Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

8 Poin Pidato Politik SBY Tanggapi KLB Demokrat Deli Serdang

image-gnews
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY menyampaikan keterangan pers terkait KLB Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jumat, 5 Maret 2021. KLB Partai Demokrat (PD) di Deli Serdang memutuskan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi Ketum Demokrat periode 2021-2025. ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY menyampaikan keterangan pers terkait KLB Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jumat, 5 Maret 2021. KLB Partai Demokrat (PD) di Deli Serdang memutuskan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi Ketum Demokrat periode 2021-2025. ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY angkat bicara ihwal Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat, 5 Maret 2021.

KLB Demokrat Deli Serdang ini menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.

Yudhoyono mengatakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, (AHY) yang terus-menerus memimpin upaya mempertahankan kedaulatan partai, memang telah menyampaikan berbagai pernyataan. Namun, ia tetap merasa perlu bicara dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai, lembaga tertinggi dalam kepengurusan Demokrat.

"Saya perlu menyampaikan pernyataan dan penjelasan secara resmi guna merespons KLB Deli Serdang hari ini," kata Yudhoyono dalam konferensi pers, Jumat malam, 5 Maret 2021.

Berikut beberapa poin pernyataan SBY.

1. Partai Demokrat dan Bangsa Indonesia Berkabung

Yudhoyono mengatakan Partai Demokrat dan bangsa Indonesia berkabung atas terjadinya KLB Demokrat di Deli Serdang yang disebutnya abal-abal, tidak sah, dan ilegal. Di sisi lain, dia menyebut saat ini keadilan, supremasi hukum, dan demokrasi sedang diuji.

"Partai Demokrat berkabung, sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung. Berkabung karena akal sehat telah mati," kata Yudhoyono.

2. Demokrat Sempat Dituding Mencari Sensasi

Yudhoyono mengatakan banyak tanggapan bernada nyinyir dan miring ketika Ketua Umum Demokrat AHY mengumumkan tentang gerakan kudeta pada 1 Februari lalu serta mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo.

"Mereka mengatakan Demokrat hanya mencari sensasi, Demokrat hanya playing victim," kata Yudhoyono.

3. Malu dan Merasa Bersalah Pernah Beri Jabatan ke Moeldoko

Yudhoyono mengungkapkan kekecewaan mendalam kepada Moeldoko. Dia mengatakan banyak yang tercengang dan tak percaya Moeldoko yang bersekongkol dengan kader Demokrat benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta di partainya.

Yudhoyono menilai Moeldoko telah melakukan perebutan kepemimpinan yang tak terpuji, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral. Ia mengatakan perbuatan itu hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran Tentara Nasional Indonesia.

"Termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya mohon ampun ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesalahan saya itu," kata Yudhoyono.

4. KLB Ilegal dan Tak Sesuai AD/ART

Yudhoyono mengatakan KLB Demokrat di Deli Serdang ilegal. Dia menjelaskan, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Demokrat mengatur bahwa KLB dapat diadakan atas permintaan (a) Majelis Tinggi Partai atau (b) sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah DPD dan setengah dari jumlah DPC, serta disetujui Ketua Majelis Tinggi Partai.

Selaku Ketua MTP, yang beranggotakan 16 orang, Yudhoyono mengatakan pihaknya tak pernah mengusulkan KLB. Yudhoyono juga mengatakan tak ada satu pun DPD yang mengusulkan KLB. Sedangkan hanya 34 dari 514 DPC atau tujuh persen yang mengusulkan KLB, dari seharusnya minimal 50 persen.

Jika pun ada permintaan DPD dan DPC, kata dia, usulan itu harus mendapatkan persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai. "Kesimpulan besarnya adalah, semua persyaratan untuk diselenggarakannya KLB ini gagal dipenuhi atau tidak dipenuhi, sehingga KLB ini benar-benar tidak sah dan ilegal," kata Yudhoyono.

