Bareskrim Belum Temukan Ada Pidana di 92 Rekening FPI

Reporter

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi memberikan keterangan pers seusai pemeriksaan sejumlah barang bukti senjata api 6 laskar FPI yang tewas ditembak polisi di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu, 23 Desember 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Reserse Kriminal Polri menyatakan belum menemukan adanya tindak pidana dalam pembekuan 92 rekening yang berkaitan dengan Front Pembela Islam (FPI). 

"Masih terus mempelajari hasil analisa rekening itu. Tapi, sampai saat ini penyidik belum menemukan adanya tindak pidana," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Brigadir Jenderal Andi Rian kepada Tempo pada Jumat, 4 Maret 2021. 

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan 92 rekening yang berkaitan dengan FPI setelah pemerintah menyatakan bahwa organisasi masyarakat itu ilegal. 

Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan pemblokiran dilakukan karena rekening tersebut terindikasi adanya perbuatan melawan hukum.

“PPATK akan tetap memberikan dukungan dan berkoordinasi terhadap penyidik mengenai adanya dugaan perbuatan melawan hukum tersebut,” ucap Dian melalui keterangan tertulis pada 31 Januari 2021.

Kemudian pada akhir Januari 2021 lalu, PPATK menyerahkan hasil analisa puluhan rekening itu ke polisi untuk diteliti lebih jauh. 

Adapun untuk FPI sendiri, pemerintah telah resmi melarang segala bentuk kegiatan organisasi yang dipimpin Rizieq Shihab itu sejak 30 Desember 2020. 

ANDITA RAHMA

Baca: PPATK Sebut Rekening FPI Diblokir karena Diduga Ada Unsur Pelanggaran Hukum






KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

10 jam lalu

KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

KPK meminta istri dan anak Gubernur Papua Lukas Enembe untuk kooperatif.


Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

13 jam lalu

Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

Istri dan anak Lukas Enembe absen dari pemeriksaan KPK tanpa alasan yang jelas.


Penuhi Syarat dan Ketentuan Menerima BSU Tahap 4

1 hari lalu

Penuhi Syarat dan Ketentuan Menerima BSU Tahap 4

Bantuan Subsidi Upah atau BSU merupakan bantuan senilai Rp 600 ribu yang diberikan pemerintah. Ini syarat penerima BSU tahap 4.


Tim Jaksa Lakukan Pemeriksaan Barang Bukti Kasus Ferdy Sambo Cs

2 hari lalu

Tim Jaksa Lakukan Pemeriksaan Barang Bukti Kasus Ferdy Sambo Cs

Terdapat enam box plastik yang diserahkan di Kejasaan Agung. Barang bukti itu, kata dia, diverifikasi sebagai daftar berkas perkara Ferdy Sambo cs.


Tragedi Kanjuruhan, 23 Polisi dan 6 Panitia Penyelenggara Diperiksa

2 hari lalu

Tragedi Kanjuruhan, 23 Polisi dan 6 Panitia Penyelenggara Diperiksa

Polri telah menaikan status tragedi Kanjuruhan ke penyidikan.


Tragedi Kanjuruhan, Bareskrim Periksa Direktur LIB dan Ketua PSSI Jawa Timur

3 hari lalu

Tragedi Kanjuruhan, Bareskrim Periksa Direktur LIB dan Ketua PSSI Jawa Timur

Dedi berujar hingga sore ini, korban meninggal akibat tragedi Kanjuruhan berjumlah 125 orang.


Kejagung: Jaksa Penuntut Kemungkinan Akan Tahan Putri Candrawathi

4 hari lalu

Kejagung: Jaksa Penuntut Kemungkinan Akan Tahan Putri Candrawathi

Kejaksaan Agung menyebut penahanan Putri Candrawathi ini dilakukan untuk menghindari tersangka menghilangkan barang bukti.


Putri Candrawathi Titipkan Anak ke Keluarganya, Komnas PA: Jika Tidak Mampu, Pemerintah Bisa Take Over

5 hari lalu

Putri Candrawathi Titipkan Anak ke Keluarganya, Komnas PA: Jika Tidak Mampu, Pemerintah Bisa Take Over

Jika keluarga Putri Candrawathi tidak mampu merawat anak tersebut, negara bisa mengambil alih peran orang tua.


Reportase Pasca Putri Candrawathi Ditahan, Jurnalis Tempo Diusir Penjaga Rumah Ferdy Sambo

5 hari lalu

Reportase Pasca Putri Candrawathi Ditahan, Jurnalis Tempo Diusir Penjaga Rumah Ferdy Sambo

Jurnalis Tempo mencoba melihat kondisi rumah Ferdy Sambo di Jalan Saguling setelah Putri Candrawathi ditahan. Diusir penjaga rumah.


Narasi Laporkan Serangan Digital ke Mabes Polri, AJI: Semoga Tidak Mangkrak

6 hari lalu

Narasi Laporkan Serangan Digital ke Mabes Polri, AJI: Semoga Tidak Mangkrak

Tim hukum Narasi bersama LBH Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Safenet, telah melaporkan serangan digital ke Mabes Polri