Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jhoni Allen Jelaskan soal Kehadiran Moeldoko di Pertemuan Aston Rasuna

image-gnews
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko melambaikan tangan sebelum memberi keterangan pers di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu, 3 Februari 2021. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko melambaikan tangan sebelum memberi keterangan pers di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu, 3 Februari 2021. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan kader Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun menjelaskan tentang kehadiran Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam pertemuan di Hotel Aston, Rasuna Said, Jakarta Selatan pada 27 Januari 2021. Jhoni, yang belum lama ini dipecat partai, mengakui Moeldoko hadir dalam pertemuan dengan para ketua DPC Demokrat tersebut.

Menurut Jhoni Allen, para ketua DPC itu awalnya ingin bertandang ke rumah Moeldoko di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. "Waktu itu beliau mau ke mana, sebetulnya kami mau ke rumahnya beliau," kata Jhoni dalam wawancara dengan Tempo, Selasa, 2 Maret 2021.

Jhoni membenarkan ada sembilan ketua DPC Demokrat dari daerah Kalimantan Selatan yang hadir dalam pertemuan tersebut. Ia hadir bersama mantan bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Jhoni pun tak menampik membicarakan rencana kongres luar biasa Partai Demokrat, setelah menerima banyak keluhan dari pengurus daerah ihwal kondisi internal partai.

Menurut dia, ada sejumlah hal yang menjadi sumber kekecewaan pengurus daerah. Mulai dari adanya pungutan iuran dari fraksi DPRD provinsi dan kabupaten/kota untuk DPP, dipangkasnya kewenangan menentukan ketua DPD atau DPC lewat musyawarah daerah atau musyawarah cabang, hingga terpilihnya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai ketua umum yang dianggap menjadikan Demokrat sebagai partai dinasti.

Versi Jhoni Allen, para ketua DPC yang hadir itu awalnya solid untuk mendorong KLB. Namun pertemuan itu akhirnya bocor sehingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menggelar konferensi pers mengumumkan adanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai. "Siapa yang berkhianat di situ, saya enggak tahu. Tapi begitu diselidiki satu ketua DPC," kata Jhoni Allen.

Ihwal kehadiran Moeldoko, Jhoni menyebut para ketua DPC ingin mengetahui kesediaan mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia itu untuk memimpin Demokrat. Moeldoko pun, kata dia, menanyakan apakah dirinya benar-benar didukung memimpin Demokrat.

"Sebagai dia bagian mencintai Demokrat, 'why not kalau kalian menginginkan'," kata Jhoni, saat ditanya ihwal respons Moeldoko. "Pak Moel juga melihat, benar enggak ini? Sebelah sana juga melihat, benar enggak Pak Moel mau."

Jhoni tak merinci bagaimana Moeldoko bisa sampai hadir di Hotel Aston Rasuna ketika itu. Menurut dia, adalah Darmizal, mantan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat, koleganya yang juga menjadi pendorong kongres luar biasa yang intens berkomunikasi dengan Moeldoko.

Meski begitu, Jhoni berujar Moeldoko dan para ketua DPC baru sebatas berkenalan. Ia membantah Moeldoko membicarakan kongres luar biasa partai. "Tidak ada kewenangan Pak Moel itu membahas KLB," ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Politikus yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat sejak 2004 ini mengatakan, masalah ini kemudian membesar lantaran konferensi pers AHY yang menuding adanya upaya kudeta dengan keterlibatan pihak eksternal.

"Ibarat lilin kecil, disiram dengan Pertamax, nabrak ke mana-mana. Langsung bilang kudeta, bikin surat ke (Presiden) Jokowi, saya langsung mau diproses pemberhentian," kata Jhoni, yang diberhentikan tetap secara tidak hormat oleh Demokrat pada 26 Februari lalu.

Versi Partai Demokrat sebelumnya, pertemuan di Hotel Aston Rasuna pada 27 Januari 2021 itu terselenggara atas undangan Jhoni Allen Marbun. Ada sembilan ketua DPC dari daerah Kalimantan Selatan yang awalnya diundang untuk menerima bantuan bencana banjir.

Adapun Moeldoko berkali-kali membantah tuduhan hendak mengambil alih Partai Demokrat. Moeldoko mengakui pernah beberapa kali bertemu dengan sejumlah kader Demokrat, tetapi hanya untuk mengobrol dan minum kopi.

Pada Rabu, 24 Februari lalu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara ihwal dugaan keterlibatan Moeldoko dalam kisruh partainya. Menanggapi SBY, Moeldoko mengatakan akan melakukan sesuatu jika terus ditekan-tekan, tapi tak merinci apa maksudnya.

