Korban Kasus UU ITE Beri 3 Masukkan untuk Tim Kajian Pemerintah

Reporter

Sidang kasus UU ITE dengan terdakwa Diananta Putra Sumedi Pemimpin Redaksi Banjarhits di Pengadilan Negeri Kotabaru, Banjarmasin, Senin, 27 Juli 2020. Dinanta dituntut 6 bulan penjara oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Kotabaru, sebab menulis berita tentang sengketa tanah di Kalimantan, berjudul Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel. Berita ini diunggah melalui laman banjarhits.id, pada 9 November 2019. (Istimewa)

TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin Redaksi Banjarhits, Diananta Putra Sumedi, hadir dalam forum undangan Tim Kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dibentuk pemerintah, Senin, 1 Maret 2021. Dalam pertemuan yang meminta pandangan para korban UU ITE itu, Diananta menceritakan kasus yang pernah menjeratnya.

"Saya ambil kesimpulan kalau UU ITE ini adalah alat untuk membungkam kritik, merepresi, sebagai ajang shock therapy," kata Diananta saat diwawancara usai pertemuan yang digelar secara daring tersebut.

Ia mengungkapkan tiga poin masukan bagi tim tersebut. Pertama, Diananta meminta pencabutan pasal-pasal karet yang ada di dalam UU ITE. Diananta pernah terjerat Pasal 28 di UU ini yang membuat hakim memvonisnya hukuman penjara 3 bulan dan 15 hari. Selain pasal itu, ia melihat beberapa pasal lain bermasalah dan berpotensi mengekang kebebasan berpendapat.

"Saya meminta bukan revisi tapi mencabut. Kalau kasusnya memang ditujukan ke arah pidana, bisa diajukan ke UU KUHP atau UU diskriminasi ras dan etnis yang sudah ada," kata Diananta.

Baca juga: Divonis 3 Bulan Penjara, Pemred Banjarhits: Ini Lonceng Kematian Kebebasan Pers

Adapun masukan kedua yang diajukan adalah permohonan pada Presiden Jokowi untuk melindungi kemerdekaan pers melalui produk hukum yang dihasilkan. Ketiga, ia meminta ada moratorium kasus-kasus ITE yang masih berjalan. "Tolong dimoratorium selama UU ini dikaji ulang sampai ada UU yang baru," kata Diananta.

Diananta Putra mengatakan pertemuan itu dihadiri oleh Tim Kajian UU ITE yang dipimpin oleh Sugeng Purnomo dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Selain itu, hadir pula anggota lain yakni Henri Subiakto.

Hadir pula Benny Mamoto dan Poengky Indarti dari Komisi Kepolisian Nasional, dan perwakilan dari Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan. Sedangkan peserta yang berasal dari terlapor selain Diananta di antaranya adalah Dhandy Dwi Laksono, Ade Armando, Bintang Emon, hingga Baiq Nuril. Musisi Ahmad Dhani juga sebenarnya diundang. Namun Diananta mengatakan Dhani nampak tak muncul dalam forum tersebut.

Adapun dari pelapor, hadir Muannas Alaidid. Namun Muannas disebut tak hadir secara penuh dalam forum tersebut. Ia keluar dari forum karena keperluan lain dan rencananya akan dimintai keterangan dalam forum berikutnya.

Adapun untuk Ade Armando awalnya diundang sebagai pelapor. Namun dalam forum, Diananta mengatakan Ade meminta dimintai keterangan sebagai terlapor. Ade, kata Diananta, hanya sekali menjadi pelapor kasus UU ITE dan lebih banyak dilaporkan.






Survei Indikator: Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi, Efek Jokowi

6 jam lalu

Survei Indikator: Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi, Efek Jokowi

Elektabilitas PDIP tertinggi setelah kenaikan harga BBM karena approval rating terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi mulai pulih.


Bahlil Bela Jokowi soal Penanganan Krisis: Tak Ada Satu pun Dapat Meramal Ekonomi Global Hari Ini

7 jam lalu

Bahlil Bela Jokowi soal Penanganan Krisis: Tak Ada Satu pun Dapat Meramal Ekonomi Global Hari Ini

Bahlil menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Joko Widodo alias Jokowi masih tinggi.


Tragedi Kanjuruhan, Kapolri Kerahkan Seluruh Dokter RS Bhayangkara Malang, Kediri, dan Surabaya

8 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, Kapolri Kerahkan Seluruh Dokter RS Bhayangkara Malang, Kediri, dan Surabaya

Khusus kepada Kapolri, Jokowi meminta dilakukan investasi dan mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan.


Fadli Zon Anggap Kedekatan Prabowo dan Jokowi Tak akan Mengerucut pada Duet di Pilpres 2024

1 hari lalu

Fadli Zon Anggap Kedekatan Prabowo dan Jokowi Tak akan Mengerucut pada Duet di Pilpres 2024

Fadli Zon menilai isu duet Prabowo - Jokowi mesti ditinjau fatsun politiknya.


Persiapan Kunjungan Jokowi dan Xi Jinping, Kemenhub Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

1 hari lalu

Persiapan Kunjungan Jokowi dan Xi Jinping, Kemenhub Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Presiden Jokowi dan Xi Jinping direncanakan meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan menaiki kereta inspeksi.


Soal Duet Prabowo - Jokowi di Pilpres 2024, Fadli Zon Singgung Fatsun Politik

1 hari lalu

Soal Duet Prabowo - Jokowi di Pilpres 2024, Fadli Zon Singgung Fatsun Politik

Fadli mengatakan Prabowo tidak perlu menegaskan soal isu duet ini, mengingat para relawanlah yang melontarkan dan mendukung Prabowo-Jokowi.


Sandiaga Sumringah Jokowi Sindir Pejabat Hobi Wisata ke Luar Negeri

1 hari lalu

Sandiaga Sumringah Jokowi Sindir Pejabat Hobi Wisata ke Luar Negeri

Sandiaga berharap sindiran dan teguran Jokowi soal pilihan destinasi itu bisa dilaksanakan para pejabat dari tingkat bawah hingga atas.


Menteri PUPR Minta Pemanfaatan Bendungan Raknamo Kupang Dioptimalkan

1 hari lalu

Menteri PUPR Minta Pemanfaatan Bendungan Raknamo Kupang Dioptimalkan

Menteri PUPR menginstruksikan agar UPB dapat mengoptimalkan pemanfaatan Bendungan Raknamo yang telah diresmikan Jokowi pada tahun 2018 silam.


AJI Desak Polisi Usut Tuntas Peretasan Terhadap Narasi

1 hari lalu

AJI Desak Polisi Usut Tuntas Peretasan Terhadap Narasi

Aji mendesak agar kasus peretasan dan serangan terhadap media Narasi diusut tuntas untuk memberi efek jera kepada pelaku.


BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

2 hari lalu

BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda dan mengevaluasi kinerja pemerintah