Effendi Gazali Sebut Penasihat Ahli Tak Terkait Tim Due Diligence Ekspor Benur

Effendi Gazali. TEMPO/ Wahyu Setiawan

TEMPO.CO, Jakarta - Effendi Gazali memastikan penasihat ahli tidak memiliki hubungan dengan Tim Due Diligence. Sebab, tim seleksi ekspor benih lobster ini kebanyakan diisi oleh staf khusus.

"Memastikan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa penasihat ahli mengharuskan adanya budidaya yang sesungguhnya, baru boleh ekspor, yaitu dua kali siklus budidaya selama satu tahun," ucap Effendi dalam keterangan tertulis pada Jumat, 5 Maret 2021.

Mantan penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan itu sebelumnya menjalani pemeriksaan pada 4 Maret 2021. Penyidik memanggilnya sebagai saksi untuk perkara dugaan suap izin ekspor benih lobster yang melibatkan Edhy Prabowo.

Melalui Effendi, penyidik mengulik ihwal terbitnya Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Lobster, Kepiting, dan Rajungan.

Effendi menyatakan tidak banyak yang ia tambahkan karena penyidik KPK sudah memiliki data secara detail. "Ada deretan peristiwa, deretan rapat-rapat. Ada berkas-berkas. Ada catatan siapa saja yang hadir. Ada foto-foto," kata dia.

Ada tujuh tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah Edhy Prabowo, Staf Khusus Edhy sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri, Staf Khusus Edhy sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Misanta Pribadi.

Selanjutnya, Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy, pengurus PT ACK Siswadi , dan Ainul Faqih selaku staf istri Edhy.

Sedangkan pemberi suap, yakni Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito yang saat ini sudah berstatus terdakwa. Suharjito didakwa memberikan suap senilai total Rp 2,146 miliar yang terdiri dari 103 ribu dolar AS (sekitar Rp1,44 miliar) dan Rp 706.055.440 kepada Edhy Prabowo. Suap ini diberikan agar memperoleh izin ekspor benih lobster.

Baca juga: Edhy Prabowo Mengaku Siap Dihukum Mati






Menteri KKP Sebut Smart Fisheries Village di Banyumas Selesai Akhir 2022

54 hari lalu

Menteri KKP Sebut Smart Fisheries Village di Banyumas Selesai Akhir 2022

Smart fisheries village merupakan program yang dikembangkan KKP untuk memperkuat kemandirian desa yang berbasis usaha perikanan.


KPPU Vonis Bersalah PT Aero Citra Kargo karena Monopoli Ekspor Benur Lobster

9 Juni 2022

KPPU Vonis Bersalah PT Aero Citra Kargo karena Monopoli Ekspor Benur Lobster

KPPU vonis bersalah PT Aero Citra Kargo (ACK) karena melakukan monopoli jasa kargo ekspor benih bening lobster (benur) pada Kamis, 9 Juni 2022.


KKP Gaet Unri untuk Optimalkan Pengelolaan Ruang Laut

5 Juni 2022

KKP Gaet Unri untuk Optimalkan Pengelolaan Ruang Laut

UNRI siap jadi mitra strategis bagi KKP dalam memberikan masukan, saran, dan pertimbangan terkait ruang laut secara berkelanjutan berbasis kajian ilmiah.


Menteri KKP Berharap Tak Ada PHK Besar-besaran di Startup Perikanan

31 Mei 2022

Menteri KKP Berharap Tak Ada PHK Besar-besaran di Startup Perikanan

Menteri KKP mengatakan lini bisnis sektor kelautan dan perikanan di Indonesia sangat terbuka dan dapat dikembangkan oleh startup.


Menteri KKP Beberkan 3 Program Prioritas untuk Dongkrak Produktivitas Perikanan

13 Mei 2022

Menteri KKP Beberkan 3 Program Prioritas untuk Dongkrak Produktivitas Perikanan

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kementeriannya memiliki tiga program prioritas untuk mendongkrak produktivitas perikanan.


Pengelolaan Ekowisata Melalui Desa Wisata Bahari

10 Mei 2022

Pengelolaan Ekowisata Melalui Desa Wisata Bahari

Program ini bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dan menumbuhkan kesadaran akan kepedulian terhadap lingkungan dan ekosistem.


Kebakaran 54 Kapal di Cilacap, Menteri KKP Minta Evaluasi Operasional Pelabuhan

6 Mei 2022

Kebakaran 54 Kapal di Cilacap, Menteri KKP Minta Evaluasi Operasional Pelabuhan

Menteri KKP meminta adanya evaluasi dan pengawasan ketat operasional di pelabuhan perikanan agar peristiwa sama tak terulang.


Tanggapi Laporan AS, IM57: Citra KPK Rusak di Mata Internasional

16 April 2022

Tanggapi Laporan AS, IM57: Citra KPK Rusak di Mata Internasional

Indonesia Memanggil 57 Institute menganggap citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah rusak di dunia internasional.


KPK Setorkan Rp 72 Miliar dari Kasus Suap Menteri KKP Edhy Prabowo

8 April 2022

KPK Setorkan Rp 72 Miliar dari Kasus Suap Menteri KKP Edhy Prabowo

KPK menyetorkan dana sebesar Rp 72 miliar ke kas negara dari kasus suap Menteri KKP Edhy Prabowo.


Edhy Prabowo Jalani Masa Pengenalan Lingkungan di Lapas Tangerang

7 April 2022

Edhy Prabowo Jalani Masa Pengenalan Lingkungan di Lapas Tangerang

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tengah menjalani masa pengenalan lingkungan di Lapas Tangerang selama 14 hari.