"Saya ingin mengingatkan semuanya ya, saya ingin mengingatkan, karena saya bisa sangat mungkin melakukan apa itu langkah-langkah yang saya yakini," ujar Moeldoko pada Kamis, 25 Februari 2021.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | DEWI NURITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Satgas Anti-Mafia Tanah Temukan 82 Kasus dengan Kerugian Rp1,7 T, AHY: Kami Serius

1 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (ANTARA/HO-dokumen Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN)
Satgas Anti-Mafia Tanah Temukan 82 Kasus dengan Kerugian Rp1,7 T, AHY: Kami Serius

Tim Satgas Anti-Mafia Tanah berhasil mendapatkan data 82 kasus dugaan penyerobotan lahan dengan potensi kerugian Rp1,7 triliun mencakup tanah 4.569 ha


AHY Klaim Komitmen Berantas Mafia Tanah Usai Satgas Ungkap Dua Kasus di Jawa Timur

2 hari lalu

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY (tengah) menunjukkan barang bukti yang disita dari tersangka mafia tanah saat merilis kasus itu di Mapolda Jatim, Surabaya, Sabtu, 16 maret 2024. Foto: ANTARA/HO-Bidhumas Polda Jatim
AHY Klaim Komitmen Berantas Mafia Tanah Usai Satgas Ungkap Dua Kasus di Jawa Timur

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut Satgas Anti Mafia Tanah mengungkap dua kasus dengan tiga tersangka di Jawa Timur


Rekapitulasi Suara di Sulteng: Golkar Berjaya, Disusul NasDem dan Demokrat

2 hari lalu

Suasana rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024. Pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara nasional pada 32 provinsi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Rekapitulasi Suara di Sulteng: Golkar Berjaya, Disusul NasDem dan Demokrat

Golkar berjaya dalam rekapitulasi suara nasional di Sulawesi Tengah. PKS jadi juru kunci.


AHY Sebut Nilai Ekonomi Sertifikasi Tanah Mencapai Rp 6.000 Triliun

3 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih ditemui usai Acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2023 di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, pada Kamis, 14 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
AHY Sebut Nilai Ekonomi Sertifikasi Tanah Mencapai Rp 6.000 Triliun

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan nilai sertifikasi tanah Rp 6 ribu triliun.


Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

3 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.


Tudingan Penggusuran di IKN, Ini 5 Tanggapan Soal Itu

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Tudingan Penggusuran di IKN, Ini 5 Tanggapan Soal Itu

Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN menanggapi tudingan soal penggusuran semena-mena di IKN, Kalimantan Timur


Menteri Basuki, AHY, dan Bambang Susantono Respons Masyarakat Adat Tolak Penggusuran di IKN

4 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (ketiga kiri) berjalan bersama Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kiri) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 13 Maret 2024. Ratas tersebut membahas tentang revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta terkait Ibu Kota Nusantara. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Basuki, AHY, dan Bambang Susantono Respons Masyarakat Adat Tolak Penggusuran di IKN

Masyarakat adat Kaltim menolak penggusuran tanah dan rumah di IKN. Menteri Basuki, AHY, dan Bambang Susantono respons begini.


AHY Sebut Penyelesaian Polemik OIKN dengan Masyarakat Adat yang Tolak Penggusuran Harus Saling Menguntungkan

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyampaikan keterangan usai menghadiri agenda rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Yashinta Difa
AHY Sebut Penyelesaian Polemik OIKN dengan Masyarakat Adat yang Tolak Penggusuran Harus Saling Menguntungkan

AHY akan berkoordinasi dengan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) soal polemik tata ruang wilayah IKN dengan masyarakat di Pemaluan, Kalimantan Timur.


Respons AHY Soal Polemik Tata Ruang Wilayah IKN di Pemaluan

4 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih ditemui usai Acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2023 di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, pada Kamis, 14 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Respons AHY Soal Polemik Tata Ruang Wilayah IKN di Pemaluan

AHY menyebutkan dia bersama Presiden Jokowi selalu menekankan pembangunan IKN harus dijalankan dengan baik.


AHY Janji Tindak Lanjuti Tuntutan Masyarakat Adat yang Tolak Penggusuran di IKN

4 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (ANTARA/HO-dokumen Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN)
AHY Janji Tindak Lanjuti Tuntutan Masyarakat Adat yang Tolak Penggusuran di IKN

AHY bakal mempelajari lebih lanjut mengenai masyarakat adat Pemaluan, Kalimantan Timur yang menolak penggusuran.