikan keterangan pers terkait KLB Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jumat, 5 Maret 2021. KLB Partai Demokrat (PD) di Deli Serdang memutuskan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi Ketum Demokrat periode 2021-2025. ANTARA/Asprilla Dwi Adha

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY angkat bicara ihwal Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat, 5 Maret 2021.

KLB Demokrat Deli Serdang ini menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.

Yudhoyono mengatakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, (AHY) yang terus-menerus memimpin upaya mempertahankan kedaulatan partai, memang telah menyampaikan berbagai pernyataan. Namun, ia tetap merasa perlu bicara dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai, lembaga tertinggi dalam kepengurusan Demokrat.

"Saya perlu menyampaikan pernyataan dan penjelasan secara resmi guna merespons KLB Deli Serdang hari ini," kata Yudhoyono dalam konferensi pers, Jumat malam, 5 Maret 2021.

Berikut beberapa poin pernyataan SBY.

1. Partai Demokrat dan Bangsa Indonesia Berkabung

Yudhoyono mengatakan Partai Demokrat dan bangsa Indonesia berkabung atas terjadinya KLB Demokrat di Deli Serdang yang disebutnya abal-abal, tidak sah, dan ilegal. Di sisi lain, dia menyebut saat ini keadilan, supremasi hukum, dan demokrasi sedang diuji.

"Partai Demokrat berkabung, sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung. Berkabung karena akal sehat telah mati," kata Yudhoyono.

2. Demokrat Sempat Dituding Mencari Sensasi

Yudhoyono mengatakan banyak tanggapan bernada nyinyir dan miring ketika Ketua Umum Demokrat AHY mengumumkan tentang gerakan kudeta pada 1 Februari lalu serta mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo.

"Mereka mengatakan Demokrat hanya mencari sensasi, Demokrat hanya playing victim," kata Yudhoyono.

3. Malu dan Merasa Bersalah Pernah Beri Jabatan ke Moeldoko

Yudhoyono mengungkapkan kekecewaan mendalam kepada Moeldoko. Dia mengatakan banyak yang tercengang dan tak percaya Moeldoko yang bersekongkol dengan kader Demokrat benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta di partainya.

Yudhoyono menilai Moeldoko telah melakukan perebutan kepemimpinan yang tak terpuji, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral. Ia mengatakan perbuatan itu hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran Tentara Nasional Indonesia.

"Termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya mohon ampun ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesalahan saya itu," kata Yudhoyono.

4. KLB Ilegal dan Tak Sesuai AD/ART

Yudhoyono mengatakan KLB Demokrat di Deli Serdang ilegal. Dia menjelaskan, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Demokrat mengatur bahwa KLB dapat diadakan atas permintaan (a) Majelis Tinggi Partai atau (b) sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah DPD dan setengah dari jumlah DPC, serta disetujui Ketua Majelis Tinggi Partai.

Selaku Ketua MTP, yang beranggotakan 16 orang, Yudhoyono mengatakan pihaknya tak pernah mengusulkan KLB. Yudhoyono juga mengatakan tak ada satu pun DPD yang mengusulkan KLB. Sedangkan hanya 34 dari 514 DPC atau tujuh persen yang mengusulkan KLB, dari seharusnya minimal 50 persen.

Jika pun ada permintaan DPD dan DPC, kata dia, usulan itu harus mendapatkan persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai. "Kesimpulan besarnya adalah, semua persyaratan untuk diselenggarakannya KLB ini gagal dipenuhi atau tidak dipenuhi, sehingga KLB ini benar-benar tidak sah dan ilegal," kata Yudhoyono.

5. Sebut Moeldoko dan Pelaku KLB Akali AD/ART

Yudhoyono menyebut ada akal-akalan dari pihak Moeldoko dan pelaksana KLB Deli Serdang untuk mengubah dan mengganti AD/ART. Sebelum mengangkat Moeldoko menjadi ketua umum, kata dia, AD/ART Demokrat yang sah telah diubah dan diganti dengan AD/ART versi KLB Deli Serdang.

"Sehingga penobatan KSP Moeldoko dianggap sah. Pertanyaannya, apa bisa begitu?" kata Yudhoyono.

Mantan Ketua Umum Demokrat ini mengatakan perubahan AD/ART partai harus dilakukan dalam forum yang sah. Sedangkan KLB Deli Serdang disebutnya ilegal dan tidak sah karena tak memenuhi persyaratan yang diatur di AD/ART Demokrat yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM.

Jika Moeldoko menganggap AD/ART versi Deli Serdang itu sah, Yudhoyono menilai mantan Panglima TNI itu salah besar dan tak paham UU Partai Politik. "Lagi-lagi makin kuat dan makin nyata bahwa KLB Deli Serdang benar-benar tidak sah adanya."

