Negara Diminta Biayai Kandidat Pilpres dan Pilkada untuk Cegah Korupsi

Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia Romo Benny Susetyo, saat konferensi press dalam pertemuan tokoh lintas agama di Jakarta, 17 Januari 2015. Tempo/Aditia noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta –  Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo, menyarankan negara membiayai proses pemilihan kepala daerah atau pilkada dan pemilihan presiden atau pilpres bagi para kandidat untuk mencegah korupsi. Perubahan itu diawali dengan revisi undang-undang yang mengatur tentang kontestasi pilpres dan pilkada.

"Revisi UU Pilpres dan Pilkada untuk pembiayaan oleh negara dalam proses calon kandidat. Selain itu partai harus ada proses kaderisasi dan  jangan ada calo," ujar Benny dalam keterangan tertulis, Senin, 1 Maret 2021.

Berdasarkan laporan Transparency International 2021, indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Indeks (CPI) menyatakan rapor Indonesia masih merah dalam tindakan pencegahan rasuah. Dari skala 0 hingga 100,  indeks persepsi korupsi Indonesia memiliki nilai 37.

Sementara itu, riset Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2015 menunjukkan bahwa 61,17  persen kasus korupsi dilakukan oleh politikus. Benny berkaca pada kasus yang belakangan terjadi, yakni operasi senyap yang menangkap mGubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

Selain revisi undang-undang, Benny mengatakan Indonesia harus kembali ke demokrasi Pancasila."Jika kita ingin menghentikan korupsi harus merubah sistem kembali kepada demokrasi Pancasila yang efesien dan mengurangi money politik," katanya.

Dia juga meminta negara mengenakan sanksi yang tegas bagi koruptor termasuk mereka hasil pilkada berupa pemiskinan serta ganjaran sosial. Menurut Benny, korupsi hanya bisa dicegah dengan adanya perubahan perilaku dari pengambil kebijakannya dan masyarakat.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca: KPK Paparkan Kedekatan Nurdin Abdullah dengan Kontraktor Penyuapnya






Bolsonaro Berjaya dalam Pemilu Legislatif Brasil, Bisa Kalah dari Lula di Pilpres Putaran Kedua

1 hari lalu

Bolsonaro Berjaya dalam Pemilu Legislatif Brasil, Bisa Kalah dari Lula di Pilpres Putaran Kedua

Presiden Jair Bolsonaro dan sekutunya menguasai Kongres Brasil dengan menguasai separuh kursinya, meski bisa kalah dari Lula di Pilpres putaran kedua


5 Fakta di Balik Kemenangan SBY dan JK Pada Pilpres 2004, Memicu Renggang dengan Megawati?

1 hari lalu

5 Fakta di Balik Kemenangan SBY dan JK Pada Pilpres 2004, Memicu Renggang dengan Megawati?

Hari ini, 4 Oktober 2004 diumumkan kemenangan SBY - JK sebagai presiden dan wapres periode 2004 - 2009. Berikut beberapa fakta menariknya.


Anies Baswedan Izin ke Partai NasDem Tuntaskan Tugas di Jakarta Sampai 16 Oktober 2022

2 hari lalu

Anies Baswedan Izin ke Partai NasDem Tuntaskan Tugas di Jakarta Sampai 16 Oktober 2022

Anies Baswedan langsung menggelar rapat dengan Sekda DKI Marullah Matali dan para Asisten Sekretariat Daerah guna membahas masalah Jakarta.


Dugaan Kriminalisasi Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Desak Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

2 hari lalu

Dugaan Kriminalisasi Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Desak Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

Gaduh dugaan kriminalisasi Anies Baswedan, KPK menyayangkan penanganan kasus korupsi Formula E diseret-seret dalam kepentingan politik.


Alasan Surya Paloh Pilih Anies Baswedan Jadi Capres: Why Not The Best

2 hari lalu

Alasan Surya Paloh Pilih Anies Baswedan Jadi Capres: Why Not The Best

Surya Paloh memilih Anies Baswedan sebagai capres dari Partai Nasdem. Memilih yang terbaik dari yang baik-baik.


Mantan Perdana Menteri Boyko Borissov Maju Lagi di Pemilu Bulgaria

2 hari lalu

Mantan Perdana Menteri Boyko Borissov Maju Lagi di Pemilu Bulgaria

Partai GERB milik mantan Perdana Menteri Boyko Borissov maju dalam pemilu hari Minggu kemarin. GERB diprediksi menang tipis


KPK Sayangkan Kasus Formula E Diseret ke Kepentingan Politik

2 hari lalu

KPK Sayangkan Kasus Formula E Diseret ke Kepentingan Politik

KPK menyayangkan kasus Formula E diseret ke masalah politik. Saat ini KPK masih mengumpulkan informasi termasuk dengan memanggil Anies Baswedan.


Penahanan Produk Hortikultura, Stranas Pencegahan Korupsi Minta Pemerintah Review Regulasi Importasi

3 hari lalu

Penahanan Produk Hortikultura, Stranas Pencegahan Korupsi Minta Pemerintah Review Regulasi Importasi

Stranas Pencegahan Korupsi merekomendasikan pemerintah untuk melakukan review terhadap regulasi yang abu-abu soal imporasi produk hortikultura.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

4 hari lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Wakil Kepala BPIP Sampaikan Urgensi Pendidikan Pancasila

4 hari lalu

Wakil Kepala BPIP Sampaikan Urgensi Pendidikan Pancasila

Peran AGPAII diperlukan sebagai benteng religius NKRI