5. Sebut Moeldoko dan Pelaku KLB Akali AD/ART

Yudhoyono menyebut ada akal-akalan dari pihak Moeldoko dan pelaksana KLB Deli Serdang untuk mengubah dan mengganti AD/ART. Sebelum mengangkat Moeldoko menjadi ketua umum, kata dia, AD/ART Demokrat yang sah telah diubah dan diganti dengan AD/ART versi KLB Deli Serdang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Sehingga penobatan KSP Moeldoko dianggap sah. Pertanyaannya, apa bisa begitu?" kata Yudhoyono.

Mantan Ketua Umum Demokrat ini mengatakan perubahan AD/ART partai harus dilakukan dalam forum yang sah. Sedangkan KLB Deli Serdang disebutnya ilegal dan tidak sah karena tak memenuhi persyaratan yang diatur di AD/ART Demokrat yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM.

Jika Moeldoko menganggap AD/ART versi Deli Serdang itu sah, Yudhoyono menilai mantan Panglima TNI itu salah besar dan tak paham UU Partai Politik. "Lagi-lagi makin kuat dan makin nyata bahwa KLB Deli Serdang benar-benar tidak sah adanya."

6. Tak Menyangka Demokrat Diganggu

Yudhoyono mengatakan tak pernah menyangka partai yang dia gagas akan diganggu dan dirusak. "Sebagai seorang yang menggagas berdirinya Partai Demokrat, termasuk yang membina dan membesarkan partai ini dan bahkan pernah memimpinnya, tak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa Partai Demokrat akan dibeginikan," kata Yudhoyono.

Yudhoyono mengatakan peristiwa semacam ini tak pernah terjadi saat dirinya menjadi presiden selama dua periode. Ia mengaku tak pernah mengganggu dan merusak partai politik yang ada di Tanah Air.

"Saya benar-benar tidak menyangka karena sewaktu selama sepuluh tahun saya memimpin Indonesia dulu baik secara pribadi maupun Partai Demokrat yang saya bina tidak pernah mengganggu dan merusak partai lain, seperti yang kami alami saat ini," ujar Yudhoyono.

7. Yakin Jokowi Arif Menyikapi KLB Demokrat

Yudhoyono mengatakan tetap percaya bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi arif menyikapi hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. "Saya tetap percaya bahwa Bapak Presiden Jokowi memiliki integritas dan kearifan dalam menyikapi gerakan pendongkelan dan perebutan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah ini," kata Yudhoyono

Yudhoyono juga mengaku percaya negara dan pemerintah akan bertindak adil serta menegakkan pranata hukum yang berlaku. Baik itu konstitusi atau Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Partai Politik, maupun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat yang secara hukum juga mengikat.

8. Ajak Kader Perjuangkan Keadilan

Yudhoyono mengatakan ia memahami para kadernya merasa marah, terhina, dan merasa diperlakukan sewenang-wenang karena gerakan pengambilalihan kepemimpinan lewat KLB Deli Serdang. Ia juga mengerti jajaranya merasa geram kepada kader yang berkhianat dengan iming-iming kedudukan, serta ingin membalas perbuatan mereka.

Namun, Yudhoyono meminta para kadernya tetap bersabar, sembari pada saat yang sama berjuang mendapatkan keadilan sejati. Dia mengajak mereka untuk semakin bersatu dan merapatkan barisan di bawah komando dan kepemimpinan Ketua Umum Demokrat AHY.

"Saya mengajak para kader untuk berjuang bersama, berjuang sampai keadilan benar-benar kita dapatkan di tanah Indonesia ini," kata Yudhoyono.

Penggagas Demokrat ini mengatakan, perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan dan kemandirian partai adalah perjuangan yang suci dan mulia. Ibarat peperangan, kata SBY, peperangan tersebut dapat dibenarkan.

"Ibarat peperangan, perang yang kita lakukan adalah perang yang dapat dibenarkan, sebuah war of necessity, sebuah just war, perang untuk mendapatkan keadilan," ujar SBY.

