Kasus Suap, KPK Sudah Teken Sprindik dan Geledah Kantor Pajak

Reporter

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberikan keterangan pers terkait perkembangan kasus dugaan suap proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim di gedung KPK, Jakarta, Senin, 27 April 2020. Dalam konferensi pers tersebut, KPK menghadirkan dua tersangka baru dalam kasus tersebut, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Aries HB dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Ramlan Suryadi. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan lembaganya telah melakukan penggeledahan dalam kasus suap pajak di Kementerian Keuangan. Namun dia tidak menyebutkan tempat mana saja yang digeledah.

“Sudah dan kami juga sudah koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kemenkeu,” kata Alex di kantornya, Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021.

Menurut sumber yang mengetahui penyidikan ini, Surat Perintah Penyidikan untuk sejumlah tersangka sudah diteken sejak 4 Februari 2021. Sejumlah tempat juga sudah digeledah seperti Kantor Direktorat Jenderal Pajak dan rumah seorang pejabat Dirjen Pajak pada awal Februari 2021. Serta, kantor konsultan pajak pada pertengahan Februari 2021.

Alex menjelaskan modus kasus korupsi ini adalah para wajib pajak memberikan uang kepada pejabat agar nilai pembayaran pajaknya menjadi rendah. Ia tak menyebutkan siapa wajib pajak yang diduga melakukan penyuapan tersebut.

Baca: Begini Dugaan Modus Suap Pajak Puluhan Miliar Rupiah di Kemenkeu

"Seperti penanganan pajak sebelumnya, pemeriksaan pajak gimana caranya supaya itu rendah, prinsipnya begitu. Selalu ada imbal balik ketika itu menyangkut perpajakan itu ada kepentingan PT dengan pejabat pajak, kalau mau pajaknya rendah ada upahnya kan gitu," kata dia. Alex menuturkan nilai suap dalam kasus ini diperkirakan cukup besar, yakni mencapai miliaran Rupiah. "Nilai suapnya besar juga, puluhan miliar," kata dia.

Direktur P2Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmadrin Noor belum menjawab panggilan dan pesan yang dikirimkan Tempo mengenai kasus yang disidik KPK ini. Kemenkeu telah menjadwalkan konferensi pers daring mengenai pengusutan kasus dugaan suap pajak ini pada pukul 13.00 WIB. Menurut undangan liputan yang tersebar, konferensi pers akan dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur Jenderal Pajak, Inspektur Pajak, dan Staf Khusus Menkeu.






KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

3 jam lalu

KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

KPK resmi melimpahkan perkara korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Berkas atas nama terdakwa Irfan Kurnia Saleh.


Survei Indikator: Baru 18-19 Persen Responden yang Memiliki NPWP

3 jam lalu

Survei Indikator: Baru 18-19 Persen Responden yang Memiliki NPWP

Survei juga menunjukan bahwa kelompok karyawan adalah kelompok yang paling besar dalam hal tingkat kepemilikan NPWP dan kepatuhan membayar pajak.


KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

10 jam lalu

KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

KPK meminta istri dan anak Gubernur Papua Lukas Enembe untuk kooperatif.


Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

13 jam lalu

Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

Istri dan anak Lukas Enembe absen dari pemeriksaan KPK tanpa alasan yang jelas.


Ingin Struktur Ekonomi Aceh Jadi Mandiri, Saran Kemenkeu: Pengembangan Industri Hilir

18 jam lalu

Ingin Struktur Ekonomi Aceh Jadi Mandiri, Saran Kemenkeu: Pengembangan Industri Hilir

Kemenkeu menyatakan Aceh harus memanfaatkan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 untuk memperkuat industri hilir.


DPRD DKI Soroti Rendahnya Realisasi Pendapatan Pajak, Pendapatan Jakarta Jauh dari Target

23 jam lalu

DPRD DKI Soroti Rendahnya Realisasi Pendapatan Pajak, Pendapatan Jakarta Jauh dari Target

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta diminta memaksimalkan pemungutan pajak daerah pada triwulan terakhir.


KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

1 hari lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


BPK Temukan Insentif Pajak Bermasalah Rp 15,3 Triliun, Begini Penjelasan Kemenkeu

1 hari lalu

BPK Temukan Insentif Pajak Bermasalah Rp 15,3 Triliun, Begini Penjelasan Kemenkeu

BPK menemukan pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan 2021 senilai Rp 15,31 triliun yang belum sepenuhnya memadai. Apa kata Kemenkeu?


Kemenkeu Sebut Dampak Kenaikan Harga BBM ke Inflasi Lebih Rendah dari Perkiraan, Kenapa?

1 hari lalu

Kemenkeu Sebut Dampak Kenaikan Harga BBM ke Inflasi Lebih Rendah dari Perkiraan, Kenapa?

Kementerian Keuangan mengatakan, pengaruh kenaikan harga BBM pada awal September 2022 ternyata tidak seburuk perkiraan sebelumnya.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

1 hari lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.