Jokowi Cabut Beleid Investasi Miras, Mahfud: Bukti Pemerintah Tak Alergi Kritik

Reporter

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam Rapat Koordinasi Kesatuan Bangsa 'Penyerahan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa' di Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud Md menyebut keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencabut beleid tentang investasi miras merupakan bukti bahwa pemerintah tidak alergi terhadap kritik.

Lampiran Peraturan Presiden nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang melegalkan minuman keras untuk daerah-daerah tertentu dicabut setelah Jokowi menerima masukan dari sejumlah ormas seperti MUI, PBNU, Muhammadiyah, dan ormas lainnya.

"Ketika ada kritik tentang izin investasi miras untuk daerah-daerah tertentu, maka pemerintah mencabutnya. Jadi pemerintah tak alergi terhadap kritik dan saran," cuit Mahfud MD lewat akun twitter-nya @mohmahfudmd, Rabu, 3 Maret 2021.

Asal rasional, kata Mahfud, suara rakyat akan diakomodir pemerintah. "Kritik adalah vitamin yang harus diserap ke tubuh pemerintahan," tuturnya.

Hal yang sama, kata Mahfud, pernah dilakukan saat masyarakat ramai-ramai mengkritik rencana vaksin berbayar atau vaksinasi mandiri untuk masyarakat hingga soal miras. "Semula vaksinasi akan digratiskan untuk kelas bawah dan berbayar untuk kelas tertentu. Ada yang kritik, harusnya gratis semua. Pemerintah terima kritik itu dan gratiskan vaksin untuk semua. Ada kritik lagi, harusnya perusahaan-perusahaan yang mau lakukan vaksinasi secara mandiri diizinkan. Ok, pemerintah izinkan," lanjut Mahfud.

DEWI NURITA

Baca: Jubir Ungkap 3 Hari Ma'ruf Amin Berupaya Agar Aturan Investasi Miras Dicabut






Jokowi Lepas Bantuan US$ 1 Juta Lebih untuk Banjir Pakistan

2 menit lalu

Jokowi Lepas Bantuan US$ 1 Juta Lebih untuk Banjir Pakistan

Jokowi memastikan bantuan yang akan diberikan tidak berhenti sampai di sini, sesuai dengan permintaan dari pemerintah Pakistan.


Jokowi Minta Lukas Enembe Hormati Panggilan KPK

26 menit lalu

Jokowi Minta Lukas Enembe Hormati Panggilan KPK

Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut merespons singkat kasus gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Kepala negara meminta semua pihak, termasuk Lukas, untuk menghormati proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.


Jokowi Perintahkan Mahfud Reformasi Hukum Usai Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka

36 menit lalu

Jokowi Perintahkan Mahfud Reformasi Hukum Usai Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka

Jokowi mengaku telah memberi perintah khusus kepada Menko Polhukan Mahfud Md usai Hakim Agung Sudrajad Dimyati ditetapkan tersangka korupsi


Jokowi Kritik Jumlah Startup Agrikultur Minim, Padahal Ada Krisis Pangan

2 jam lalu

Jokowi Kritik Jumlah Startup Agrikultur Minim, Padahal Ada Krisis Pangan

Presiden Jokowi mengkritik minimnya jumlah startup Indonesia yang bergerak di bidang agrikultur, di tengah ancaman krisis pangan yang ke depan akan membesar.


Program Kompor Listrik, Bos PLN Pastikan Tak Ada Kenaikan Daya: 450 VA, 900 VA, Tetap

2 jam lalu

Program Kompor Listrik, Bos PLN Pastikan Tak Ada Kenaikan Daya: 450 VA, 900 VA, Tetap

Bos PLN memastikan daya listrik masyarakat penerima program kompor listrik tak berubah. "Yang 450 VA tetap 450 VA, yang 900 VA juga tetap 900 VA."


Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

3 jam lalu

Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu mulai rapat perdana di Surabaya


PLN Beri Pendampingan ke Masyarakat Penerima Kompor Listrik: Sampai Benar-benar Mandiri

4 jam lalu

PLN Beri Pendampingan ke Masyarakat Penerima Kompor Listrik: Sampai Benar-benar Mandiri

PLN akan berfokus dalam pendampingan dan evaluasi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk program uji coba migrasi ke kompor listrik.


Mobil Bekas Jokowi Isuzu Panther Bonet Dilelang, Open Bid Rp 300 Juta

4 jam lalu

Mobil Bekas Jokowi Isuzu Panther Bonet Dilelang, Open Bid Rp 300 Juta

Mobil bekas Presiden Jokowi yang dilelang tersebut adalah Isuzu Panther Bonet tahun 1995 warna green metallic. Berikut ulasan lengkapnya:


Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

4 jam lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang


Bekas Mobil Jokowi Dilelang, Harga Mulai Rp 300 Juta: Hasilnya untuk Bangun Tempat Ibadah

5 jam lalu

Bekas Mobil Jokowi Dilelang, Harga Mulai Rp 300 Juta: Hasilnya untuk Bangun Tempat Ibadah

Lelang bekas mobil Presiden Jokowi dibuka dengan harga Rp 300 juta. Berwarna hijau metalik dengan Stasion Wagon, mobil itu berkapasitas mesin 2.238 CC