Pengamat Curiga KLB Demokrat Intervensi Eksternal Muluskan Agenda Terselubung

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sebuah foto yang beredar menunjukkan beberapa orang sedang menyiapkan ruangan untuk KLB Partai Demokrat

    Sebuah foto yang beredar menunjukkan beberapa orang sedang menyiapkan ruangan untuk KLB Partai Demokrat

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun curiga KLB Demokrat merupakan intervensi untuk memuluskan agenda terselubung pihak eksternal. “Saya heran dengan ngototnya upaya melakukan KLB ilegal oleh mantan-mantan kader Demokrat walaupun jelas menyalahi AD/ART partai yang legal,” kata Ubedilah dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 5 Maret 2021.

    Menurut Ubedilah, KLB Partai Demokrat tersebut ilegal karena tidak memenuhi syarat-syarat AD/ART Partai Demokrat yang sah. Sementara sejumlah mantan-mantan kader begitu gigihnya mengupayakan kongres luar biasa. “Realitas itu memungkinkan dugaan bahwa KLB ilegal itu ada apa-apanya, dan muncul dugaan kuat yang makin diketahui publik siapa sesungguhnya di balik para mantan kader ini,” kata Ubedilah.

    Yang jelas, kata dia, hal itu terlihat sebagai upaya sistematis dan cukup masif untuk melemahkan Partai Demokrat. “Kalau kita analisis siapa yang paling diuntungkan dengan melemahnya Partai Demokrat, lalu kita hubungkan dengan pencapresan 2024, kita bisa melihat benang merahnya," kata dia.

    Analisa serupa dikemukakan Syarwi Pangi Chaniago, Direktur Eksekutif Voxpol Research Center and Consulting. Menurut dia siapa yang paling diuntungkan dari sebuah rekayasa politik bisa membantu untuk memetakan aktor sebenarnya yang terlibat.

    KLB Demokrat, menurut dia, bukan semata-mata persoalan partai itu saja, tapi bentuk intervensi eksternal, apalagi jika bercampur dengan ambisi politik pribadi tokoh tertentu untuk menyongsong Pemilu 2024.

    Dia khawatir jika hal itu dibiarkan, maka akan mempengaruhi kualitas demokrasi Indonesia. "Pola politik yang membelah partai sesungguhnya adalah bencana besar demokrasi, karena politik menjadi tidak sehat yang akan berdampak pada tidak sehatnya demokrasi," ujarnya.

    Baca Juga: Demokrat Minta Kader Simak Pidato Politik SBY Soal KLB


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Empat Macam Batal Puasa

    Ada beberapa macam bentuk batalnya puasa di bulan Ramadan sekaligus konsekuensi yang harus dijalankan pelakunya.