Pesan Nurdin Abdullah Saat Lantik 11 Kepala Daerah: Bekerja untuk Rakyat

Reporter

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah tampak mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Ahad dini hari, 28 Februari 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah resmi ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa perizinan serta pembangunan insfratuktur di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firli Bahuri  bahwa Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menerima suap Rp 2 Miliar dari direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto sebagai imbalan atas izin proyek pekerjaan infrastruktur, Pada 26 Februari lalu.

"Uang tersebut diterima melalui ER (Edy Rahmat)," kata Firli Bahuri di kantornya  Jakarta Selatan, ahad, 28 Februari 2021.

Dua hari sebelum penangkapan tersebut terlihat Gubernur Sulawesi Selatan baru saja melantik sebelas kepala daerah beserta wakilnya di lingungan Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel).

Pelantikan tersebut terlihat di akun twitter resmi @nurdinabdullahh pada Jum’at, 26 Februari 2021 adapun ke sebelas kepalada daerah tersebut diantaranya Kepala Daerah Kabupaten Gowa, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Maros, Pangkajene, Kepulauan Barru, Soppeng, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur Dan Kota Makassar.

Dalam pelantikan tersebut Gubernur Sulawesi Selatan mengajak para pemimpin daerah yang telah di lantik untuk bersama-sama membangun, berkolaborasi, bekerja serta bersinergi memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Selain itu Nurdin Abdullah juga mengajak para pemimpin daerah untuk ikut melindungi kesehatan masyarakat dari penularan Covid-19, tanpa melupakan sektor ekonomi demi kesejahteraan masyarakat Sulsel.

“Atas nama Presiden RI, hari ini saya melantik sebelas kepala daerah dan wakilnya di Sulawesi Selatan. Saya percaya, bahwa saudara-saudari sekalian merupakan pilihan di daerah ini yang dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta amanah dari rakyat dengan sebaik-baiknya” tulisnya dalam twitter resminya @nurdinabdullahh

Sebelumnya terlihat juga Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar terpilih, Danny Pomanto dan ibu Fatmawati Rusdi sempat mengunjungi kantor Gubernur Sulawesi Selatan, pada Selasa, 23 Februari 2021.

Hal tersebut di ungkapkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah di akun twitter resminya, @nurdinabdullahh.

“Pagi ini saya menerima kunjungan Wali Kota Dan Wakil Walikota Makassar terpilih bapak Danny Pomanto dan ibu Fatmawati Rusdi”.

Nurdin Abdullah juga menyampaikan bahwa Kota Makassar merupakan etalase sekaligus barometer Sulsel bahkan Indonesia Timur, membangun Makassar adalah tanggung jawab bersama dan mengajak Wali Kota terpilih untuk bersinergi membangun Team Work yang kuat untuk melakukan pembangunan di Kota Makassar dan Sulsel.

“Mari lupakan atribut pilkada yang telah berlalu, kita bersatu merajut silaturahim untuk membangun Makassar dan Sulsel yg lebih baik dan lebih maju” tulis Nurdin Abdullah.

SABAR ALIANSYAH PANJAITAN

Baca juga: Nurdin Abdullah Terseret Kasus Korupsi, Tsamara PSI: Sangat Mengecewakan






KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

19 jam lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.


Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

20 jam lalu

Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

YLKI menyatakan seharusnya BCA mengkonfirmasi ke penyidik sebelum memblokir nomor rekening seseorang.


Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

21 jam lalu

Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

Menteri Agama Yaqut bertemu pimpinan KPK membahas saran dan rekomendasi yang pernah diberikan mengenai pelaksanaan haji.


Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

22 jam lalu

Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan hasil pertemuannya dengan pimpinan KPK hari ini membahas soal rencana kenaikan biaya haji 2023


KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

1 hari lalu

KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

KPK mengundang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah membahas mengenai rencana kenaikan biaya haji 2023 M/1444 H.


BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Ini Ilham Wahyudi yang Dimaksud KPK

1 hari lalu

BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Ini Ilham Wahyudi yang Dimaksud KPK

Heboh pemblokiran rekening penjual burung oleh Bank Central Asia (BCA), karena bernama sama. Ini Ilham Wahyudi yang dimaksud KPK.


KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

1 hari lalu

KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

Eks penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan kasus salah blokir rekening penjual burung oleh KPK dan BCA karena kurang vefikasi data.


Jokowi Minta Angka Stunting Turun 14 Persen pada 2024, Ini Fakta Stunting di Indonesia

1 hari lalu

Jokowi Minta Angka Stunting Turun 14 Persen pada 2024, Ini Fakta Stunting di Indonesia

Angka stunting di Indonesia diklaim turun sekitar 15 persen sejak Presiden Jokowi menjabat.


Heboh Rekening Penjual Burung Diblokir BCA, KPK: Nama dan Tanggal Lahir Sama dengan Tersangka

1 hari lalu

Heboh Rekening Penjual Burung Diblokir BCA, KPK: Nama dan Tanggal Lahir Sama dengan Tersangka

Pemblokiran rekening penjual burung oleh Bank Central Asia (BCA) menghebohkan. Ada kesamaan nama dan tanggal lahir dengan tersangka kasus korupsi.


Soal Perlintasan Buron KPK, Dirjen Imigrasi: Datanya Banyak, Bisa Dicek

1 hari lalu

Soal Perlintasan Buron KPK, Dirjen Imigrasi: Datanya Banyak, Bisa Dicek

Silmy Karim menyebut Imigrasi memiliki sejumlah data yang mungkin akan membantu pencarian para buron KPK.