Kota Parepare Didorong Membuat Raperda LP2B

Kota Parepare Didorong Membuat Raperda LP2B | Foto: dok.Kementan

PAREPARE - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Parepare kembali menggagas rancangan peraturan daerah (Ranperda). Kali ini Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, Perda LP2B sangat penting demi menjaga produktivitas pangan di tengah-tengah terus bertambahnya jumlah penduduk Tanah Air bahkan dunia.

"Kami terus mengingatkan pentingnya menjaga lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain," ujar Mentan SYL, Rabu (3/3).

Mentan SYL meminta semua pihak untuk serius dalam menjaga lahan pertanian. Selain menjadi faktor utama dalam tersedianya pangan, dia meyakini sektor inipun akan menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. 

"Bahkan, jika dikelola dengan baik, pertanian mampu menjadi solusi untuk pemenuhan lapangan kerja bagi masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan," tambahnya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy mengatakan, ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

"Apresiasi komitmen terhadap penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan kami sampaikan kepada semua pihak, termasuk kepada Bapemperda DPRD Kota Parepare, karena sudah mengupayakan Penetapan LP2B," ujar Sarwo Edhy.

Sarwo Edhy mengungkapkan, perlindungan LP2B tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor pertanian, tetapi hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

Terkait dengan pengaturan jaminan ketersediaan pangan, telah diundangkan melalui Undang- Undang Nomor 41 tahun 2009,  beserta turunannya. Dalam peraturan tersebut diamanatkan agar ditetapkan KP2B, LP2B dan LCP2B dalam Perda RTRWN, RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Upaya pencegahan alih fungsi lahan ini diharapkan sebagai penggerak pembangunan pertanian pedesaan menuju pertanian maju, mandiri dan modern," ujarnya.

Anggota Bapemperda DPRD Kota Parepare, Hj Asmawati mengatakan, lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat. Lahan merupakan sumberdaya yang jumlahnya tidak bertambah, namun kebutuhan atas lahan terus meningkat. 

"Karena itu, ketersediaan lahan merupakan syarat mutlak memajukan sektor pertanian berkelanjutan. Terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional,” ujar Asmawati. 

Asmawati melanjutkan, alih fungsi lahan pertanian menimbulkan dampak besar terhadap ketahanan pangan. Permasalahan semakin kompleks karena konversi lahan pertanian subur belum diimbangi pengembangan lahan potensial.

“Karena itu, pengendalian konversi lahan pertanian pangan melalui Ranperda ini merupakan salah satu upaya mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan dalam rangka meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya,” papar dia.

Adapun jangkauan pengaturan dari Perda tersebut sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam membimbing masyarakat, kelompok serta individu dengan peraturan daerah. Juga, pemerintah daerah dalam menetapkan pedoman perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan peraturan daerah.

Di kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan Ranperda dari DPRD ke Pemkot Parepare. Diserahkan oleh Ketua DPRD, Andi Nurhatina Tipu. Diterima oleh Wakil Wali Kota Parepare, Pangerang Rahim.






Cara Membuat Laporan LHKASN, Ternyata Setiap ASN Wajib Lapor Harta Kekayaan

13 hari lalu

Cara Membuat Laporan LHKASN, Ternyata Setiap ASN Wajib Lapor Harta Kekayaan

Kewajiban Penyampaian LHKASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, ASN wajib melaporkan harta kekayaannya. Bagaimana cara pengisiannya?


Abdullah Azwar Anas Ingin Hubungkan Anggaran Kemiskinan Rp520 T dengan SPBE

25 hari lalu

Abdullah Azwar Anas Ingin Hubungkan Anggaran Kemiskinan Rp520 T dengan SPBE

Meski sudah dilantik jadi menteri, Abdullah Azwar Anas masih rangkap jabatan sebagai Kepala LKPP untuk sementara waktu.


Pengaturan Jam Kerja, Dishub DKI Sebut Kemenpan Beri Respons Positif

33 hari lalu

Pengaturan Jam Kerja, Dishub DKI Sebut Kemenpan Beri Respons Positif

Wakil Kadishub DKI Jakarta Chaidir mengatakan rencana pengaturan jam kerja di ibu kota masih dibahas, tapi Kementerian PAN-RB memberi respons positif


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

34 hari lalu

Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


FAO Bangga Indonesia Capai Swasembada

48 hari lalu

FAO Bangga Indonesia Capai Swasembada

IRRI menilai, Indonesia mencapai swasembada karena mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lebih dari 20 persen.


Tada Raih Penghargaan Ajang Asia-Pacific Loyalty & Engagement Awards 2022

49 hari lalu

Tada Raih Penghargaan Ajang Asia-Pacific Loyalty & Engagement Awards 2022

Kemenangan bersama yang tak lepas dari kepercayaan para klien yang telah memilih Tada


Jelajah Pulau Halmahera, akan Dibangun Rest Area di Sidangoli

55 hari lalu

Jelajah Pulau Halmahera, akan Dibangun Rest Area di Sidangoli

Sidangoli disiapkan sebagai Pintu Masuk ke Halmahera.


Jokowi Kantongi Nama Pengganti Tjahjo Kumolo, Dibahas Bareng Megawati

55 hari lalu

Jokowi Kantongi Nama Pengganti Tjahjo Kumolo, Dibahas Bareng Megawati

Pramono tetap enggan mengungkap nama-nama yang masuk kantong Jokowi. Termasuk, jadwal dari pengumuman menteri baru oleh Jokowi.


Provinsi Bangka Belitung Bakal Berhentikan 4.000 Tenaga Honorer

27 Juli 2022

Provinsi Bangka Belitung Bakal Berhentikan 4.000 Tenaga Honorer

Pemberhentian tenaga honorer ini bakal meningkatkan jumlah pengangguran di Bangka Belitung.


Aktif di Negara K-Pop, BNI diapresiasi Dubes

10 Juli 2022

Aktif di Negara K-Pop, BNI diapresiasi Dubes

Event ini Paviliun Indonesia membawa 19 mitra UMKM binaan BNI dalam program Xpora dan 5 pelaku usaha makanan dan minuman.