Dirjen Kemensos Sebut Tak Ada Pengumuman Pendaftar Penyedia Bansos Covid-19

Reporter

Pepen Nazaruddin, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementrian Sosial Pepen Nazaruddin mengakui tidak membuat pengumuman bagi perusahaan-perusahaan untuk mendaftar sebagai penyedia bantuan sosial (bansos) sembako COVID-19 Jabodetabek. "Sepengetahuan saya tim melihat referensi dari website, tidak ada pengumuman," kata Pepen di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 3 Maret 2021.

Pepen bersaksi untuk dua orang terdakwa, yaitu untuk Harry Van Sidabukke yang didakwa menyuap Juliari senilai Rp1,28 miliar dan Ardian Iskandar Maddanatja yang didakwa memberikan suap senilai Rp1,95 miliar terkait penunjukan perusahaan penyedia bansos sembako COVID-19.

Pagu bansos sembako di Jabodetabek adalah sebesar Rp6,84 triliun dalam 12 tahap untuk April-November 2020 dengan tiap tahap sebanyak 1,9 juta paket sehingga totalnya 22,8 juta paket sembako.

Anggaran Rp6,84 triliun itu dikelola Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) di Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos yang akan disalurkan pada April-November 2020 sebanyak 19 juta paket sembako masing-masing senilai Rp300 ribu per paket.

"Pola pengadaan langsung suidah dibahas sejak awal melalui diskusi dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang kesimpulannya memungkinkan saat pandemi ada penunjukkan langsung," ungkap Pepen.

Menurut Pepen, ada sejumlah kriteria dalam penunjukkan langsung. "Pertama dalam situasi krisis atau pandemi jadi kami bertugas untuk pengadaan sembako. Saya perintahkan Pak Sesditjen dan tim kira-kira penyedia mana yang bisa ikut diundang. Kriteria perwakilan dari BUMN, UMKM, swasta yang dianggap mampu tapi karena keterbatasan pengetahuan kami dan harus cepat jadi kami cari di website dan diundang ke Kemensos," tambah Pepen.

Baca: KPK Cecar Dewan Komisaris PT RPI Soal Penunjukan Proyek Bansos Covid-19

Menurut Pepen, dari sekitar 20 perusahaan yang diundang, hanya 5 perusahaan yang mendaftar sebagai perusahaan penyedia sembako tahap I."Dari yang datang 20 (perusahaan) tapi yang daftar hanya 5, perusahaanya ada yang daari BUMN, sawsta, dan saya juga tidak tahu siapa yang menang akhirnya karena yang menentukan KPA dan PPK," tambah Pepen.

"Ada yang minta dibantu perusahaannya oleh saudara?" tanya jaksa penuntut umum KPK M Nur Azis dalam soal korupsi bansos. "Ada 6 atau 7 perusahaan tapi saya sampaikan agar langsung ke lantai 3, ada direktur dan timnya nanti," jawab Pepen.






KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

24 menit lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

15 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


Risma Salurkan Santunan untuk 125 Ahli Waris Tragedi Kanjuruhan

22 jam lalu

Risma Salurkan Santunan untuk 125 Ahli Waris Tragedi Kanjuruhan

Setiap ahli waris korban tragedi Kanjuruhan mendapatkan bantuan sebesar Rp 15 juta dan paket sembako.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

22 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

22 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

23 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

1 hari lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

1 hari lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

1 hari lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan