Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kota Parepare Didorong Membuat Raperda LP2B

image-gnews
Kota Parepare Didorong Membuat Raperda LP2B | Foto: dok.Kementan
Kota Parepare Didorong Membuat Raperda LP2B | Foto: dok.Kementan
Iklan

PAREPARE - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Parepare kembali menggagas rancangan peraturan daerah (Ranperda). Kali ini Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, Perda LP2B sangat penting demi menjaga produktivitas pangan di tengah-tengah terus bertambahnya jumlah penduduk Tanah Air bahkan dunia.

"Kami terus mengingatkan pentingnya menjaga lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain," ujar Mentan SYL, Rabu (3/3).

Mentan SYL meminta semua pihak untuk serius dalam menjaga lahan pertanian. Selain menjadi faktor utama dalam tersedianya pangan, dia meyakini sektor inipun akan menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. 

"Bahkan, jika dikelola dengan baik, pertanian mampu menjadi solusi untuk pemenuhan lapangan kerja bagi masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan," tambahnya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy mengatakan, ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

"Apresiasi komitmen terhadap penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan kami sampaikan kepada semua pihak, termasuk kepada Bapemperda DPRD Kota Parepare, karena sudah mengupayakan Penetapan LP2B," ujar Sarwo Edhy.

Sarwo Edhy mengungkapkan, perlindungan LP2B tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor pertanian, tetapi hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

Terkait dengan pengaturan jaminan ketersediaan pangan, telah diundangkan melalui Undang- Undang Nomor 41 tahun 2009,  beserta turunannya. Dalam peraturan tersebut diamanatkan agar ditetapkan KP2B, LP2B dan LCP2B dalam Perda RTRWN, RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Upaya pencegahan alih fungsi lahan ini diharapkan sebagai penggerak pembangunan pertanian pedesaan menuju pertanian maju, mandiri dan modern," ujarnya.

Anggota Bapemperda DPRD Kota Parepare, Hj Asmawati mengatakan, lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat. Lahan merupakan sumberdaya yang jumlahnya tidak bertambah, namun kebutuhan atas lahan terus meningkat. 

"Karena itu, ketersediaan lahan merupakan syarat mutlak memajukan sektor pertanian berkelanjutan. Terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional,” ujar Asmawati. 

Asmawati melanjutkan, alih fungsi lahan pertanian menimbulkan dampak besar terhadap ketahanan pangan. Permasalahan semakin kompleks karena konversi lahan pertanian subur belum diimbangi pengembangan lahan potensial.

“Karena itu, pengendalian konversi lahan pertanian pangan melalui Ranperda ini merupakan salah satu upaya mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan dalam rangka meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya,” papar dia.

Adapun jangkauan pengaturan dari Perda tersebut sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam membimbing masyarakat, kelompok serta individu dengan peraturan daerah. Juga, pemerintah daerah dalam menetapkan pedoman perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan peraturan daerah.

Di kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan Ranperda dari DPRD ke Pemkot Parepare. Diserahkan oleh Ketua DPRD, Andi Nurhatina Tipu. Diterima oleh Wakil Wali Kota Parepare, Pangerang Rahim.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sukses ! Perusahaan Anak Bank Mandiri Dorong Pertumbuhan Bisnis dan Perluas Kolaborasi

2 hari lalu

Sukses ! Perusahaan Anak Bank Mandiri Dorong Pertumbuhan Bisnis dan Perluas Kolaborasi

Pada perdagangan Rabu, 13 Maret lalu, kapitalisasi pasar bank berkode emiten BRIS ini berhasil mencapai Rp131,47 triliun atau setara dengan US$8,44 miliar.


bank bjb Teken PKS Jasa Layanan Perbankan dengan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan

16 hari lalu

bank bjb Teken PKS Jasa Layanan Perbankan dengan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan

Kolaborasi bank bjb dengan BBKFP juga merupakan upaya pengembangan bisnis untuk menjangkau nasabah secara lebih luas.


Majukan Olahraga dan Pariwisata, BSI Dukung F1 Powerboat di Balige

16 hari lalu

Majukan Olahraga dan Pariwisata, BSI Dukung F1 Powerboat di Balige

Selain menyediakan layanan ibadah portable, BSI juga membuka gerai layanan untuk mengenalkan produk- produk perbankan syariah.


ASN yang Bakal Dipindah ke IKN Dipangkas Menjadi 6.000, Mengapa?

27 hari lalu

Foto udara suasana pembangunan jembatan duplikasi Pulau Balang bentang pendek penghubung Balikpapan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu 17 Februari 2024. Progres pembangunan jembatan duplikasi bentang pendek sepanjang 470 meter yang merupakan akses lanjutan dari bentang panjang tersebut sudah mencapai 71,02 persen per (8/2). ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
ASN yang Bakal Dipindah ke IKN Dipangkas Menjadi 6.000, Mengapa?

Saat ini di IKN baru terdapat 47 tower, di mana satu tower berisi 60 unit tempat hunian untuk ASN, TNI/Polri, eselon I dan lainnya.


Dirut BRI Sebut Profesi Baru Ini Belum Bisa Digantikan Oleh Teknologi di Masa Depan

50 hari lalu

Dirut BRI Sebut Profesi Baru Ini Belum Bisa Digantikan Oleh Teknologi di Masa Depan

Namun di sisi lain, Sunarso berharap adanya regulasi terkait AI sebagai upaya preventif terjadinya kejahatan siber di masa mendatang.


Dorong Pertumbuhan Ekonomi, BRI Fokus Dorong Literasi Pelaku Usaha Ultra Mikro

51 hari lalu

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, BRI Fokus Dorong Literasi Pelaku Usaha Ultra Mikro

Di awal, Holding UMi fokus pada memberikan permodalan terhadap pelaku-pelaku usaha baru melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di setiap tahunnya


Waspada Kejahatan Siber Quishing, BRI Beberkan Cara Antisipasinya

51 hari lalu

Waspada Kejahatan Siber Quishing, BRI Beberkan Cara Antisipasinya

Terdapat beberapa metode quishing yang umum diterapkan pelaku. Di antaranya manipulasi kode QR, kode QR dengan tautan tujuan berupa situs phishing, dan kode QR dengan memasukkan aplikasi bertujuan jahat (malware injection)


Formasi yang Dibutuhkan dalam Rekrutmen CPNS 2024

13 Januari 2024

Sejumlah peserta mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di UPT Badan Kepagawaian Negara (BKN), Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat 3 September 2021. Tes SKD CPNS yang digelar hingga 23 September 2021 tersebut diikuti sebanyak 7.887 peserta dari wilayah Kalsel yang dibagi menjadi empat sesi dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Formasi yang Dibutuhkan dalam Rekrutmen CPNS 2024

Formasi CPNS 2024 terdiri dari guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.


BRI Raih Ratusan Penghargaan, 53 Diantaranya Bertaraf Internasional

7 Januari 2024

BRI Raih Ratusan Penghargaan, 53 Diantaranya Bertaraf Internasional

Keberhasilan BRI Group mendapatkan berbagai penghargaan tersebut tak terlepas darikemampuannya menjaga kinerja positif secara berkelanjutan.


Cara Aktivasi e-KTP jadi IKD secara Online dan Syaratnya

3 Januari 2024

Ilustrasi pembuatan e-KTP. Dok.TEMPO/Suryo Wibowo
Cara Aktivasi e-KTP jadi IKD secara Online dan Syaratnya

Pemerintah akan mengganti e-KTP menjadi IKD secara online. Bagaimana cara mengubahnya?