AHY: KLB Demokrat Dagelan dan Tidak Bisa Diterima Akal Sehat

Reporter

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin, 1 Februari 2021. Dalam konferensi pers tersebut, AHY menyebutkan bahwa ada gerakan politik tertentu yang melibatkan pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengambil alih kepengurusan partai secara inkonstitusional. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau menyebut Kongres Luar Biasa KLB Demokrat  di Sumatera Utara seperti dagelan dan tidak bisa diterima akal sehat.

"KLB ini, ya, bisa dikatakan dagelan. Saya sih tidak bisa terima dengan akal sehat sebetulnya. Tapi sudah terjadi. Akan kami hadapi dan kami lawan, karena kami punya hak dan kewajiban menjaga kedaulatan partai," ujar AHY, Jumat, 5 Maret 2021.

AHY menjelaskan sejumlah alasannya menyebut KLB Demokrat itu dagelan. Di antaranya, kongres tersebut tidak memenuhi prasyarat sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Demokrat, yakni dihadiri 2/3 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 1/2 jumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Selain itu, KLB mestinya mendapat persetujuan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat.

"Ketiga, klausul tersebut tidak dipenuhi sama sekali. Faktanya seluruh Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat tidak mengikuti KLB tersebut. Mereka berada di daerah masing-masing. Kalau pun ada yang mengatasnamakan Ketua DPD dan DPC sebagai para pemilik hak suara yang sah, tentu itu adalah berita bohong," ujarnya.

Menurut AHY, peserta KLB di Sumatera Utara kebanyakan adalah para mantan kader yang sudah dipecat dan diberhentikan secara tidak hormat. Adapula mantan kader atau yang sudah lama tidak aktif lagi bahkan sudah pindah partai. "Tiba-tiba mereka kembali menggunakan jaket biru Demokrat seolah-olah mereka adalah kader aktif  yang memiliki hak suara sah. Bukan. Saya bisa pastikan itu," ujar AHY.

KLB Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara menetapkan Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. AHY menyebut keputusan itu tidak sah dan meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tidak mensahkan kepemimpinan Partai Demokrat dengan Ketua Umum Moeldoko.

DEWI NURITA

Baca Juga: Polri Tak Keluarkan Izin KLB Demokrat di Sumut






PKS Ungkap AHY dan Khofifah Bisa Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024

6 jam lalu

PKS Ungkap AHY dan Khofifah Bisa Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024

Menurut PKS lumbung suara terbesar Anies Baswedan ada di Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera, dan Banten. Pasangannya harus kuat di Jateng dan Jatim.


5 Fakta di Balik Kemenangan SBY dan JK Pada Pilpres 2004, Memicu Renggang dengan Megawati?

1 hari lalu

5 Fakta di Balik Kemenangan SBY dan JK Pada Pilpres 2004, Memicu Renggang dengan Megawati?

Hari ini, 4 Oktober 2004 diumumkan kemenangan SBY - JK sebagai presiden dan wapres periode 2004 - 2009. Berikut beberapa fakta menariknya.


Partai NasDem Tawarkan Anies Baswedan ke Calon Koalisi, Surya Paloh: Calon Kami Ganteng Apa Kagak?

1 hari lalu

Partai NasDem Tawarkan Anies Baswedan ke Calon Koalisi, Surya Paloh: Calon Kami Ganteng Apa Kagak?

Surya Paloh menyatakan akan menawarkan Anies Baswedan ke calon mitra koalisinya, PKS dan Partai Demokrat.


Indonesia Terancam Resesi, Stok 9 Pangan Strategis di DKI Jakarta Aman hingga Februari 2023

2 hari lalu

Indonesia Terancam Resesi, Stok 9 Pangan Strategis di DKI Jakarta Aman hingga Februari 2023

Sembilan pangan strategis itu di antaranya beras, daging ayam, daging sapi, dan minyak goreng.


Mahkamah Agung Tolak Kasasi Moeldoko di Kasus KLB Partai Demokrat

2 hari lalu

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Moeldoko di Kasus KLB Partai Demokrat

MA menolak kasasi yang diajukan Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dalam kasus Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut.


Partai Demokrat Ungkap Kedekatan Anies Baswedan dengan AHY

2 hari lalu

Partai Demokrat Ungkap Kedekatan Anies Baswedan dengan AHY

AHY disebut-sebut bakal disodorkan menjadi cawapres oleh Partai Demokrat untuk mendampingi Anies Baswedan.


Survei Indikator: Elektabilitas AHY dan Puan Maharani Konsisten Menguat

3 hari lalu

Survei Indikator: Elektabilitas AHY dan Puan Maharani Konsisten Menguat

Dalam simulasi 19 nama semi terbuka, Ketua Umum Partai Demokrat AHY berada di peringkat 5 dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani di peringkat 7.


Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

4 hari lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

4 hari lalu

Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

Partai Demokrat menyayangkan upaya kriminalisasi Anies Baswedan. Isu penjegalan Anies ini sudah meruak di internal partai.


Komponen Mobil Listrik Masih Impor, Moeldoko Minta BRIN Kembangkan Produk Lokal

5 hari lalu

Komponen Mobil Listrik Masih Impor, Moeldoko Minta BRIN Kembangkan Produk Lokal

Ketua Periklindo Moeldoko mengatakan komponen impor membuat produksi dan harga mobil listrik menjadi mahal. BRIN sedang melakukan riset.