6. Tak Menyangka Demokrat Diganggu

Yudhoyono mengatakan tak pernah menyangka partai yang dia gagas akan diganggu dan dirusak. "Sebagai seorang yang menggagas berdirinya Partai Demokrat, termasuk yang membina dan membesarkan partai ini dan bahkan pernah memimpinnya, tak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa Partai Demokrat akan dibeginikan," kata Yudhoyono.

Yudhoyono mengatakan peristiwa semacam ini tak pernah terjadi saat dirinya menjadi presiden selama dua periode. Ia mengaku tak pernah mengganggu dan merusak partai politik yang ada di Tanah Air.

"Saya benar-benar tidak menyangka karena sewaktu selama sepuluh tahun saya memimpin Indonesia dulu baik secara pribadi maupun Partai Demokrat yang saya bina tidak pernah mengganggu dan merusak partai lain, seperti yang kami alami saat ini," ujar Yudhoyono.

7. Yakin Jokowi Arif Menyikapi KLB Demokrat

Yudhoyono mengatakan tetap percaya bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi arif menyikapi hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. "Saya tetap percaya bahwa Bapak Presiden Jokowi memiliki integritas dan kearifan dalam menyikapi gerakan pendongkelan dan perebutan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah ini," kata Yudhoyono

Yudhoyono juga mengaku percaya negara dan pemerintah akan bertindak adil serta menegakkan pranata hukum yang berlaku. Baik itu konstitusi atau Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Partai Politik, maupun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat yang secara hukum juga mengikat.

8. Ajak Kader Perjuangkan Keadilan

Yudhoyono mengatakan ia memahami para kadernya merasa marah, terhina, dan merasa diperlakukan sewenang-wenang karena gerakan pengambilalihan kepemimpinan lewat KLB Deli Serdang. Ia juga mengerti jajaranya merasa geram kepada kader yang berkhianat dengan iming-iming kedudukan, serta ingin membalas perbuatan mereka.

Namun, Yudhoyono meminta para kadernya tetap bersabar, sembari pada saat yang sama berjuang mendapatkan keadilan sejati. Dia mengajak mereka untuk semakin bersatu dan merapatkan barisan di bawah komando dan kepemimpinan Ketua Umum Demokrat AHY.

"Saya mengajak para kader untuk berjuang bersama, berjuang sampai keadilan benar-benar kita dapatkan di tanah Indonesia ini," kata Yudhoyono.

Penggagas Demokrat ini mengatakan, perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan dan kemandirian partai adalah perjuangan yang suci dan mulia. Ibarat peperangan, kata SBY, peperangan tersebut dapat dibenarkan.

"Ibarat peperangan, perang yang kita lakukan adalah perang yang dapat dibenarkan, sebuah war of necessity, sebuah just war, perang untuk mendapatkan keadilan," ujar SBY.

Baca juga: SBY Minta Kader Demokrat Sabar dan Tetap Berjuang






Komponen Mobil Listrik Masih Impor, Moeldoko Minta BRIN Kembangkan Produk Lokal

21 jam lalu

Komponen Mobil Listrik Masih Impor, Moeldoko Minta BRIN Kembangkan Produk Lokal

Ketua Periklindo Moeldoko mengatakan komponen impor membuat produksi dan harga mobil listrik menjadi mahal. BRIN sedang melakukan riset.


Dimulai Presiden Soeharto, Berikut Sejarah Pulau Reklamasi DKI Jakarta

22 jam lalu

Dimulai Presiden Soeharto, Berikut Sejarah Pulau Reklamasi DKI Jakarta

Gubernur Anies Baswedan memutuskan mencabut izin pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Ia mengeluarkan peraturan gubernur.


Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

1 hari lalu

Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

Said Abdullah mengungkapkan bahwa Puan Maharani tetap akan berkunjung ke Partai Demokrat terlepas dari kritikan yang sering dilontarkan.


19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

1 hari lalu

19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan kondisi perekonomian di Indonesia dalam keadaan baik.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

1 hari lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


AHY Sebut Lukas Enembe Sudah Empat Kali Terkena Stroke

1 hari lalu

AHY Sebut Lukas Enembe Sudah Empat Kali Terkena Stroke

AHY mengatakan telah bertemu dengan Lukas Enembe kemarin. Dia mengungkapkan kader Partai Demokrat itu telah terkena 4 kali serangan stroke.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

1 hari lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

1 hari lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Taruna, Moeldoko: Prajurit untuk Perang, Bukan Berbaris

1 hari lalu

Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Taruna, Moeldoko: Prajurit untuk Perang, Bukan Berbaris

Moeldoko mendukung langkah Panglima TNi Jenderal Andika Perkasa yang mengubah batas minimal tinggi tubuh calon taruna dan taruni Akmil.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

1 hari lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.