Baca juga: SBY Minta Kader Demokrat Sabar dan Tetap Berjuang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Konflik Agraria Periode Jokowi Lebih Buruk Dibandingkan Era SBY

4 jam lalu

Konflik agraria yang terjadi di Kendeng bermula pada Juni 2014 yang disebabkan PT Semen Indonesia hendak melakukan pembangunan dan pengoperasian pabrik semen di Kabupaten Rembang. Konflik Kendeng bermula ketika PT Semen Indonesia mendapatkan izin penambangan kapur di Pegunungan Kendeng. Warga sekitar menolak dan menduduki rencana lokasi tapak pabrik. dok. TEMPO
Konflik Agraria Periode Jokowi Lebih Buruk Dibandingkan Era SBY

Konflik agraria periode Jokowi sebanyak 2.939 kasus, 72 warga tewas. Di masa SBY ada 1.520 kasus, 70 tewas.


Satgas Anti-Mafia Tanah Temukan 82 Kasus dengan Kerugian Rp1,7 T, AHY: Kami Serius

1 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (ANTARA/HO-dokumen Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN)
Satgas Anti-Mafia Tanah Temukan 82 Kasus dengan Kerugian Rp1,7 T, AHY: Kami Serius

Tim Satgas Anti-Mafia Tanah berhasil mendapatkan data 82 kasus dugaan penyerobotan lahan dengan potensi kerugian Rp1,7 triliun mencakup tanah 4.569 ha


AHY Klaim Komitmen Berantas Mafia Tanah Usai Satgas Ungkap Dua Kasus di Jawa Timur

2 hari lalu

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY (tengah) menunjukkan barang bukti yang disita dari tersangka mafia tanah saat merilis kasus itu di Mapolda Jatim, Surabaya, Sabtu, 16 maret 2024. Foto: ANTARA/HO-Bidhumas Polda Jatim
AHY Klaim Komitmen Berantas Mafia Tanah Usai Satgas Ungkap Dua Kasus di Jawa Timur

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut Satgas Anti Mafia Tanah mengungkap dua kasus dengan tiga tersangka di Jawa Timur


Rekapitulasi Suara di Sulteng: Golkar Berjaya, Disusul NasDem dan Demokrat

2 hari lalu

Suasana rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024. Pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara nasional pada 32 provinsi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Rekapitulasi Suara di Sulteng: Golkar Berjaya, Disusul NasDem dan Demokrat

Golkar berjaya dalam rekapitulasi suara nasional di Sulawesi Tengah. PKS jadi juru kunci.


AHY Sebut Nilai Ekonomi Sertifikasi Tanah Mencapai Rp 6.000 Triliun

3 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih ditemui usai Acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2023 di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, pada Kamis, 14 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
AHY Sebut Nilai Ekonomi Sertifikasi Tanah Mencapai Rp 6.000 Triliun

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan nilai sertifikasi tanah Rp 6 ribu triliun.


Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

3 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.


Diperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap

4 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Diperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap

Menurut Usman Hamid, hasil penyelidikan tim pencari fakta sudah lengkap sehingga ia berharap Komnas HAM segera mengumumkan dalang pembunuhan Munir.


Tudingan Penggusuran di IKN, Ini 5 Tanggapan Soal Itu

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Tudingan Penggusuran di IKN, Ini 5 Tanggapan Soal Itu

Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN menanggapi tudingan soal penggusuran semena-mena di IKN, Kalimantan Timur


Menteri Basuki, AHY, dan Bambang Susantono Respons Masyarakat Adat Tolak Penggusuran di IKN

4 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (ketiga kiri) berjalan bersama Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kiri) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 13 Maret 2024. Ratas tersebut membahas tentang revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta terkait Ibu Kota Nusantara. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Basuki, AHY, dan Bambang Susantono Respons Masyarakat Adat Tolak Penggusuran di IKN

Masyarakat adat Kaltim menolak penggusuran tanah dan rumah di IKN. Menteri Basuki, AHY, dan Bambang Susantono respons begini.


AHY Sebut Penyelesaian Polemik OIKN dengan Masyarakat Adat yang Tolak Penggusuran Harus Saling Menguntungkan

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyampaikan keterangan usai menghadiri agenda rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Yashinta Difa
AHY Sebut Penyelesaian Polemik OIKN dengan Masyarakat Adat yang Tolak Penggusuran Harus Saling Menguntungkan

AHY akan berkoordinasi dengan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) soal polemik tata ruang wilayah IKN dengan masyarakat di Pemaluan, Kalimantan Timur.