Dana Bergulir LPDB-KUMKM Jangkau Lebih Banyak Koperasi

Pelantikan Anggota Dewan Pengawas LPDB-KUMKM di Jakarta, Senin (1/3/2021).

JAKARTA - Peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19 dinilai sangat penting. Karena itu, penyaluran dana bergulir ke depan diharapkan menjangkau lebih banyak koperasi. 

“Kalau pendanaan dari LPDB-KUMKM bisa menjangkau lebih banyak koperasi kemudian juga dengan biaya yang murah dan dengan akses yang lebih mudah, tentu akan berdampak pada kemajuan koperasi itu sendiri,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim usai melantik Anggota Dewan Pengawas LPDB-KUMKM di Jakarta, Senin 1 Maret 2021. 

LPDB-KUMKM pada 2021 menargetkan penyaluran dana bergulir sebesar Rp 2 Triliun, dengan fokus utama kepada koperasi sektor riil. Selain dana bergulir reguler, LPDB-KUMKM juga menyalurkan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

“Untuk tahun ini belum ada informasi apakah ada PEN lagi, karena masih dalam pembahasan. Mudah-mudahan ada penugasan lagi sehingga koperasi akan lebih luas kemungkinan mendapatkan pembiayaan yang lebih mudah,” ujar Arif. 

Dalam kesempatan itu, Arif melantik Ahmad Zabadi dan Agus Santoso sebagai Anggota Dewan Pengawas LPDB-KUMKM masa bakti 2021-2022. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas pada LPDB-KUMKM. 

Ahmad Zabadi saat ini masih menjabat sebagai Deputi Perkoperasian pada Kementerian Koperasi dan UKM. Sedangkan Agus Santoso menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hukum, Pengawasan Koperasi dan Pembiayaan.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut, Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Rully Nuryanto dan Luhur Prajarto serta para Direksi dan Kepala Divisi dilingkup LPDB-KUMKM. 

“Tentu Dewan Pengawas  ini peranannya sangat penting dan LPDB-KUMKM sekarang mengelola anggaran cukup besar bahkan kemarin ada namanya PEN sehingga semangatnya agar capaian kinerja sesuai dengan target. Yang kedua kepatuhan terhadap peraturan,” kata Arif.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, pelantikan Dewan Pengawas baru ini sebagai momentum yang tepat untuk memperkuat sumber daya manusia, sekaligus menambah amunisi baru dalam menunjang kinerja Lembaga di tengah keterbatasan akibat pandemi Covid-19. “Mudah-mudahan dengan Dewan Pengawas yang baru ini dapat memberikan suatu energi positif untuk LPDB-KUMKM karena tahun ini fokus kita ke sektor riil,” ujarnya. 

Menurut Supomo, Pelantikan Dewan Pengawas baru ini, juga sebagai respon Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang melihat peran LPDB-KUMKM dalam mendukung program PEN. 






Erick Thohir: Jaringan Islamic Finance Indonesia Terbesar di Dunia

20 jam lalu

Erick Thohir: Jaringan Islamic Finance Indonesia Terbesar di Dunia

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Indonesia memiliki jaringan Islamic finance atau ekonomi Islam terbesar di dunia.


Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud MD Sebut Pemerintah Bakal Usulkan Revisi UU Koperasi

2 hari lalu

Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud MD Sebut Pemerintah Bakal Usulkan Revisi UU Koperasi

Mahfud MD memastikan pemerintah bakal mengusulkan revisi Undang-Undang Koperasi setelah heboh perkara penipuan KSP Indosurya


Teten Masduki Dorong Koperasi Karyawan Masuk Industri Manufaktur

5 hari lalu

Teten Masduki Dorong Koperasi Karyawan Masuk Industri Manufaktur

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendorong koperasi karyawan untuk masuk menjadi bagian dari ekosistem industri manufaktur di Indonesia.


Digitalisasi UMKM Mencapai 20 Juta

8 hari lalu

Digitalisasi UMKM Mencapai 20 Juta

Sebanyak 20 juta UMKM telah masuk ke ekosistem digital. Melonjak tinggi saat pandemi Covid-19.


Pemerintah Mulai Bahas RUU Perkoperasian

10 hari lalu

Pemerintah Mulai Bahas RUU Perkoperasian

Arif berharap RUU Perkoperasian dapat mulai dibahas Komisi VI DPR RI pada masa sidang Triwulan Kedua 2023.


UU PPSK Tak Atur Pengawasan Koperasi, tapi di RUU Perkoperasian

15 hari lalu

UU PPSK Tak Atur Pengawasan Koperasi, tapi di RUU Perkoperasian

UU PPSK mendorong agar pengaturan pemberdayaan, perizinan, dan pengawasan usaha koperasi diatur dalam RUU Perkoperasian.


OJK Resmi Cabut 4 Izin Usaha Gapoktan, Apa Saja?

18 hari lalu

OJK Resmi Cabut 4 Izin Usaha Gapoktan, Apa Saja?

Empat gapoktan yang izin usahanya dicabut OJK, mulai Ragil Jaya sampai Sarwo Akur Tani.


KPK Periksa Eks Menteri Koperasi Syariefuddin Hasan Soal Aliran Dana Fiktif Kemenkop UKM

26 hari lalu

KPK Periksa Eks Menteri Koperasi Syariefuddin Hasan Soal Aliran Dana Fiktif Kemenkop UKM

Ali menambahkan pemeriksaan terhadap Syariefuddin Hasan dilaksanakan guna mengetahui teknis penyaluran dana dari Kemenkop UKM


Terkini Bisnis: Blak-blakan Zulhas Soal Impor Beras, Jokowi Larang Rokok Dijual Eceran

34 hari lalu

Terkini Bisnis: Blak-blakan Zulhas Soal Impor Beras, Jokowi Larang Rokok Dijual Eceran

Berita terkini bisnis pada Selasa siang, 27 Desember 2022, dimulai dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan blak-blakan atau Zulhas soal impor beras.


MA Putuskan Koperasi Tak Bisa Ajukan Permohonan Pailit dan PKPU, Ini Respons Teten

34 hari lalu

MA Putuskan Koperasi Tak Bisa Ajukan Permohonan Pailit dan PKPU, Ini Respons Teten

Teten Masduki menanggapi SE Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang perdata khusus yang mengatur mekanisme pailit dan PKPU.